Ayep Zaki Tegaskan Proyek Pemkot Sukabumi Harus Dikerjakan Pihak Kompeten

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak akan dilibatkan dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah daerah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkot Sukabumi untuk menjaga profesionalisme, kualitas pembangunan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengatakan, pekerjaan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kemampuan teknis sesuai bidang pekerjaan.

Menurutnya, pelaksanaan proyek tidak semestinya didasarkan pada kedekatan organisasi maupun kepentingan tertentu, melainkan harus mengedepankan kemampuan, pengalaman, sumber daya manusia, serta persyaratan teknis yang dibutuhkan.

“Pelaksanaan proyek pemerintah harus dikerjakan oleh pihak yang benar-benar memiliki kemampuan sesuai bidangnya, sehingga kualitas pembangunan tetap terjaga,” ujar Ayep usai membuka kegiatan Festival Ekonomi Semesta (FESTA) di Pasar Lembursitu, Sabtu (01/08/2026).

Ormas Tetap Mendapat Perhatian

Meski tidak dilibatkan dalam pekerjaan proyek pemerintah, Ayep memastikan Pemkot Sukabumi tetap memberikan perhatian terhadap keberadaan dan peran ormas di tengah masyarakat.

Perhatian tersebut diwujudkan melalui program pembinaan yang dapat didukung dengan anggaran pemerintah daerah. Namun, bantuan pembinaan itu diberikan melalui mekanisme resmi dan tidak berkaitan dengan pemberian atau pelaksanaan pekerjaan proyek pemerintah.

Ayep menjelaskan, program pembinaan diprioritaskan bagi organisasi yang memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan yang berlaku.

Di antaranya, ormas harus terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), memiliki badan hukum, kartu tanda anggota (KTA), serta kelengkapan administrasi organisasi lainnya.

Menurut Ayep, kelengkapan administrasi menjadi salah satu aspek penting agar pemberian dukungan pemerintah dapat dilakukan secara tertib dan tepat sasaran.

“Pemberian bantuan dilakukan secara transparan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, serta dipertanggungjawabkan melalui mekanisme administrasi yang berlaku,” katanya.

Pertanggungjawaban Bantuan Akan Diawasi

Selain persyaratan administrasi, setiap bantuan pembinaan yang diterima ormas juga harus dipertanggungjawabkan.

Ayep menegaskan, penggunaan dana pembinaan wajib disertai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disampaikan kepada Kesbangpol. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari pengawasan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pemkot Sukabumi juga berencana mengintegrasikan data pertanggungjawaban tersebut ke dalam sistem Sukasai (Sukabumi Smart Artificial Intelligence).

Melalui integrasi sistem digital tersebut, proses penyaluran bantuan hingga pelaporan diharapkan dapat dipantau secara lebih terbuka dan real-time.

Penerapan sistem digital, kata Ayep, merupakan bagian dari upaya Pemkot Sukabumi memperkuat tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Dengan sistem pengawasan yang semakin terbuka, pemerintah berharap potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan sekaligus memastikan program pembinaan benar-benar memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat.

Pembangunan Tetap Berbasis Kompetensi

Ayep kembali menegaskan bahwa kebijakan untuk tidak melibatkan ormas dalam proyek pemerintah bukan berarti pemerintah mengabaikan keberadaan organisasi kemasyarakatan.

Menurutnya, ormas tetap memiliki ruang untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan pembangunan masyarakat. Namun, pelaksanaan pekerjaan pemerintah harus tetap mengikuti mekanisme serta ketentuan yang berlaku.

Pemisahan antara program pembinaan ormas dan pelaksanaan proyek pemerintah tersebut dinilai penting untuk menjaga profesionalisme sekaligus menghindari potensi konflik kepentingan.

Dengan kebijakan tersebut, Pemkot Sukabumi berharap pembangunan daerah dapat dilaksanakan oleh pihak yang benar-benar memiliki kapasitas, sementara keberadaan ormas tetap diperkuat melalui pembinaan yang terukur dan transparan.

Pemerintah juga mendorong agar seluruh proses pengelolaan bantuan pembinaan dilakukan secara tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Cr5)