SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Kota Sukabumi kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Capaian tersebut menjadi pencapaian istimewa karena menandai keberhasilan Pemerintah Kota Sukabumi mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan negara selama 12 kali berturut-turut.
Opini WTP merupakan bentuk penilaian profesional auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung sistem pengendalian internal yang memadai, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut sekaligus mengapresiasi seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Sukabumi yang telah bekerja dengan penuh integritas dan tanggung jawab.
“Raihan WTP ke-12 ini adalah buah dari kerja keras, kedisiplinan, dan integritas seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Opini WTP bukan sekadar angka atau syarat administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban nyata kami kepada masyarakat bahwa uang rakyat dikelola dengan benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ayep, Selasa (09/06/2026).
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut bukanlah hasil yang diperoleh secara instan. Prestasi tersebut merupakan buah dari komitmen jangka panjang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Berbagai langkah strategis terus dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya melalui penguatan sistem informasi keuangan berbasis digital yang diterapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa maupun penatausahaan keuangan daerah guna meminimalkan potensi kesalahan administratif.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius melalui berbagai pelatihan dan pembinaan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta perangkat daerah agar mampu mengikuti perkembangan regulasi terbaru terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Pemkot Sukabumi juga terus memperkuat sinergi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran. Penyelarasan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD dilakukan agar setiap program yang dibiayai APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, pengawasan internal turut diperketat melalui peran aktif Inspektorat Daerah yang melakukan pendampingan, monitoring, serta review terhadap laporan keuangan sebelum disampaikan kepada BPK.
Ayep menegaskan, capaian WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola anggaran daerah secara tepat, efektif, dan transparan.
“Capaian WTP ke-12 ini adalah bukti bahwa integritas dalam bekerja telah menjadi budaya di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar selaras dengan tata kelola keuangan yang baik, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh warga Sukabumi,” tegasnya.
Ke depan, Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk tidak berpuas diri. Berbagai upaya peningkatan tata kelola keuangan akan terus dilakukan guna mendukung inovasi pembangunan dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut tersebut pun didedikasikan kepada seluruh masyarakat Kota Sukabumi sebagai bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan melayani. (Cr5)
