SUKABUMIKITA.ID– Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, transformasi birokrasi dinilai menjadi langkah strategis yang mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pandangan tersebut disampaikan Ayep Zaki saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Birokrasi Kuat, Warga Sejahtera: Belajar dari Kepemimpinan Kota Sukabumi” yang diselenggarakan Suryakanta Institute di Yogyakarta, Kamis (04/06/2026). Kegiatan tersebut turut menghadirkan Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Arie Sujito dan Dosen Departemen Sosiologi UGM Dr. Andreas B. Widyanta sebagai pembicara.
Dalam paparannya, Ayep Zaki menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi saat ini tengah menjalankan transformasi birokrasi berbasis meritokrasi. Sistem tersebut menempatkan kompetensi, integritas, dan kinerja sebagai dasar utama dalam pengelolaan aparatur sipil negara guna menciptakan birokrasi yang profesional, efektif, dan berorientasi pada hasil.
“Penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi Pemerintah Kota Sukabumi menempatkan kompetensi, integritas, dan kinerja sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya aparatur, sehingga tercipta birokrasi yang profesional dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pendekatan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap berbagai indikator pembangunan daerah. Salah satunya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi fondasi penting dalam memperkuat kapasitas fiskal Kota Sukabumi.
Selain itu, Kota Sukabumi juga mencatat kemajuan dalam tata kelola pemerintahan berbasis merit serta keberhasilan menjaga harmonisasi sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
“Kota Sukabumi bahkan berhasil masuk dalam jajaran kota dengan tingkat toleransi yang baik di Indonesia, menempati peringkat keenam dalam Indeks Kota Toleran,” ungkapnya.
Ayep Zaki juga membagikan pengalamannya memimpin Kota Sukabumi di tengah berbagai tantangan birokrasi dan keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, reformasi birokrasi tidak hanya berbicara mengenai perubahan struktur organisasi, tetapi juga perubahan budaya kerja dan pola pikir aparatur.
Hasil dari berbagai langkah transformasi tersebut terlihat dari capaian reformasi birokrasi Kota Sukabumi yang kini mencapai 90,3 persen. Capaian itu berjalan beriringan dengan peningkatan PAD yang menjadi salah satu indikator keberhasilan penguatan fiskal daerah.
“Transformasi birokrasi Kota Sukabumi sekarang berhasil mendorong capaian reformasi birokrasi hingga 90,3 persen sekaligus mempercepat peningkatan PAD,” katanya.
Untuk mencapai hasil tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi melakukan berbagai langkah strategis. Dari sisi sumber daya manusia, peningkatan kapabilitas aparatur dilakukan melalui intervensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang diperkuat dengan penerapan Key Performance Indicator (KPI) sebagai instrumen pengukuran kinerja.
Sementara dari aspek keuangan, pemerintah daerah menyusun target fiskal jangka pendek dan jangka panjang guna memperkuat PAD sebagai fondasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih sehat, mandiri, dan berkelanjutan.
Ayep Zaki menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan hanya mengandalkan instrumen birokrasi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting yang harus terus diperkuat agar seluruh elemen memiliki tujuan yang sama dalam mendorong kemajuan daerah.
“Pemerintah harus mampu menggerakkan partisipasi masyarakat hingga tingkat akar rumput agar memiliki visi yang sama dalam membangun daerah secara progresif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor UGM Dr. Arie Sujito menyoroti pentingnya peran kepemimpinan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai persoalan ekonomi dan tata kelola sering kali muncul akibat kebijakan yang tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.
Ia menilai kepemimpinan Ayep Zaki menunjukkan upaya nyata dalam mencari solusi atas berbagai persoalan daerah sekaligus membangun komunikasi dan negosiasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas ruang gerak pembangunan.
“Kepemimpinan Ayep Zaki menunjukkan upaya mencari jalan keluar atas berbagai persoalan daerah sekaligus membangun negosiasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas ruang gerak pembangunan,” ujar Arie Sujito.
Menurutnya, seorang pemimpin daerah juga dituntut memiliki keberanian mengambil risiko dalam pengambilan kebijakan, meskipun keputusan yang diambil tidak selalu populer di tengah masyarakat.
“Prioritas utama tetap harus merujuk pada kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapainya dibutuhkan kemampuan politik untuk menerjemahkan tantangan dan mengelola berbagai kepentingan yang ada. Saya menilai Pak Ayep memiliki motivasi yang besar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Sukabumi,” katanya.
Sementara itu, Dr. Andreas B. Widyanta mengingatkan pentingnya menjaga dimensi sosiologis dalam tata kelola pemerintahan. Ia menekankan bahwa kualitas demokrasi harus tetap terjaga di tengah penerapan meritokrasi, integritas aparatur perlu diperkuat, dan nilai-nilai publik harus senantiasa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Andreas, proses menuju kesejahteraan atau well-being membutuhkan perubahan yang sering kali menghadapi resistensi dari sebagian pihak. Karena itu, komunikasi publik yang terbuka, dialogis, dan berkelanjutan menjadi faktor yang sangat penting dalam proses transformasi.
“Komunikasi publik tidak cukup hanya menyampaikan pesan. Komunikasi harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara substantif serta membuka ruang dialog yang bermakna,” paparnya.
Diskusi tersebut menghasilkan kesepahaman bahwa keberhasilan birokrasi tidak dapat diukur hanya dari tingkat kepatuhan terhadap aturan dan petunjuk teknis. Lebih dari itu, birokrasi harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.
Transformasi birokrasi yang dijalankan Kota Sukabumi dinilai menjadi salah satu contoh bagaimana reformasi tata kelola pemerintahan dapat diarahkan untuk memperkuat fiskal daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Cr5)
