Ayep Zaki Apresiasi Penyaluran Pembiayaan Rp53 Triliun, Sukabumi Bidik Perluasan Akses Modal

SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki mengapresiasi penyaluran pembiayaan sekitar Rp53 triliun kepada lebih dari dua juta penerima manfaat dalam program percepatan akses keuangan daerah. Capaian tersebut dinilai membuka peluang perluasan akses modal bagi pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.

Apresiasi itu disampaikan Ayep Zaki saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026). Kegiatan tersebut dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ayep, yang juga menjabat Ketua TPAKD Kota Sukabumi, menilai capaian penyaluran pembiayaan tersebut dapat menjadi pijakan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat.

“Hari ini Rakornas TPAKD yang sudah menyalurkan kurang lebih Rp53 triliun dan penerimanya dua juta lebih, para pelaku usaha di Indonesia. Saya juga selaku Ketua TPAKD Kota Sukabumi sangat mengapresiasi program ini. Mudah-mudahan ke depannya akan jauh lebih besar,” ujar Ayep.

Prabowo Targetkan Kredit Rakyat Rp400 Triliun

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit untuk rakyat meningkat hingga Rp400 triliun. Pembiayaan tersebut diarahkan untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM hingga masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Presiden juga menyoroti pentingnya peran TPAKD dalam memperluas akses keuangan. Pembentukan tim tersebut di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024 dinilai dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta pihak-pihak terkait.

Peningkatan akses pembiayaan diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh modal untuk menjalankan maupun mengembangkan usaha. Namun, besarnya target penyaluran kredit juga perlu diikuti dengan upaya memastikan pembiayaan menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Pemerintah menargetkan pembiayaan tersebut dapat menjangkau sekitar 28 juta keluarga. Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ekonomi harus tercermin pada peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Penghasilan rakyat secara riil harus meningkat, dan setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegas Prabowo.

Ayep Zaki Soroti Aliran Pembiayaan ke Daerah

Ayep menyebut salah satu pesan yang menjadi perhatiannya dalam rakornas tersebut adalah rencana peningkatan aliran pembiayaan ke daerah, termasuk ke tingkat kota.

“Ada pesan yang menarik dari Presiden, bahwa jumlah uang yang akan turun ke daerah akan jauh lebih besar. Tadi disampaikan, uang yang akan masuk ke daerah di tingkat kota akan jauh lebih besar,” katanya.

Pernyataan tersebut membuka ruang bagi Pemerintah Kota Sukabumi untuk memperkuat peran TPAKD dalam menghubungkan kebutuhan modal masyarakat dengan layanan lembaga keuangan.

Bagi pelaku usaha kecil, akses pembiayaan dapat menjadi salah satu faktor penentu untuk menambah kapasitas produksi, menjaga keberlangsungan usaha, maupun memperluas pasar. Meski demikian, ketersediaan kredit saja tidak otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan apabila tidak disertai pemanfaatan yang produktif dan kemampuan penerima dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.

Karena itu, tantangan bagi pemerintah daerah bukan hanya mendorong peningkatan nilai kredit, tetapi juga memastikan informasi mengenai program pembiayaan tersampaikan dengan baik, persyaratan dapat dipahami masyarakat, dan kelompok sasaran memperoleh kesempatan yang memadai untuk mengakses layanan keuangan.

Penyaluran Kredit Perlu Diikuti Akses yang Tepat Sasaran

Target pembiayaan nasional hingga Rp400 triliun menjadi peluang bagi daerah untuk memperluas dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, besarnya target tersebut perlu dibarengi dengan informasi yang jelas mengenai mekanisme penyaluran, kriteria penerima, serta realisasi pembiayaan di setiap daerah.

Untuk Kota Sukabumi, belum terdapat angka dalam bahan pemberitaan ini mengenai besaran pembiayaan yang telah disalurkan kepada warga setempat melalui program TPAKD. Karena itu, dampak langsung program terhadap jumlah penerima manfaat, perkembangan usaha, maupun peningkatan pendapatan masyarakat di kota tersebut masih memerlukan data lebih lanjut.

Rakornas TPAKD 2026 menjadi forum koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat perluasan akses keuangan. Bagi Kota Sukabumi, tindak lanjut di tingkat lokal akan menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana peluang pembiayaan tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha serta keluarga yang membutuhkan dukungan ekonomi. (Cr5)