Phinera Wijaya Dorong Pemkot Sukabumi Perkuat Pendampingan dan Pemasaran UMKM ‎

‎SUKABUMIKITA.ID – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Phinera Wijaya, mendorong Pemerintah Kota Sukabumi meningkatkan perhatian dan dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan tersebut dinilai penting, terutama dalam memberikan pendampingan keuangan, memperluas akses pemasaran, serta membantu pelaku usaha meningkatkan kesejahteraan.

‎Dorongan tersebut disampaikan Phinera Wijaya yang akrab disapa Kang Icak, saat menggelar kegiatan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2026 di Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Jumat (13/11/2026).

‎Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, H. Gundar Kolyubi, serta Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar. Dalam kesempatan itu, Kang Icak membuka ruang diskusi dan tanya jawab bersama masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi, khususnya terkait persoalan yang dihadapi pelaku UMKM.

‎Kang Icak menjelaskan, kegiatan pengawasan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan hampir setiap pekan. Sebagai anggota Komisi III DPRD Jawa Barat yang membidangi keuangan dan pendapatan daerah, ia memilih mengangkat tema penguatan sektor keuangan, termasuk pengawasan terhadap lembaga keuangan milik pemerintah daerah.

‎Salah satunya adalah Bank BJB sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

‎”Ini memang program yang rutin kita laksanakan. Hampir setiap minggu kita melakukan pengawasan daerah. Karena kebetulan saya di Komisi III yang membawahi keuangan dan pendapatan, tema yang saya bawa juga berkaitan dengan keuangan, melalui pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan, salah satunya BJB,” jelasnya.

‎Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui keberadaan lembaga keuangan atau program pembiayaan. Pemerintah daerah juga perlu mengambil peran lebih besar dalam memberikan edukasi dan pendampingan agar pelaku usaha mampu mengelola keuangan serta mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

‎Ia menilai, selama ini berbagai upaya pemberdayaan UMKM masih perlu dimaksimalkan, baik dari sisi lembaga keuangan maupun dukungan pemerintah daerah.

‎”Saya ingin mendapatkan dukungan dari kepala daerah, dalam hal ini wali kota untuk Kota Sukabumi, agar bisa memaksimalkan dukungan terhadap pelaku UMKM. Saya menginginkan ada edukasi dan pendampingan sehingga UMKM ini mengalami peningkatan, lebih maju, dan yang terpenting para pelakunya bisa lebih sejahtera,” ungkapnya.

‎Dalam sesi dialog, sejumlah warga turut menyampaikan persoalan nyata yang dihadapi pelaku usaha lokal. Salah satunya Salsa, yang mempertanyakan peluang bantuan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas usaha UMKM serta solusi atas tingginya biaya pengiriman bagi pelaku usaha yang mulai memasarkan produknya melalui aplikasi daring.

‎Menurutnya, biaya ongkos kirim yang relatif tinggi masih menjadi salah satu kendala dalam memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM.

‎Aspirasi lainnya disampaikan Ina, pelaku UMKM asal Kelurahan Kebonjati. Ia menyoroti persoalan pemasaran dan distribusi produk yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi para pelaku usaha di wilayahnya.

‎Ina menyebutkan, banyak pelaku UMKM di Kebonjati mampu menghasilkan berbagai produk, tetapi belum seluruhnya memiliki akses pemasaran yang memadai. Bahkan, sejumlah program pelatihan dan pendampingan yang telah diberikan pemerintah belum sepenuhnya berdampak terhadap peningkatan penjualan.

‎”Di Kebonjati banyak pelaku UMKM, produksinya banyak, tetapi penyaluran maupun penjualannya terhambat. Sekarang memang ada pendampingan, tetapi tidak seluruhnya berhasil. Pelatihan juga sudah ada dari pemerintah, tetapi bagaimana cara pemasaran produk UMKM agar bisa laku? Dulu di Lapang Merdeka sering ada pameran UMKM, sekarang sudah beberapa tahun tidak ada,” tutur Ina.

‎Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kang Icak menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah daerah terhadap UMKM sangat bergantung pada kemauan politik atau political will kepala daerah.

‎Menurutnya, Pemerintah Kota Sukabumi perlu lebih aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat menjadi ruang promosi sekaligus pemasaran produk lokal. Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan adalah menggelar bazar atau pameran UMKM secara rutin.

‎Ia juga menekankan agar kegiatan tersebut tidak membebani pelaku usaha dengan biaya sewa tempat maupun pungutan lainnya. Dengan demikian, seluruh pelaku UMKM, termasuk usaha kecil yang masih merintis, memiliki kesempatan yang sama untuk memasarkan produknya.

‎”Saya kira ini menjadi political will pemerintah kota. Seharusnya pemerintah Kota Sukabumi sering mengadakan event untuk UMKM dan kegiatan itu tidak boleh dipungut biaya,” tegasnya.

‎Kang Icak berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diteruskan kepada Wali Kota Sukabumi agar menjadi perhatian pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

‎Ia juga menilai kehadiran Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi dalam kegiatan tersebut dapat menjadi jembatan komunikasi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kota.

‎”Saya menghadirkan salah satu anggota DPRD di Kota Sukabumi sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi. Dalam hal ini, beliau bisa menyampaikan kepada Pak Wali Kota bahwa ada kegiatan yang dilaksanakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yang menyasar agar pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan pelaku UMKM,” tambahnya.

‎Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, H. Gundar Kolyubi, merespons aspirasi masyarakat dengan menyampaikan rencana penyediaan lokasi khusus bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka.

‎Ia mengungkapkan, salah satu lokasi yang tengah dibahas untuk dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan pemasaran UMKM adalah eks Terminal Sudirman. Lokasi tersebut direncanakan tidak lagi disewakan kepada pihak ketiga dan akan diarahkan menjadi ruang bazar bagi pelaku UMKM pada 2027.

‎”Insha Allah akan ditindaklanjuti. Kemarin kita telah membahas bahwa ke depannya eks Terminal Sudirman tidak akan disewakan kepada pihak ketiga lagi. Tahun 2027, lokasi itu akan digunakan sebagai tempat bazar pelaku UMKM di bawah binaan dinas terkait,” pungkasnya.

‎Rencana pemanfaatan eks Terminal Sudirman tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses pemasaran produk lokal. Namun, realisasinya tetap membutuhkan tindak lanjut pemerintah daerah, termasuk pengaturan pengelolaan lokasi, fasilitas pendukung, serta mekanisme pembinaan bagi para pelaku usaha.

‎Melalui kegiatan pengawasan dan dialog tersebut, berbagai persoalan UMKM di Kota Sukabumi kembali mengemuka. Mulai dari kebutuhan pendampingan keuangan, akses pembiayaan, tingginya biaya distribusi, hingga keterbatasan ruang pemasaran. (Cr5)