Administrasi Tanah Tak Tertib Berpotensi Picu Konflik, Ini Pesan Ayep Zaki

SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengingatkan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) agar lebih cermat dalam menangani administrasi pertanahan. Ketelitian dalam pencatatan dokumen dan pemberian surat pengantar dinilai penting untuk mencegah potensi konflik kepemilikan tanah di lingkungan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Ayep Zaki dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema Penguatan Kapasitas Pengurus RT/RW dalam Tertib Administrasi Pertanahan dan Pencegahan Potensi Pelanggaran Hukum di Wilayah Kelurahan Sudajayahilir, Senin, 26 Oktober 2026.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat itu berlangsung di Kelurahan Sudajayahilir, Kota Sukabumi, dengan melibatkan unsur pemerintah kewilayahan serta narasumber dari Kejaksaan dan Badan Pertanahan.

Dalam kegiatan tersebut, persoalan administrasi pertanahan menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kepastian dokumen, hubungan antarwarga, dan potensi perselisihan di lingkungan masyarakat.

Ayep menegaskan bahwa ketertiban administrasi bukan sekadar urusan kelengkapan berkas, melainkan bagian dari tanggung jawab aparatur dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Tertib administrasi bukan sekadar persoalan kelengkapan dokumen, melainkan juga bentuk tanggung jawab, integritas, dan upaya kita dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Ayep, sebagaimana dikutip dari publikasi KDP Kota Sukabumi.

Pengurus RT dan RW memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan warga. Mereka dapat membantu pelayanan administrasi, menyampaikan informasi awal, serta menjaga komunikasi apabila muncul persoalan di lingkungan.

Namun, peran tersebut tidak berarti pengurus RT dan RW memiliki kewenangan untuk menentukan kepemilikan tanah atau menyelesaikan sengketa pertanahan.

Ayep mengingatkan agar pengurus lingkungan memahami batas kewenangannya sehingga tidak menerbitkan keterangan yang melampaui tugas maupun memberikan pengakuan terhadap dokumen yang belum dipastikan kebenarannya.

“Pengurus RT dan RW bukan pihak yang menetapkan hak kepemilikan tanah atau memutuskan sengketa pertanahan,” tegasnya.

Pemahaman tersebut penting, terutama ketika muncul persoalan mengenai batas tanah, peralihan hak, kepemilikan, maupun penggunaan lahan. Kesalahan dalam administrasi atau informasi yang tidak akurat dapat memperbesar perselisihan antarwarga.

Karena itu, setiap persoalan pertanahan perlu ditangani secara hati-hati, objektif, dan transparan. Apabila ditemukan masalah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, pengurus lingkungan diharapkan segera berkoordinasi dengan kelurahan, kecamatan, kantor pertanahan, atau aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya.

Selain persoalan administrasi, kegiatan tersebut juga menyoroti sejumlah risiko pelanggaran hukum yang dapat muncul dalam urusan pertanahan.

Beberapa di antaranya adalah dugaan pemalsuan dokumen, penggunaan surat keterangan yang tidak benar, penyerobotan lahan, hingga perubahan batas tanah secara sepihak.

Situasi tersebut menuntut pengurus RT dan RW untuk menjaga profesionalitas serta tidak memihak ketika menghadapi persoalan antarwarga.

Ketelitian dalam mencatat data, memeriksa dokumen pendukung, dan memberikan surat pengantar menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko kesalahan administrasi.

Pengurus lingkungan juga diingatkan agar tidak menandatangani atau menerbitkan keterangan di luar kewenangannya. Informasi yang belum jelas kebenarannya tidak semestinya dijadikan dasar untuk memberikan legitimasi terhadap suatu klaim kepemilikan.

Langkah tersebut diperlukan agar pelayanan di tingkat lingkungan tetap berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum baru bagi warga maupun pengurus yang bersangkutan.

Kegiatan Bimtek di Kelurahan Sudajayahilir menjadi ruang bagi pengurus RT dan RW untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, serta memperoleh pengetahuan mengenai penanganan persoalan administrasi pertanahan.

Kehadiran narasumber dari Kejaksaan dan Badan Pertanahan diharapkan membantu memperkuat pemahaman peserta mengenai aspek hukum dan prosedur yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tugas di lingkungan masing-masing.

Peningkatan kapasitas tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat yang mengutamakan ketepatan informasi, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Sukabumi mendorong agar pengurus RT dan RW dapat menjalankan fungsi pelayanan secara lebih cermat, khususnya ketika berhadapan dengan dokumen atau informasi yang berpotensi menimbulkan perselisihan.

Pada akhirnya, tertib administrasi pertanahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengurus lingkungan, tetapi juga membutuhkan koordinasi dengan instansi yang berwenang. Penanganan yang tepat sejak awal diharapkan dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan mengurangi potensi konflik di tengah masyarakat. (Cr5)