Dewi Asmara Dorong UMKM Sukabumi Daftarkan Merek Dagang, Lindungi Produk Lokal Lewat HAKI

SUKABUMIKITA.ID – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara, mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sukabumi untuk mendaftarkan merek dagang sebagai upaya memperoleh perlindungan hukum atas identitas produk. Kepemilikan merek dinilai penting untuk mencegah penggunaan identitas usaha secara tidak sah, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.

Dorongan tersebut disampaikan Dewi Asmara saat menghadiri seminar tentang pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi pelaku usaha di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukabumi, Rabu (21/10/2026). Kegiatan yang diikuti masyarakat dan pelaku UMKM itu diselenggarakan melalui Forum Komunikasi Masyarakat Bidang Hukum terkait Layanan Kekayaan Intelektual dengan tema “Mendorong Warga Sukabumi Makin Kreatif dan Terlindungi Melalui Perlindungan Merek Usaha”.

Dalam kegiatan tersebut, Dewi menyoroti pentingnya kesadaran pelaku UMKM terhadap perlindungan hukum atas merek produk yang mereka hasilkan. Menurutnya, potensi usaha masyarakat Sukabumi cukup beragam, mulai dari makanan olahan, kerajinan tangan hingga hasil perkebunan yang memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah.

Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan penguatan identitas produk dan pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual agar pelaku usaha dapat mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan.

“Hak Kekayaan Intelektual, itu bahasa baku Indonesianya seperti itu. Salah satu hak kekayaan intelektual itu adalah merek. Tentu kita menyosialisasikan itu, karena banyak sekali produk-produk Sukabumi yang berhubungan dengan makanan, hasil kerajinan tangan maupun perkebunan, itu semua tentu harus memiliki merek,” jelas Dewi Asmara.

Merek Dagang Jadi Identitas dan Perlindungan Produk UMKM

Dewi menjelaskan, merek tidak hanya berfungsi sebagai nama atau simbol yang membedakan sebuah produk dari produk lainnya. Merek juga menjadi identitas usaha yang membantu konsumen mengenali produk sekaligus membangun reputasi pelaku UMKM di tengah persaingan pasar.

Melalui pendaftaran merek, pelaku usaha dapat memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Perlindungan tersebut menjadi penting agar identitas produk yang telah dibangun tidak digunakan pihak lain secara tidak sah.

Dewi menilai, setiap desa di Kabupaten Sukabumi memiliki potensi untuk menghasilkan produk khas yang dapat dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, kesadaran mendaftarkan merek perlu ditingkatkan agar produk lokal memiliki identitas yang jelas dan dapat bersaing secara lebih profesional.

“Artinya, produk tersebut memiliki satu identitas khusus dari pemerintah yang menandakan kepemilikan dari produk tersebut. Jadi, dengan memiliki merek tadi, maka produk-produk dari setiap desa yang ada di Sukabumi itu akan mendapatkan perlindungan agar produk tersebut tidak ditiru orang lain. Selanjutnya, untuk pemasarannya jadi lebih jelas,” ujarnya.

Menurut Dewi, merek yang terdaftar juga dapat memberikan nilai tambah dalam pemasaran produk. Konsumen akan lebih mudah mengenali identitas produk, sedangkan pelaku usaha memiliki kesempatan untuk membangun kepercayaan dan memperluas jangkauan pemasaran.

Selain itu, merek dapat menjadi bagian dari upaya memperkenalkan karakteristik produk berdasarkan potensi daerah asalnya. Dengan identitas yang kuat, produk makanan, kerajinan, maupun hasil perkebunan Sukabumi diharapkan mampu memiliki ciri khas yang membedakannya dari produk daerah lain.

“Karena, para pembeli ingin tahunya kalau mereka membeli yakni produk dengan merek terdaftar. Terakhir, tentunya agar ada ciri khas dari daerah asal produk tersebut,” tambahnya.

Pendampingan Pendaftaran Merek Perlu Diperkuat

Peningkatan kesadaran mengenai perlindungan merek menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM. Selama ini, pengembangan usaha tidak hanya berkaitan dengan kualitas produk dan kemampuan produksi, tetapi juga membutuhkan pengelolaan identitas merek, legalitas usaha, serta pemahaman terhadap aturan hukum.

Pelaku UMKM perlu memahami bahwa penggunaan nama atau logo pada kemasan belum dengan sendirinya berarti merek tersebut telah terdaftar dan memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, pemeriksaan ketersediaan merek dan pengajuan pendaftaran melalui prosedur resmi menjadi tahapan penting yang perlu diperhatikan.

Pendampingan juga dibutuhkan agar pelaku usaha memahami persyaratan administrasi, tahapan pengajuan, serta hak dan kewajiban sebagai pemilik merek. Langkah tersebut dapat membantu mengurangi risiko persoalan hukum sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam membangun identitas produknya.

Sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual di tingkat desa diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi. Kegiatan tersebut perlu diikuti dengan akses konsultasi dan pendampingan teknis sehingga masyarakat dapat melanjutkan pengetahuan yang diperoleh menjadi tindakan nyata.

Dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait juga diperlukan, terutama bagi pelaku UMKM yang masih menghadapi keterbatasan informasi, kemampuan administrasi, maupun biaya dalam mengurus pendaftaran merek.

Dengan demikian, perlindungan merek tidak hanya menjadi urusan legalitas, tetapi juga bagian dari strategi pengembangan usaha. Merek yang dikelola secara konsisten dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jaringan pemasaran, serta memperkuat posisi produk lokal dalam persaingan.

Melalui peningkatan pemahaman mengenai HKI dan pendaftaran merek dagang, produk UMKM Kabupaten Sukabumi diharapkan semakin terlindungi dan memiliki daya saing lebih kuat. Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi desa serta meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan masyarakat. (Cr5)