DPRD Kota Sukabumi Kritik Klasifikasi Desil Penerima Bantuan

SUKABUMIKITA.ID – Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, menyoroti penggunaan data desil sebagai dasar penentuan penerima bantuan pemerintah. Ia menilai sistem klasifikasi tersebut perlu dievaluasi karena perbedaan tingkat kesejahteraan antar-desil dinilai terlalu tipis dan berpotensi membuat warga yang masih membutuhkan bantuan justru kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial.

Sorotan itu disampaikan Danny dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPKPD, dan BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Sukabumi, Selasa (15/09/2026).

Menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, persoalan penggunaan data desil tidak cukup dilihat dari sisi administrasi. Pemerintah juga harus memastikan klasifikasi yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.

“Kami melihat ada persoalan yang perlu menjadi perhatian serius dalam penggunaan data desil sebagai dasar penentuan penerima bantuan pemerintah,” kata Danny.

Ia menjelaskan, kondisi ekonomi masyarakat tidak selalu sejalan dengan klasifikasi administratif yang tercatat dalam sistem pendataan. Dalam kondisi tertentu, warga yang masuk kategori desil tertentu masih menghadapi kesulitan ekonomi dan membutuhkan dukungan pemerintah.

Danny mengingatkan, jangan sampai perbedaan klasifikasi dalam sistem justru menjadi penghalang bagi masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan sosial.

“Jangan sampai ada warga yang secara administratif masuk pada desil tertentu, tetapi secara ekonomi kehidupannya masih sangat sulit dan membutuhkan bantuan,” tegasnya.

Perubahan Klasifikasi Jangan Putus Akses Bantuan

Danny juga menyoroti kemungkinan perubahan kriteria dan mekanisme penilaian yang dapat memengaruhi status penerima bantuan. Pergeseran kategori desil, menurutnya, tidak serta-merta menunjukkan bahwa kondisi ekonomi seseorang telah membaik atau keluar dari kemiskinan.

Perubahan klasifikasi bisa terjadi akibat penyesuaian indikator maupun mekanisme pendataan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap perubahan status benar-benar didasarkan pada kondisi kesejahteraan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai, apabila data digunakan tanpa mempertimbangkan situasi faktual warga, kebijakan yang dihasilkan justru berisiko tidak tepat sasaran. Dampaknya, masyarakat yang masih membutuhkan bantuan bisa kehilangan akses terhadap program pemerintah.

“Data memang penting sebagai instrumen kebijakan. Namun, ketika data tidak lagi mencerminkan realitas warga, kebijakan yang lahir dari data tersebut berpotensi keliru dan justru merugikan masyarakat yang seharusnya dilindungi,” menjadi inti perhatian Danny dalam persoalan tersebut.

DPRD Dorong Evaluasi Sistem Desil

Untuk mengatasi persoalan itu, Danny mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem penilaian desil, termasuk memperjelas rentang dan indikator yang membedakan setiap kategori kesejahteraan.

Menurutnya, perbedaan klasifikasi perlu dirancang secara lebih terukur agar warga dengan kondisi ekonomi yang relatif sama tidak mengalami perlakuan berbeda hanya karena perbedaan administratif dalam sistem.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyempurnaan mekanisme pendataan tetap harus memberi ruang bagi penilaian terhadap kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, data tidak hanya menjadi dasar pengambilan keputusan secara administratif, tetapi juga mampu menggambarkan kebutuhan warga secara lebih akurat.

“Kami berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem penilaian desil. Jangan sampai perbedaan satu desil dengan desil lainnya terlalu sempit sehingga masyarakat yang kondisi ekonominya sebenarnya tidak jauh berbeda justru mendapatkan perlakuan yang berbeda,” ujarnya.

Danny menekankan, pembaruan sistem pendataan semestinya memperkuat ketepatan sasaran bantuan, bukan menambah kesulitan bagi masyarakat miskin dalam memperoleh hak atas perlindungan sosial.

“Data harus menggambarkan realitas kehidupan warga, bukan justru membuat warga yang masih membutuhkan bantuan kehilangan haknya,” katanya.

Ia pun mengingatkan pemerintah agar setiap perubahan sistem pendataan dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat rentan.

“Jangan sampai perubahan sistem data membuat masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan perlindungan,” pungkas Danny. (Cr5)