Saan Mustopa Masih Pelajari Putusan MA soal Ijazah Gibran

SUKABUMIKITA.ID – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, mengaku masih mempelajari substansi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Saan menegaskan, pihaknya belum menentukan sikap maupun langkah politik dalam menyikapi putusan tersebut. Ia meminta semua pihak mencermati perkembangan persoalan itu sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

“Kita masih mempelajari terkait keputusan-keputusan tersebut. Nanti kita lihat ke depan seperti apa,” ujar Saan saat dimintai tanggapan di Karawang, Kamis (05/11/2026).

Menurut Saan, pihaknya belum membahas secara khusus kemungkinan putusan MA tersebut menjadi agenda pembahasan di DPR RI. Ia menilai langkah selanjutnya bergantung pada perkembangan persoalan dan hasil pencermatan terhadap substansi putusan.

“Itu tergantung nanti. Ini kan putusan, nanti kita lihat saja ke depan seperti apa,” katanya.

Saan Belum Tentukan Sikap Politik

Saan menegaskan, dirinya tidak ingin terburu-buru mengambil sikap sebelum memahami secara utuh isi dan substansi putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.

Karena itu, ia memilih mencermati perkembangan persoalan tersebut terlebih dahulu. Hingga saat ini, belum ada keputusan mengenai langkah yang akan diambil, baik dalam kapasitasnya sebagai pimpinan DPR RI maupun sebagai kader Partai NasDem.

Saan juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan adanya komunikasi atau ajakan dari pihak lain untuk menyikapi putusan tersebut.

Namun, ia mengaku belum mengetahui adanya ajakan maupun pembicaraan khusus terkait persoalan itu, baik secara pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai kader partai.

“Kalau saya secara pribadi tidak tahu. Sebagai partai maupun pribadi saya belum ada ya,” ungkapnya.

Untuk saat ini, Saan memastikan pihaknya masih mencermati perkembangan putusan MA tersebut. Ia belum menyampaikan sikap ataupun langkah politik lebih lanjut terkait persoalan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran. (Cr5)