Inggu Sudeni Kritik Dinkes Sukabumi, Anak 1 Tahun Disebut Enam Kali Ditolak RS

SUKABUMIKITA.ID – Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni, melontarkan kritik keras terhadap respons Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi, Ida Halimah, saat menerima laporan seorang anak berusia satu tahun yang disebut enam kali ditolak rumah sakit karena alasan kapasitas penuh.

Inggu menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut keselamatan pasien dan kesiapan sistem pelayanan kesehatan. Menurutnya, keterbatasan kapasitas rumah sakit tidak boleh membuat masyarakat kehilangan akses terhadap penanganan medis yang dibutuhkan.

Kekecewaan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu disampaikan secara terbuka melalui akun Facebook pribadinya. Ia mengaku telah menerima laporan warga selama tiga hari berturut-turut mengenai anak sakit yang membutuhkan perawatan, tetapi tidak mendapatkan tempat di rumah sakit.

“Kalau IGD rumah sakit penuh, Anda kan kepala dinas kesehatan. Punya wewenang, punya tanggung jawab penuh terhadap teknis,” tegas Inggu dalam unggahannya.

Menurut Inggu, kondisi darurat semacam itu seharusnya segera direspons melalui koordinasi dan kebijakan konkret dari Dinkes. Ia menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah alternatif ketika instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit mengalami kelebihan kapasitas.

Anak Usia Satu Tahun Disebut Enam Kali Ditolak

Dalam keterangannya melalui pesan WhatsApp, Sabtu (12/09/2026), Inggu menjelaskan bahwa laporan yang membuatnya kecewa berkaitan dengan seorang anak berusia satu tahun asal Cikondang, RW 7, Kota Sukabumi.

Anak tersebut, menurut laporan yang diterimanya, telah enam kali ditolak rumah sakit dengan alasan kapasitas penuh. Inggu mengaku kecewa terhadap respons Kepala Dinkes ketika dirinya berupaya berkoordinasi untuk mencari solusi bagi pasien tersebut.

“Saya protes ke Kepala Dinas Kesehatan yang dingin dan tidak empati saat saya koordinasi tentang kondisi anak usia satu tahun warga Cikondang yang sudah enam kali ditolak oleh rumah sakit di Kota Sukabumi dengan alasan penuh,” kata Inggu.

Ia menyebut, dalam dua bulan terakhir, kasus anak sakit yang membutuhkan penanganan rumah sakit cukup banyak terjadi. Kondisi tersebut dinilai membuat sejumlah rumah sakit kewalahan, terutama ketika kapasitas IGD terbatas.

Meski demikian, Inggu menegaskan bahwa keterbatasan fasilitas tidak semestinya menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mengambil langkah perlindungan terhadap pasien.

“Rumah sakit kewalahan, IGD penuh, tapi enggak ada sikap responsif dari Dinkes untuk melindungi dan melayani warganya,” kritiknya.

Dorong IGD Sementara Khusus Anak

Sebagai solusi, Inggu mendorong Dinkes Kota Sukabumi segera mengevaluasi mekanisme penanganan pasien ketika rumah sakit tidak mampu menampung pasien baru.

Salah satu opsi yang diusulkannya adalah menyiapkan pelayanan darurat atau IGD sementara khusus anak. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif penanganan awal bagi anak-anak yang membutuhkan pertolongan medis ketika kapasitas rumah sakit terbatas.

“Ini kan masalah nyawa. Harusnya Dinkes gerak cepat ambil kebijakan. Apakah membuat IGD sementara untuk anak-anak agar anak-anak yang sakit mendapat pelayanan dasar dulu. Kan bisa dilakukan seperti itu,” tegasnya.

Inggu juga menilai sejumlah puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat dipertimbangkan untuk mendukung pelayanan kesehatan dalam situasi darurat, sesuai kemampuan fasilitas, tenaga medis, dan ketentuan keselamatan pasien.

Ia mencontohkan Puskesmas Selabatu yang berada di kawasan tengah kota. Menurutnya, fasilitas kesehatan tingkat pertama perlu dioptimalkan sebagai bagian dari sistem penanganan ketika rumah sakit menghadapi lonjakan pasien.

“Kan bisa seperti itu. Jangan sampai ada nyawa melayang kemudian viral di masyarakat,” ujarnya.

Minta Pemerintah Bergerak Sebelum Terlambat

Bagi Inggu, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai kapasitas rumah sakit atau prosedur administrasi. Ia meminta seluruh perangkat pemerintah daerah memastikan masyarakat tetap memperoleh penanganan yang sesuai ketika berada dalam kondisi darurat.

Ia mengingatkan bahwa lambannya respons terhadap laporan warga dapat memunculkan persoalan yang lebih besar, termasuk hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah.

Inggu juga menilai persoalan pelayanan kesehatan akan menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari dinas teknis hingga pimpinan daerah dan DPRD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan.

“Jangan sampai ada nyawa melayang kemudian viral di masyarakat. Yang disalahkan bukan cuma Anda. Kami anggota Dewan pun pasti akan disalahkan, ‘Apa kerjanya?’ Wali kota juga pasti akan disalahkan,” ujarnya.

Ia berharap Dinkes Kota Sukabumi segera mengevaluasi pola koordinasi antarfasilitas kesehatan, terutama dalam penanganan pasien anak yang membutuhkan pertolongan segera.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan adanya mekanisme rujukan yang efektif agar pasien tidak terus berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain tanpa kepastian penanganan.

“Yuk kita layani masyarakat dengan baik, karena itu sudah jadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat,” pungkasnya.

Hingga informasi dalam bahan pemberitaan ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari Kepala Dinkes Kota Sukabumi, Ida Halimah, mengenai kritik Inggu Sudeni maupun kronologi penanganan pasien anak tersebut. Karena itu, keterangan mengenai penolakan rumah sakit dan respons pihak Dinkes masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. (Cr5)