Feri Sri Astrina Serap Aspirasi Warga: Persoalan Anomali Desil, Insentif Kader Posyandu, hingga Kepastian Program P2RW.

SUKABUMIKITA.ID – Persoalan perubahan data desil yang dinilai mengalami kenaikan secara tiba-tiba menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka dalam kegiatan Reses Masa Persidangan Ke-1 Tahun Sidang 2026–2027 Anggota DPRD Kota Sukabumi, yang dilaksanakan Feri Sri Astrina di kediaman pribadinya, di Kecamatan Lembursitu, Jumat (30/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD Kota Sukabumi dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 yang meliputi Kecamatan Baros, Cibeureum, dan Lembursitu itu menerima sejumlah masukan masyarakat. Selain persoalan desil, warga juga menyampaikan aspirasi terkait insentif kader Posyandu, pembangunan yang belum terealisasi, serta keberlanjutan program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW).

Feri mengatakan, persoalan anomali desil menjadi perhatian karena banyak masyarakat yang membutuhkan penjelasan menyusul perubahan data desil yang mereka alami.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, dalam kegiatan reses kali ini dirinya turut didampingi mitra kerja dari Dinas Sosial Kota Sukabumi.

Menurut Feri, Dinas Sosial Kota Sukabumi berencana menindaklanjuti persoalan tersebut melalui kegiatan bertajuk Grebeg Desil yang dijadwalkan berlangsung di Kelurahan Lembursitu pada 10 November 2026 mendatang.

“Untuk hasil kegiatan reses pada hari ini, masih seputar informasi yang sedang tren sekarang terkait anomali desil, yang memang sekarang desil itu banyak yang naik tiba-tiba sehingga masyarakat juga butuh informasi terkait itu,” jelas Feri.

Selain persoalan data desil, aspirasi mengenai insentif kader Posyandu juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

Feri menyampaikan, usulan terkait insentif kader Posyandu akan kembali dibahas dan diperjuangkan agar dapat diakomodasi dalam penganggaran tahun depan. Hal itu menyusul kondisi anggaran tahun berjalan yang telah selesai dibahas.

“Tadi juga ada pertanyaan terkait insentif kader Posyandu. Itu akan kita bahas lagi dan diperjuangkan untuk dianggarkan di tahun depan karena anggaran tahun ini kan sudah selesai,” ungkapnya.

Aspirasi lainnya berkaitan dengan sejumlah rencana pembangunan yang hingga kini belum terlaksana. Feri menyatakan akan terus memperjuangkan kebutuhan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat harus disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia agar program pembangunan dapat berjalan.

Sementara itu, terkait program P2RW, Feri menyampaikan bahwa anggarannya telah dialokasikan melalui APBD Perubahan. Program tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada November 2026 dengan besaran anggaran Rp25 juta untuk setiap RW.

“Untuk P2RW, sudah dianggarkan di anggaran perubahan. Jadi tetap berjalan, dan di bulan November ini baru mulai, dengan anggaran Rp25 juta setiap RW,” paparnya.

Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai aspirasi masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan dan diperjuangkan dalam proses perencanaan maupun penganggaran Pemerintah Kota Sukabumi.

Sejumlah persoalan yang disampaikan warga, mulai dari kejelasan data desil, insentif kader Posyandu, hingga kebutuhan pembangunan lingkungan, masih memerlukan tindak lanjut dari perangkat daerah terkait agar aspirasi tersebut dapat memperoleh kepastian penyelesaian. (Cr5)