DPRD Kota Sukabumi Awasi Penyaluran Insentif RT RW

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi mulai mencairkan insentif bagi pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) secara bertahap sejak akhir Juni 2026. Tahun ini, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar Rp22 miliar untuk program insentif masyarakat, meningkat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp19,5 miliar.

Program tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap para penggerak pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan, mulai dari pengurus RT dan RW, petugas perlindungan masyarakat (linmas), kader posyandu, marbot, hingga guru mengaji.

Dari total anggaran yang disiapkan, alokasi terbesar diperuntukkan bagi insentif RT dan RW sebesar Rp12,45 miliar. Sementara itu, anggaran operasional posyandu meningkat cukup signifikan, dari Rp2,88 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp4,35 miliar pada 2026.

Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi, mengatakan program insentif tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada masyarakat yang selama ini berkontribusi dalam menjaga pelayanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan.

”Program insentif masyarakat merupakan bentuk apresiasi tertinggi pemerintah atas dedikasi tanpa lelah dari para ketua RT/RW, petugas linmas, kader posyandu, serta marbot dan guru ngaji yang menjadi fondasi kenyamanan Kota Sukabumi,” ujar Andang, Senin (30/06/2026).

Anggaran Insentif Masyarakat Naik Menjadi Rp22 Miliar

Peningkatan anggaran program insentif masyarakat menunjukkan bertambahnya alokasi belanja Pemerintah Kota Sukabumi untuk mendukung pelayanan berbasis lingkungan.

Jika dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp19,5 miliar, alokasi tahun 2026 meningkat Rp2,5 miliar atau sekitar 12,8 persen.

Berdasarkan rincian anggaran yang disampaikan, pembagian alokasi program tersebut meliputi:

• Insentif RT dan RW: Rp12,45 miliar.
• Operasional posyandu: Rp4,35 miliar, meningkat dari Rp2,88 miliar.
• Insentif marbot dan guru mengaji: Rp2,68 miliar.
• Insentif petugas linmas: Rp2,53 miliar.

Besarnya alokasi untuk RT dan RW mencerminkan peran strategis pengurus lingkungan dalam membantu pemerintah menyampaikan informasi, mengoordinasikan kebutuhan warga, serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan di tingkat masyarakat.

Sementara itu, kenaikan anggaran operasional posyandu menjadi salah satu perubahan penting dalam struktur anggaran program insentif tahun ini. Alokasinya bertambah Rp1,47 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat berbasis lingkungan, terutama melalui peran kader posyandu.

Meski demikian, peningkatan alokasi anggaran perlu diikuti dengan pelaksanaan yang tepat sasaran dan transparan agar manfaat program dapat dirasakan oleh para penerima sesuai ketentuan.

Pencairan Dilakukan Bertahap Melalui Perbankan

Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menjelaskan bahwa penyaluran insentif dilakukan melalui perbankan. Mekanisme tersebut berlaku bagi pengurus RT dan RW, petugas linmas, kader posyandu, marbot, maupun guru mengaji.

Bobby mengakui pencairan belum diterima seluruh penerima karena proses penyaluran dilakukan secara bertahap.

Ia meminta para penerima yang belum memperoleh insentif untuk bersabar sembari menunggu proses pencairan berikutnya.

”Kalau ada yang belum, mohon bersabar, karena cukup banyak juga. Disalurkan melalui pihak perbankan. Termasuk gaji ke-13 ASN (aparatur sipil negara) juga sudah sebagian dicairkan. Pemkot Sukabumi tentunya berharap, transfer dari pusat berjalan lancar untuk terus mendukung berbagai program pembangunan di Kota Sukabumi,” katanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyaluran insentif tidak dilakukan secara serentak kepada seluruh penerima. Karena itu, kelancaran proses administrasi dan penyaluran melalui perbankan menjadi bagian penting untuk memastikan hak penerima dapat disalurkan sesuai jadwal.

Bagi pemerintah daerah, kepastian pencairan juga berkaitan dengan kemampuan menjaga keberlanjutan program pelayanan masyarakat di tengah dinamika penerimaan dan transfer anggaran.

Program P2RW Kembali Direncanakan pada APBD Perubahan 2026

Selain penyaluran insentif, Pemkot Sukabumi juga merencanakan pelaksanaan kembali Program Pembangunan dan Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Program yang pada 2025 memiliki anggaran sebesar Rp8,9 miliar tersebut direncanakan dijalankan kembali setelah adanya tambahan dana transfer dari pemerintah pusat.

P2RW merupakan salah satu program yang diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat rukun warga. Melalui program tersebut, kebutuhan pembangunan lingkungan diharapkan dapat ditangani dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Namun, pelaksanaannya pada 2026 masih bergantung pada ketersediaan anggaran dan proses perubahan APBD. Oleh karena itu, kepastian waktu pelaksanaan serta besaran anggaran yang akan dialokasikan perlu menunggu keputusan resmi pemerintah daerah.

Tambahan transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam menjaga kesinambungan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut.

DPRD Awasi Penyaluran Insentif

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menegaskan bahwa pihak legislatif tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemberian insentif masyarakat.

Pengawasan tersebut diperlukan agar penyaluran anggaran sesuai peruntukan, diterima oleh pihak yang berhak, serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Wawan juga mengakui sejumlah program pemerintah daerah sempat menghadapi kendala akibat transfer pusat ke daerah (TKD). Keterlambatan penyaluran dana tersebut berdampak terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah.

Kondisi itu menjadi pengingat bahwa keberlanjutan program daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi dalam APBD, tetapi juga oleh kepastian ketersediaan dana dan ketepatan waktu penyalurannya.

Dalam konteks program insentif masyarakat, pengawasan DPRD diharapkan dapat memastikan proses pencairan berlangsung transparan dan tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan bagi penerima.

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memberikan informasi yang jelas mengenai tahapan penyaluran, mekanisme pencairan, serta penyelesaian apabila terdapat penerima yang belum memperoleh haknya.

Transparansi dan Ketepatan Penyaluran Menjadi Kunci

Peningkatan anggaran insentif masyarakat menjadi Rp22 miliar menunjukkan adanya perhatian Pemkot Sukabumi terhadap peran pengurus lingkungan dan unsur pelayanan masyarakat.

Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang disediakan. Ketepatan sasaran, kepastian pencairan, transparansi pelaksanaan, dan manfaat yang diterima masyarakat juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas program.

Karena pencairan masih berlangsung secara bertahap, informasi mengenai perkembangan penyaluran dan penyelesaian hak penerima menjadi hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah.

Sementara itu, rencana pengaktifan kembali P2RW melalui APBD Perubahan 2026 diharapkan dapat memperkuat pembangunan berbasis lingkungan setelah dukungan anggaran tersedia.

Dengan pengawasan DPRD dan pengelolaan anggaran yang terukur, program insentif masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi bentuk penghargaan kepada para penggerak pelayanan di tingkat lingkungan, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan warga di Kota Sukabumi. (Cr5)