Pemkot Sukabumi Dukung Persiapan Pilkada Serentak 2024, Pj Wali Kota Hadiri Rapat di DPR RI

id.sukabumikita.id/ — Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menghadiri Rapat Kerja dan Dengar Pendapat di gedung DPR RI pada Senin, 11 November 2024.

Rapat yang diadakan oleh Komisi II DPR RI ini membahas kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, serta sejumlah kepala daerah dari wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan dan memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan netral dan objektif, terutama dalam menghindari keterlibatan ASN dalam politik praktis.

“Kami berkomitmen memastikan agar Pilkada dilaksanakan dengan netral, termasuk meninjau potensi keterlibatan ASN dalam politik secara objektif,” ujarnya.

Wamendagri Bima Arya dalam paparannya menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024 yang aman dan efisien. “Dengan sinergi antara masyarakat, penyelenggara, dan media, kami berharap Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan minim konflik,” ungkap Bima.

Pj Walikota Sukabumi mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI.

Dukungan Pemkot Sukabumi terhadap Pilkada 2024

Dalam kesempatan ini, Pj Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menyatakan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Sukabumi untuk pelaksanaan Pilkada yang lancar dan demokratis. Kusmana juga menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil.

“Kami di Pemkot Sukabumi berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024. ASN adalah pilar penting dalam pemerintahan, dan netralitas mereka menjadi fondasi bagi proses demokrasi yang sehat,” jelas Kusmana.

Alokasi Anggaran dan Peran Desk Pilkada

Dalam rapat tersebut, dibahas juga tentang alokasi anggaran Pilkada yang sebagian besar dibebankan kepada APBD daerah. Pemkot Sukabumi telah mengalokasikan anggaran serta mengaktifkan Desk Pilkada sebagai pusat pemantauan.

Ini juga berperan dalam menanggulangi potensi masalah di lapangan.Desk Pilkada ini diharapkan dapat berfungsi dalam memitigasi konflik serta memberikan rekomendasi apabila muncul indikasi ketidakstabilan.

“Kami telah melakukan sosialisasi intensif kepada ASN mengenai pentingnya menjaga netralitas, dan Desk Pilkada akan berperan aktif dalam memantau situasi serta menanggapi dinamika yang mungkin timbul selama Pilkada,” tambah Kusmana Hartadji.

Baca juga: Debat Perdana Pilkada, Paslon Adu Visi-Misi untuk Kota Sukabumi

Harapan terhadap Kualitas Demokrasi

Di akhir rapat, Komisi II DPR RI menekankan harapannya agar Pilkada Serentak 2024 di seluruh Indonesia dapat berjalan adil, transparan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Diharapkan penyelenggaraan Pilkada di daerah mampu menjaga kualitas demokrasi serta stabilitas politik. (cr5)

Ikuti juga update berita lainnya melalui telepon genggam anda, dengan mengikuti Saluran WhatsApp id.sukabumikita.id/ . Cukup mengklik tombol tautan ini: https://whatsapp.com/channel/0029VamN9XG1noz7ip9MvZ34