SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memaparkan empat target utama pembangunan Kota Sukabumi dalam audiensi bersama Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) beserta jajaran di Jakarta, Selasa (21/7). Empat sasaran tersebut meliputi penurunan angka stunting hingga nol persen, penghapusan kemiskinan ekstrem, penanganan pengangguran, serta pembangunan infrastruktur yang memenuhi standar pelayanan masyarakat sebagai arah pembangunan jangka panjang selama 10 tahun ke depan.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Sukabumi memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Selain membangun komunikasi yang lebih intensif dengan Bappenas, audiensi juga dimanfaatkan untuk membuka akses koordinasi dengan kementerian terkait guna mendukung berbagai program strategis daerah.
Dalam kesempatan itu, Ayep menegaskan bahwa empat target pembangunan yang disampaikan bukan sekadar program jangka pendek, melainkan visi pembangunan yang dirancang secara terukur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Sukabumi.
“Saya sudah menyampaikan target Kota Sukabumi, yaitu menyelesaikan stunting hingga nol persen dalam sepuluh tahun, kemiskinan ekstrem menjadi nol persen, menyelesaikan persoalan pengangguran, dan membangun infrastruktur yang sesuai standar. Perencanaan ini kami susun sebagai arah pembangunan jangka panjang Kota Sukabumi,” ujar Ayep Zaki.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan secara berkelanjutan.
Karena itu, Pemerintah Kota Sukabumi tengah menyiapkan ekosistem pembangunan yang berorientasi pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi pembiayaan pembangunan agar pemerintah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat dalam mendukung berbagai program prioritas.
Ayep menjelaskan, strategi tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan pembangunan Kota Sukabumi dalam satu dekade mendatang, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari luar daerah.
“Alhamdulillah hari ini sudah bertemu dengan Staf Ahli Menteri beserta jajarannya. Kami sudah berkomunikasi dan mengusulkan peningkatan RSUD R. Syamsudin, S.H. Yang menarik, kami memiliki akses langsung untuk menyampaikan perkembangan-perkembangan kepada kementerian terkait, terutama dalam membangun ekosistem perencanaan jangka panjang bagi Kota Sukabumi,” ungkapnya.
Selain membahas arah pembangunan, Pemerintah Kota Sukabumi juga mengusulkan peningkatan kapasitas RSUD R. Syamsudin, S.H. sebagai salah satu program yang diharapkan memperoleh dukungan pemerintah pusat.
Ayep menilai komunikasi langsung dengan Bappenas membuka peluang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan secara berkelanjutan sehingga berbagai program strategis dapat diselaraskan dengan kebijakan nasional.
Ia mengungkapkan, konsep pembangunan jangka panjang yang dipaparkan mendapat respons positif dari jajaran Bappenas. Ke depan, komunikasi dan koordinasi akan terus dilakukan agar program-program prioritas Kota Sukabumi memperoleh dukungan dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaannya.
Sebagai bentuk penguatan sinergi, Ayep juga mengundang jajaran Bappenas untuk berkunjung langsung ke Kota Sukabumi. Menurutnya, kunjungan lapangan akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi daerah sekaligus berbagai potensi pembangunan yang sedang dikembangkan.
“Saya juga mengundang Bappenas untuk datang ke Kota Sukabumi agar dapat melihat langsung realitas di lapangan sehingga sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan lebih efektif,” pungkasnya.
Melalui penguatan koordinasi dengan Bappenas, Pemerintah Kota Sukabumi berharap perencanaan pembangunan yang telah disusun dapat berjalan secara terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Dengan demikian, target menekan angka stunting, menghapus kemiskinan ekstrem, mengurangi pengangguran, memperkuat PAD, serta membangun infrastruktur yang memenuhi standar pelayanan publik dapat direalisasikan secara bertahap dalam sepuluh tahun mendatang. (Cr5)
