Reses di Cisarua, Gundar Kolyubi Tampung Aspirasi Infrastruktur dan Bantuan Sosial

SUKABUMIKITA.ID – Persoalan perubahan data desil masyarakat dan banyaknya pengajuan bantuan kursi roda menjadi perhatian dalam kegiatan Reses Masa Persidangan Ke-1 Tahun Sidang 2026–2027 Anggota DPRD Kota Sukabumi yang dilaksanakan H. Gundar Kolyubi di halaman Posyandu Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Jumat (30/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar daerah pemilihan (Dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Cikole dan Citamiang itu menerima sejumlah aspirasi masyarakat. Selain persoalan data desil dan bantuan sosial, warga juga menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur di lingkungan mereka.

Reses tersebut dihadiri para ketua RT dan RW se-Kelurahan Cisarua, serta perwakilan dari dua RW di kelurahan lainnya. Kegiatan juga menghadirkan Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi yang memberikan penjelasan mengenai persoalan pendataan desil dan berbagai layanan sosial kepada masyarakat.

Gundar mengatakan, kehadiran Kepala Dinas Sosial dalam kegiatan tersebut memberikan pemahaman baru, tidak hanya bagi masyarakat yang hadir, tetapi juga bagi dirinya terkait mekanisme penentuan desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, persoalan perubahan desil tidak bisa diselesaikan secara sederhana karena penentuan kelompok desil melibatkan sejumlah indikator atau variabel.

“Ternyata permasalahan desil di masyarakat tidak semudah itu menyelesaikannya. Tadi sudah disebutkan, desil ini adalah produk dari BPS (Badan Pusat Statistik). Terkait ini, ternyata tidak sederhana karena ada 44 variabel yang menentukan seseorang berada pada desil berapa,” jelas Gundar.

Ia menilai, penjelasan tersebut penting agar masyarakat memahami bahwa penentuan desil tidak hanya didasarkan pada satu kondisi atau indikator tertentu. Melalui pemahaman tersebut, warga diharapkan mengetahui mekanisme pendataan serta prosedur yang dapat ditempuh ketika menemukan ketidaksesuaian data.

Gundar menyampaikan, dalam kegiatan reses itu masyarakat juga mendapatkan penjelasan langsung dari Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi mengenai persoalan tersebut.

Selain masalah pendataan kesejahteraan, aspirasi lain yang mencuat berkaitan dengan kebutuhan bantuan sosial, khususnya kursi roda bagi masyarakat yang membutuhkan.

Gundar mengungkapkan, berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Dinas Sosial dalam pertemuan tersebut, terdapat lebih dari 40 pengajuan bantuan kursi roda yang telah masuk ke Dinas Sosial Kota Sukabumi.

Menurutnya, kebutuhan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan dukungan terhadap masyarakat yang membutuhkan alat bantu mobilitas.

“Kurang lebih ada 40 lebih pengajuan kursi roda yang masuk. Tentunya, itu juga akan saya bawa kepada teman-teman anggota Fraksi Golkar di Komisi III yang membidangi hal tersebut,” ungkapnya.

Ia mengatakan, Fraksi Golkar DPRD Kota Sukabumi akan berupaya memperjuangkan kebutuhan tersebut melalui pembahasan dan intervensi anggaran yang dialokasikan untuk anggota DPRD.

“Insha Allah kami dari Fraksi Golkar Kota Sukabumi akan sama-sama mengintervensi anggaran yang dialokasikan untuk anggota dewan bisa direalisasikan untuk membantu kebutuhan masyarakat tersebut,” tambah Gundar.

Di samping persoalan bantuan sosial, masyarakat juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah. Namun, jenis dan lokasi pembangunan yang diusulkan belum dirinci dalam keterangan yang disampaikan.

Gundar menyatakan aspirasi tersebut menjadi bagian dari perhatian yang akan dibawa dalam pembahasan bersama rekan-rekan di Fraksi Golkar DPRD Kota Sukabumi.

Melalui kegiatan reses ini, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut, baik terkait pendataan kesejahteraan sosial, pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi warga, maupun pembangunan infrastruktur lingkungan.

Terkait pengajuan kursi roda, tindak lanjut dan kepastian realisasinya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama perangkat daerah serta penyesuaian dengan kemampuan anggaran yang tersedia. (Cr5)