Wawan Juanda Minta Grebeg Desil Tak Sekadar Kejar Target

SUKABUMIKITA.ID – Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, mengingatkan Dinas Sosial (Dinsos) agar pelaksanaan program Grebeg Desil tidak sekadar berorientasi pada pencapaian target pendataan. Ia meminta pembenahan data sosial dilakukan secara menyeluruh, melibatkan aparatur kewilayahan, serta berkelanjutan agar penyaluran bantuan sosial dan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Menurut Wawan, Grebeg Desil merupakan langkah yang diperlukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian data sosial dengan kondisi riil masyarakat. Namun, keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari banyaknya warga yang didata, melainkan juga dari kualitas verifikasi dan tindak lanjut atas persoalan yang ditemukan.

“DPRD Kota Sukabumi memandang, program Grebeg Desil itu bagus ya, karena dalam rangka untuk menata kembali data-data yang tidak sesuai,” ujar Wawan, Rabu (14/10/2026).

Ia menilai pembenahan data sosial tidak bisa hanya mengandalkan pemeriksaan administratif. Pemerintah perlu memastikan data yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi warga melalui verifikasi langsung di lapangan.

Akurasi data menjadi aspek penting dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan dan perlindungan sosial. Ketidaksesuaian data berpotensi membuat warga yang memenuhi kriteria tidak memperoleh akses bantuan, sementara perubahan kondisi keluarga belum tentu tercermin dalam catatan administrasi.

Wawan Soroti Perpindahan Warga Terkait Layanan UHC

Dalam pembahasan bersama sejumlah dinas terkait, Wawan mengungkapkan adanya fenomena perpindahan warga dari Kabupaten Sukabumi ke Kota Sukabumi yang disebut mencapai ribuan orang.

Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan keberadaan layanan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Sukabumi, yang menurutnya menjadi salah satu faktor dalam persoalan kepesertaan layanan kesehatan masyarakat.

“Kita juga sudah diskusi dengan dinas-dinas terkait, hingga ditemukan banyak warga yang eksodus dari Kabupaten Sukabumi hingga ribuan, karena di Kota Sukabumi masih UHC,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menyoroti perlunya koordinasi lintas perangkat daerah dalam menyelaraskan data kependudukan, data sosial, dan kepesertaan layanan kesehatan. Meski demikian, jumlah warga yang berpindah serta hubungan perpindahan tersebut dengan layanan UHC masih perlu diperjelas melalui data resmi dari instansi terkait.

Pemutakhiran data diperlukan agar kebijakan pelayanan publik dan program bantuan dapat dijalankan berdasarkan informasi yang valid, sekaligus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lurah, RT, dan RW Diminta Terlibat Serentak

Wawan juga meminta pelaksanaan Grebeg Desil melibatkan seluruh unsur kewilayahan secara serentak. Menurutnya, lurah, ketua RT, dan ketua RW memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan mengetahui perkembangan kondisi warga di lingkungannya masing-masing.

Keterlibatan mereka dinilai penting untuk memeriksa kondisi sosial ekonomi keluarga, mengidentifikasi perubahan keadaan warga, serta membantu memastikan data yang digunakan pemerintah sesuai dengan situasi terkini.

Ia mengingatkan agar proses pembenahan data tidak hanya berjalan ketika kepala dinas turun langsung ke lapangan. Koordinasi dan tanggung jawab seluruh unsur pemerintahan, menurutnya, perlu berlangsung secara konsisten.

“Karena kalau saya lihat, program ini harusnya dilakukan serentak. Jangan hanya menunggu saat ada kunjungan Bu Kadis saja. Lurah, RT, RW harus berjalan beriringan untuk menuntaskan masalah desil ini,” katanya.

Menurut Wawan, pembenahan data sosial perlu dilaksanakan melalui tahapan yang jelas, mulai dari pemeriksaan data awal, verifikasi lapangan, hingga tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian.

Dengan pola kerja bersama, proses pemutakhiran data diharapkan tidak berlangsung secara parsial atau hanya dilakukan pada waktu tertentu. Hasil pendataan juga perlu ditindaklanjuti agar perubahan kondisi warga benar-benar tercermin dalam basis data yang digunakan pemerintah.

Keberhasilan Grebeg Desil Perlu Diukur dari Hasil

Wawan menegaskan, Dinsos perlu memastikan Grebeg Desil menghasilkan perbaikan nyata dalam ketepatan data sosial, bukan sekadar memenuhi target kegiatan.

“Program ini bagus, tapi jangan hanya karena dikejar target, tapi hasilnya tidak sesuai harapan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap program tersebut dilaksanakan secara konsisten dengan dukungan perangkat daerah dan aparatur kewilayahan. Pengawasan terhadap proses pendataan juga diperlukan untuk memastikan persoalan yang ditemukan tidak berhenti pada tahap identifikasi.

Bagi masyarakat, kualitas data sosial berkaitan langsung dengan ketepatan sasaran bantuan dan akses terhadap pelayanan dasar. Karena itu, pembenahan data perlu disertai mekanisme koreksi apabila ditemukan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Jangan hanya seremonial, jangan hanya sesaat, tapi harus selalu berjalan hingga permasalahan ini selesai,” tandas Wawan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Grebeg Desil selanjutnya perlu ditopang data mengenai hasil verifikasi, jumlah ketidaksesuaian yang ditemukan, tindak lanjut perbaikan, serta koordinasi antara Dinsos dan aparatur kewilayahan. Indikator tersebut dapat membantu menilai sejauh mana program benar-benar memperbaiki kualitas data sosial di Kota Sukabumi. (Cr5)