Saan Mustopa Dorong Evaluasi Pengelolaan Lapas Usai Sidak Ombudsman di Cibinong

SUKABUMIKITA.ID — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pembinaan, pengawasan, serta pengelolaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) menyusul temuan Ombudsman RI dalam inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas di area hunian yang dinilai tidak lazim untuk sebuah Lapas. Fasilitas itu antara lain sofa, televisi, meja makan, kulkas, serta perlengkapan lainnya. Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu lokasi.

Saan mengatakan, dirinya telah mendengar informasi mengenai sidak Ombudsman tersebut. Namun, hingga kini ia mengaku belum menerima laporan secara langsung mengenai hasil pemeriksaan di Lapas Kelas IIA Cibinong.

“Saya juga tadi baru dengar, tapi belum mendapatkan laporan secara langsung terkait dengan sidaknya Ombudsman RI ke Lapas Cibinong Bogor dan menemukan ada sejumlah fasilitas di Lapas yang dikategorikan mewah,” ujar Saan, dikutip dari laman resmi DPR RI, Juamat (25/09/2026).

Menurut Saan, pengelolaan Lapas harus menjunjung prinsip kesetaraan terhadap seluruh warga binaan. Ia menegaskan tidak boleh ada diskriminasi maupun perlakuan khusus dalam pemberian fasilitas kepada narapidana.

“Kita berharap kepada seluruh pimpinan dan petugas Lapas-Lapas untuk bisa memberikan perlakuan yang sama terhadap semua tindak pidana yang ada di Lapas. Jadi jangan ada diskriminasi, jangan ada perlakuan yang berbeda-beda,” tegas politikus Partai NasDem tersebut.

Ia juga menekankan bahwa seluruh fasilitas yang diberikan kepada warga binaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pemberian fasilitas tidak boleh menimbulkan kesan adanya keistimewaan terhadap narapidana tertentu.

“Perlakuan yang sama terhadap narapidana terkait dengan semua fasilitas. Sekali lagi kita minta diperlakukan secara sama,” kata Saan.

Ombudsman Temukan Fasilitas Tidak Lazim

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan sidak ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026). Pemeriksaan dilakukan Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan dan Fikri Yasin bersama sejumlah staf.

Dalam pemeriksaan tersebut, tim Ombudsman menemukan sejumlah bangunan hunian di area belakang Lapas yang dilengkapi berbagai fasilitas, seperti sofa, televisi, meja makan, kulkas, dan perlengkapan lainnya.

Selain fasilitas tersebut, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu lokasi yang diperiksa.

Kunjungan pada 23 September 2026 itu merupakan kali kedua Ombudsman mendatangi Lapas Cibinong. Sebelumnya, Ombudsman telah melakukan kunjungan pada 26 Juli 2026.

Dalam sidak kali ini, tim Ombudsman juga sempat mengalami hambatan ketika hendak mengakses area tertentu di dalam kompleks Lapas.

Ombudsman menyatakan pemeriksaan tanpa pemberitahuan merupakan bagian dari kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Komisi II dan Komisi XIII DPR Diminta Tindak Lanjuti

Saan mengatakan DPR RI masih menunggu laporan resmi Ombudsman terkait hasil pemeriksaan di Lapas Cibinong.

Ia menyebut Komisi II DPR RI, yang menjadi mitra kerja Ombudsman, dapat meminta penjelasan maupun laporan resmi mengenai hasil sidak tersebut.

“Nanti dalam hal ini Komisi II, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi II, mungkin Komisi II nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke Lapas di Bogor,” tutur Saan.

Selain Komisi II, Saan juga mendorong Komisi XIII DPR RI ikut menindaklanjuti temuan Ombudsman. Komisi XIII merupakan komisi yang menjadi mitra kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menurut Saan, temuan Ombudsman tersebut dapat menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat kerja antara Komisi XIII DPR RI dengan pemerintah.

“Yang kedua tentu Komisi XIII yang menjadi mitra dari Kemenimipas. Kita juga akan minta Komisi XIII untuk dalam rapat kerja nanti menjadi salah satu topik pembahasannya terkait dengan temuan dari Ombudsman tersebut,” katanya.

Saan menegaskan, tindak lanjut diperlukan untuk memastikan mekanisme pembinaan dan pengelolaan Lapas berjalan sesuai ketentuan.

Evaluasi tersebut, kata dia, perlu mencakup mekanisme pembinaan, pengawasan terhadap petugas dan warga binaan, hingga pemberian fasilitas di dalam Lapas.

“Jadi kita akan mendorong dua komisi tersebut, baik Komisi II maupun Komisi XIII untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan dari Ombudsman tersebut,” pungkas Saan. (Cr5)