SUKABUMIKITA.ID – Suasana khidmat peringatan Hari Jadi Kota Sukabumi ke-112 di Gedung DPRD, Rabu (01/04), mendadak terasa “hangat” saat mantan Wali Kota Sukabumi periode 2013–2018, Mohammad Muraz, menyampaikan 16 poin harapan rakyat yang sarat kritik terhadap kondisi pemerintahan saat ini.
Dalam penyampaiannya, Muraz menegaskan bahwa di balik tema “harmoni” yang diusung dalam peringatan hari jadi, masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Bahkan, menurutnya, kondisi tersebut memicu munculnya aksi demonstrasi dari masyarakat.
“Pemimpin itu seharusnya memberi sebelum rakyat meminta. Kalau hari ini masih banyak demonstrasi, artinya ada yang belum selesai,” ujarnya.
Muraz mengawali kritiknya dengan menyoroti integritas birokrasi, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mempertanyakan apakah dokumen perencanaan seperti RKPD, RPJMD hingga APBD telah benar-benar sejalan dengan visi dan misi kepala daerah saat ini.
“Apakah ASN sudah menerjemahkan visi misi dengan benar? Jangan sampai harmoni dan kolaborasi hanya terasa saat seremoni HUT saja,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penempatan jabatan berbasis kompetensi atau the right man on the right place, serta transparansi dalam sistem penghargaan dan sanksi bagi ASN.
Di sektor pelayanan dasar, Muraz mendorong penguatan kembali program pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu, termasuk bantuan perlengkapan sekolah dan biaya penunjang lainnya.
Sementara di bidang kesehatan, ia menyoroti kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat kecil, termasuk beban iuran BPJS mandiri. Ia juga mendorong pengaktifan kembali layanan kesehatan gratis di RSUD Al-Mulk.
“Kebijakan layanan gratis di RSUD Al-Mulk harus dihidupkan kembali. Itu kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya.
Muraz juga menyinggung kondisi ekonomi daerah. Meski indikator makro dinilai cukup baik, ia mengingatkan adanya ancaman serius seperti tingginya angka pengangguran terbuka yang mencapai 8,19 persen, salah satu yang tertinggi di Jawa Barat, serta masih adanya ketimpangan ekonomi.
Selain itu, ia mengkritisi penataan kawasan pusat kota, khususnya di Jalan Ahmad Yani, yang dinilai kurang berpihak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
“Trotoar terlalu lebar, tapi aktivitas perdagangan jadi terhambat. Ini harus dikaji ulang. Jangan hanya mempercantik, tapi melupakan fungsi ekonomi,” katanya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disebut mengalami kenaikan hingga 100–300 persen di sejumlah wilayah. Menurutnya, kebijakan tersebut harus memperhatikan kemampuan masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Kalau pajak naik tidak sesuai kemampuan warga, ini bisa memicu masalah. Rasa keadilan harus dijaga,” tegasnya.
Di sisi lain, Muraz mendorong pemerintah kota agar lebih serius memanfaatkan peluang pasca rampungnya pembangunan Tol Bocimi tahap 3 untuk menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia juga mengingatkan ancaman keterbatasan lahan pemakaman di masa depan, yang menurutnya perlu diantisipasi sejak dini.
“Jangan sampai Sukabumi jadi ‘kota kuburan’ karena kehabisan lahan. Dari sekarang harus disiapkan solusi, termasuk pengadaan lahan di luar kota,” ucapnya.
Secara keseluruhan, Muraz merinci 16 poin harapan masyarakat, di antaranya evaluasi kebijakan pemerintah, penguatan pendidikan gratis, pengaktifan layanan kesehatan gratis, penanganan pengangguran, keadilan pajak, profesionalisme ASN, hingga penyediaan lahan makam.
Poin lainnya mencakup optimalisasi Pasar Pelita, pembangunan gedung parkir, peningkatan daya tarik kota melalui sektor pendidikan dan kesehatan, serta penguatan identitas budaya dan religi.
Kehadiran kritik tersebut menjadi catatan penting di tengah perayaan hari jadi Kota Sukabumi. Di satu sisi, tema harmoni digaungkan, namun di sisi lain masih banyak persoalan yang dinilai belum terselesaikan secara konkret.
Momentum HUT ke-112 ini pun tidak hanya menjadi ajang seremoni, tetapi juga refleksi bagi pemerintah kota untuk menjawab kritik dengan langkah nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (Cr5)
