NASIONAL
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa Tanggapi Petisi Buka Ijazah Anggota DPR, Sebut Bisa Dicek di KPU
SUKABUMIKITA.ID – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menanggapi desakan masyarakat yang meminta seluruh anggota DPR membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan kepada publik. Saan mengingatkan agar tuntutan transparansi tersebut tidak berkembang menjadi opini yang menimbulkan anggapan bahwa latar belakang pendidikan para anggota legislatif bermasalah.
Menurut Saan, informasi mengenai riwayat pendidikan anggota DPR sebenarnya dapat ditelusuri melalui sejumlah saluran resmi, termasuk laman DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pernyataan tersebut disampaikan Saan saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“Jangan sampai misalnya jadi opini bahwa pendidikan, latar belakang pendidikan di DPR bermasalah. Itu bisa dicek saja. Kan pasti dicek, ah, sesuai enggak dengan persyaratan-persyaratan yang ada, kan gitu,” ujar Saan.
Ia menjelaskan, informasi mengenai latar belakang setiap anggota DPR, mulai dari riwayat pendidikan hingga daerah pemilihan (dapil), dapat diakses melalui data yang tersedia di KPU maupun DPR.
“Latar belakang anggota DPR itu baik di KPU maupun di DPR itu kan bisa. Pendidikan, asal dapil dan sebagainya. Jadi, sebenarnya bisa dilihat,” ucap dia.
Saan juga menekankan bahwa persyaratan pendidikan merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi seseorang ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
“Terutama persyaratan minimal seseorang mencalonkan menjadi anggota legislatif kan,” imbuh Saan.
Petisi Buka Ijazah Anggota DPR Tembus 21 Ribu Tanda Tangan
Desakan agar seluruh anggota DPR RI membuka ijazah dan riwayat pendidikan mereka kepada publik sebelumnya mencuat melalui petisi yang dibuat oleh Farida Octavia di platform Change.org.
Berdasarkan data yang tercantum dalam bahan pemberitaan, hingga Selasa (17/11/2026) pukul 10.40 WIB, petisi tersebut telah mengumpulkan 21.477 tanda tangan terverifikasi. Selain itu, petisi juga telah dibagikan sebanyak 26.035 kali.
Jumlah dukungan tersebut menunjukkan adanya perhatian masyarakat terhadap tuntutan keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan para wakil rakyat.
Dalam petisinya, Farida Octavia menyampaikan tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada DPR RI, KPU RI, serta seluruh anggota legislatif aktif.
Pertama, petisi mendesak pimpinan DPR RI mewajibkan transparansi penuh terhadap rekam jejak pendidikan dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR RI, mulai dari tingkat sekolah menengah hingga pendidikan tinggi atau gelar akademik.
“Mulai dari tingkat Sekolah Menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik,” tulis pembuat petisi.
KPU dan Kementerian Diminta Fasilitasi Verifikasi Ijazah
Tuntutan kedua ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan kementerian terkait. Melalui petisi tersebut, kedua pihak diminta memfasilitasi audit atau verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif yang masih aktif.
Petisi juga meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan independen, serta hasilnya dapat diakses oleh masyarakat luas.
Sementara tuntutan ketiga ditujukan langsung kepada seluruh anggota DPR RI agar secara sukarela membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan mereka kepada publik.
Langkah tersebut dinilai oleh pembuat petisi sebagai bentuk pembuktian integritas sekaligus upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Munculnya petisi ini menempatkan isu transparansi riwayat pendidikan pejabat publik sebagai perhatian masyarakat. Di sisi lain, pernyataan Saan Mustopa menegaskan bahwa informasi latar belakang pendidikan anggota DPR dapat ditelusuri melalui data yang tersedia di lembaga penyelenggara pemilu maupun DPR.
Hingga informasi dalam bahan pemberitaan ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai tindak lanjut resmi DPR RI terhadap tiga tuntutan yang disampaikan melalui petisi tersebut. (Cr5)