Komisi I DPRD Sukabumi Nilai Kinerja Diskominfo Baik di Tengah Keterbatasan Anggaran

SUKABUMIKITA.ID – Komisi I DPRD Kota Sukabumi menilai Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mampu menjalankan program dan mencapai target kinerja di tengah keterbatasan anggaran. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan percepatan transformasi digital di Kota Sukabumi.

Penilaian itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Kamal Suherman, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Diskominfo Kota Sukabumi pada 27 Juli 2026. Kunjungan tersebut turut diikuti anggota Komisi I DPRD, yakni Ardi Wantoro, Anita Fajarianti, Henry Slamet, dan Lesiana.

Kamal menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan memperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Diskominfo sepanjang 2026. Hasil evaluasi itu diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja dan anggaran tahun 2027.

Menurutnya, kebutuhan anggaran Diskominfo perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, terutama untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik dan percepatan transformasi digital. Hal itu dinilai penting meskipun pemerintah daerah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Evaluasi tersebut juga menjadi kesempatan bagi DPRD untuk melihat sejauh mana program yang dijalankan Diskominfo memberikan dukungan terhadap kebutuhan informasi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.

Diskominfo Paparkan Capaian Program Digital

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Diskominfo Kota Sukabumi, Endah Aruni, memaparkan sejumlah capaian program unggulan yang telah dilaksanakan pada 2025.

Program tersebut meliputi pengembangan layanan digital Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pelaksanaan Satu Data Kota Sukabumi, serta pembentukan tim penanggulangan insiden siber.

Layanan digital PPID berkaitan dengan upaya mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik. Sementara itu, program Satu Data Kota Sukabumi diarahkan untuk mendukung tata kelola data yang lebih terintegrasi dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun pembentukan tim penanggulangan insiden siber menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan informasi di tengah meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan pemerintahan.

Capaian tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk menentukan arah pengembangan program berikutnya, termasuk kebutuhan peningkatan kapasitas sistem, integrasi aplikasi, dan penguatan perlindungan informasi.

Target 2027 Fokus pada Pemerintahan Digital dan Keamanan Informasi

Memasuki perencanaan tahun 2027, Diskominfo Kota Sukabumi memfokuskan sejumlah target pada peningkatan indeks Pemerintah Digital, indeks keterbukaan informasi publik, integrasi aplikasi, pembangunan statistik sektoral, serta keamanan informasi.

Target tersebut akan didukung melalui pelaksanaan program prioritas yang terukur. Dengan fokus tersebut, pengembangan teknologi informasi diharapkan tidak hanya meningkatkan pemanfaatan aplikasi, tetapi juga memperkuat kualitas layanan pemerintahan dan kemudahan masyarakat memperoleh informasi.

Integrasi aplikasi menjadi salah satu perhatian karena sistem digital yang saling terhubung dapat mendukung efektivitas kerja antarperangkat daerah. Sementara itu, pengembangan statistik sektoral diperlukan untuk mendukung ketersediaan data yang lebih baik sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Di sisi lain, penguatan keamanan informasi menjadi aspek penting untuk menjaga keandalan sistem dan melindungi data dalam penyelenggaraan layanan digital pemerintah.

Meski demikian, pencapaian target tersebut memerlukan dukungan perencanaan yang matang, sumber daya yang memadai, serta penentuan prioritas anggaran agar pelaksanaan program tetap berjalan efektif di tengah kebijakan efisiensi.

DPRD Soroti Satu Data dan Objektivitas Komunikasi Publik

Selain membahas capaian dan target kinerja, Komisi I DPRD bersama jajaran Diskominfo menggelar diskusi mengenai pelaksanaan program Satu Data Kota Sukabumi dan fungsi komunikasi publik.

Pembahasan Satu Data diarahkan pada pelaksanaan program yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aspek tersebut penting agar data yang digunakan perangkat daerah dapat menunjang perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan secara lebih terarah.

Sementara itu, fungsi komunikasi publik menjadi perhatian agar penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat tetap objektif. Komunikasi publik yang baik diperlukan untuk memastikan informasi mengenai kebijakan, program, dan pelayanan pemerintah tersampaikan secara jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kunjungan Komisi I DPRD Kota Sukabumi tersebut menjadi bagian dari fungsi evaluasi dan pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program perangkat daerah. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi masukan dalam menentukan prioritas program dan kebutuhan anggaran Diskominfo pada 2027.

Ke depan, tantangan yang perlu dijawab bukan hanya mempertahankan capaian program, tetapi juga memastikan transformasi digital berjalan secara terukur, keamanan informasi semakin kuat, dan pelayanan publik berbasis teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Sukabumi. (Cr5)