‎Agus Rakman Soroti Fasilitas Posyandu dan Keluhan Perubahan Desil BPJS di Kota Sukabumi

SUKABUMIKUTA.ID – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, Agus Rakman, menyoroti kebutuhan fasilitas penunjang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) serta keluhan masyarakat mengenai perubahan desil yang berkaitan dengan kepesertaan dan pelayanan kesehatan BPJS. Kedua persoalan tersebut menjadi aspirasi masyarakat yang diserapnya dalam kegiatan reses Persidangan ke-1 Tahun Sidang 2026–2027, Minggu (01/11/2026).

‎Dalam kegiatan reses tersebut, Agus menerima berbagai masukan dari masyarakat, khususnya mengenai kebutuhan sarana pendukung bagi kader Posyandu dan perlunya kejelasan informasi terkait perubahan kategori kesejahteraan masyarakat yang dapat berpengaruh terhadap akses layanan kesehatan.

‎Menurut Agus, keberadaan fasilitas penunjang Posyandu menjadi salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Hal ini seiring dengan semakin luasnya tugas kader Posyandu, yang tidak hanya menjalankan pelayanan di lapangan, tetapi juga harus menyelesaikan berbagai pekerjaan administrasi dan pelaporan.

‎Ia menjelaskan, kader Posyandu membutuhkan dukungan sarana kerja yang memadai agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif. Beberapa fasilitas yang dinilai diperlukan di antaranya laptop dan printer untuk membantu proses penyusunan laporan serta mendukung kegiatan administrasi.

‎“Untuk sementara, yang mereka butuhkan masalah fasilitas. Sekarang tugas Posyandu lebih dari tugas RW, sehingga mereka memerlukan alat untuk pelaporan, antara lain laptop dan printer,” ungkap Agus Rachman seusai kegiatan reses.

‎Agus berharap aspirasi mengenai kebutuhan fasilitas Posyandu dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui perencanaan yang tepat. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

‎Ia menilai, dukungan sarana kerja bagi kader Posyandu penting untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Ketersediaan peralatan administrasi diharapkan dapat membantu kader melaksanakan tugas secara lebih optimal, terutama dalam pengelolaan data dan penyusunan laporan kegiatan.

‎Meski demikian, pemenuhan kebutuhan fasilitas tersebut perlu diselaraskan dengan skala prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah.

‎“Ya, kebutuhan mereka terpenuhi secara bertahap, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.

‎Aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah daerah, sehingga kebutuhan kader Posyandu dapat memperoleh perhatian sesuai dengan tingkat urgensinya.

‎Selain persoalan fasilitas Posyandu, Agus Rakman juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai perubahan desil yang berkaitan dengan kepesertaan dan pelayanan kesehatan BPJS.

‎Ia mengaku prihatin terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama ketika terjadi perubahan kategori kesejahteraan yang menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab status desil seseorang mengalami kenaikan atau penurunan.

‎Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai dasar penetapan dan perubahan desil. Penjelasan tersebut penting agar warga dapat memahami indikator yang digunakan dalam proses pendataan serta mengetahui alasan di balik perubahan kategori kesejahteraan yang tercatat.

‎Kejelasan informasi juga dinilai penting untuk mengurangi kebingungan masyarakat ketika menghadapi persoalan administrasi kepesertaan maupun akses terhadap layanan kesehatan.

‎Karena itu, persoalan perubahan desil perlu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai status kesejahteraan dan keterkaitannya dengan program bantuan sosial maupun pelayanan kesehatan.

‎Agus juga memberikan perhatian terhadap pesan yang disampaikan perwakilan Kementerian Sosial dalam pembahasan tersebut, yakni pentingnya menjaga kesehatan masyarakat.

‎Kegiatan reses Persidangan ke-1 Tahun Sidang 2026–2027 menjadi salah satu sarana bagi Agus Rakman untuk menyerap berbagai aspirasi dan mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung.

‎Masukan mengenai fasilitas Posyandu dan perubahan desil tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

‎Menurutnya, kebutuhan masyarakat perlu diperhatikan melalui tindak lanjut yang terencana, baik dalam bentuk pemenuhan sarana pendukung pelayanan kesehatan masyarakat maupun penyediaan informasi yang lebih jelas mengenai pendataan kesejahteraan.

‎Pemenuhan fasilitas Posyandu dan kejelasan informasi mengenai perubahan desil menjadi dua hal yang dinilai penting untuk mendukung pelayanan publik yang lebih optimal di Kota Sukabumi.

‎Agus berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses tidak berhenti sebagai masukan semata, tetapi dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan sesuai dengan kewenangan, skala prioritas, dan kemampuan keuangan daerah. (Cr5)