Pemkot Sukabumi Adopsi Sada Jabar, ATS hingga Stunting Jadi Prioritas

SUKABUMIKITA.ID — Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen mengimplementasikan Sistem Akselerasi Data dan Aksi Jawa Barat (SADA Jabar) untuk mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran program pemerintah.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki saat mengikuti Sosialisasi SADA Jabar secara daring bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, dari Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Senin (02/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Asisten Daerah I, II, dan III, seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta camat dan lurah se-Kota Sukabumi.

Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian, mulai dari penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), pengangguran, rumah tidak layak huni (rutilahu), stunting, hingga pengendalian inflasi.

Ayep Zaki menyampaikan apresiasi terhadap gagasan dan arahan Sekda Provinsi Jawa Barat melalui SADA Jabar. Ia berharap sistem tersebut segera diterapkan di Kota Sukabumi sebagai instrumen untuk memperkuat koordinasi ant perangkat daerah dan mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat.

“Saya mohon arahan agar program SADA Jabar yang digagas Pak Sekda Provinsi Jawa Barat ini dapat diimplementasikan di Kota Sukabumi. Saya akan melaksanakannya secara serius, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Ayep, pembangunan daerah harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, memperkuat pemberdayaan agar masyarakat semakin mandiri, serta menghadirkan pelayanan publik yang memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

SADA Jabar Dorong Penanganan Masalah Berbasis Data

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan tiga kunci utama, yakni kepemimpinan yang kuat, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penerapan nilai-nilai kebaikan dalam menjalankan pemerintahan.

Ketiga unsur tersebut harus berjalan beriringan agar pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akseleratif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Herman juga menekankan pentingnya nilai silih asah, silih asuh, dan silih asih sebagai landasan membangun kolaborasi antarpemerintah dan seluruh unsur perangkat daerah.

Ia mengibaratkan pembangunan seperti sebuah pertunjukan musik orkestra. Dalam analogi tersebut, wali kota berperan sebagai konduktor yang mengarahkan jalannya pembangunan, sedangkan sekretaris daerah bersama perangkat daerah bertugas menyiapkan aransemen dan partitur agar seluruh program berjalan selaras.

Menurutnya, kesamaan arah dan pemahaman seluruh perangkat daerah menjadi faktor penting dalam menjalankan pembangunan. Salah satu fondasi utamanya adalah ketersediaan data yang akurat, terperinci, dan terintegrasi.

Melalui SADA Jabar, pemerintah didorong memanfaatkan data dengan pendekatan by name by address atau berdasarkan nama dan alamat. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mengidentifikasi secara spesifik masyarakat yang membutuhkan bantuan, lokasi keberadaan mereka, serta bentuk intervensi yang diperlukan.

Anak Tidak Sekolah hingga Stunting Jadi Prioritas

Salah satu penerapan pemanfaatan data tersebut adalah penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Melalui sistem SADA Jabar, data anak berusia 6 hingga 25 tahun dapat dipetakan secara terperinci untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan pendidikan masing-masing.

Herman menjelaskan, sistem yang telah terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dapat memberikan rekomendasi pendidikan sesuai kondisi anak.

Rekomendasi tersebut mencakup pilihan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, termasuk informasi lokasi satuan pendidikan terdekat. Dengan demikian, penanganan anak tidak sekolah diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah.

Pemanfaatan data juga diarahkan untuk menangani persoalan kesehatan, seperti ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi, anak dengan masalah gizi, serta kasus tuberkulosis (TBC).

Selain itu, persoalan kemiskinan dan pengangguran dapat dipetakan berdasarkan nama dan alamat sehingga pemerintah memiliki gambaran lebih jelas mengenai masyarakat yang membutuhkan intervensi.

Data yang telah teridentifikasi selanjutnya menjadi dasar koordinasi antarperangkat daerah untuk menentukan langkah penanganan. Setiap perangkat daerah dapat menyiapkan program dan dukungan pembiayaan sesuai kebutuhan serta kewenangannya masing-masing.

Pasar Murah 2027 Direncanakan Menjangkau 200 Titik

Selain persoalan sosial, SADA Jabar juga diarahkan untuk mendukung pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah daerah didorong mempertahankan stabilitas harga melalui pelaksanaan pasar murah secara berkala.

Salah satu rencana yang dibahas untuk 2027 adalah penyelenggaraan pasar murah sebanyak enam kali di setiap kelurahan, dengan jangkauan sekitar 200 titik pasar murah.

Rencana tersebut menjadi salah satu agenda yang membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah agar pelaksanaannya dapat menjangkau masyarakat secara tepat sasaran.

Camat dan Lurah Akan Mendapatkan Akses SADA Jabar

Untuk memastikan implementasi berjalan hingga tingkat kewilayahan, Herman mendorong Pemerintah Kota Sukabumi menyiapkan dashboard pemantauan progres program.

Dashboard tersebut akan digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi sehingga perkembangan penanganan setiap persoalan dapat dipantau secara terukur dan berkelanjutan.

Sebagai langkah konkret, camat dan lurah nantinya akan diberikan akses akun beserta kata sandi untuk menggunakan sistem SADA Jabar.

Dengan akses tersebut, perangkat kewilayahan dapat mengidentifikasi persoalan di wilayah masing-masing, berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta mempercepat pelaksanaan intervensi di lapangan.

Melalui penerapan SADA Jabar, Pemerintah Kota Sukabumi menargetkan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data, peningkatan efektivitas koordinasi antarperangkat daerah, serta percepatan penanganan berbagai persoalan masyarakat.

Implementasi sistem tersebut juga diharapkan mendukung pembangunan yang lebih terarah melalui kepemimpinan yang kuat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah daerah. (Cr5)