Sahat Simangunsong Serap Aspirasi Warga, Persoalan Desil hingga UMKM Jadi Sorotan

SUKABUMIKITA.ID – Persoalan perubahan desil masyarakat yang berdampak terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan dan penerimaan bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu aspirasi yang mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Sukabumi, Sahat Simangunsong, Minggu (01/11/2026).

Dalam kegiatan reses masa persidangan I tahun sidang 2026–2027 tersebut, anggota DPRD dari Fraksi Partai NasDem yang juga menjabat Ketua Fraksi NasDem itu menyerap berbagai aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan (Dapil) III, meliputi Kecamatan Gunungpuyuh dan Kecamatan Warudoyong.

Kegiatan berlangsung di ruang terbuka Perumahan Tanjung Sari, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi. Untuk memperkuat penyampaian informasi dan menindaklanjuti persoalan masyarakat, Sahat turut menghadirkan Dinas Sosial Kota Sukabumi serta Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa (TBW).

Sejumlah persoalan disampaikan warga dalam forum tersebut, mulai dari kondisi sosial ekonomi, perubahan data desil, akses jaminan kesehatan, bantuan sosial, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sahat Soroti Dana Pokir dan Persoalan Sosial Ekonomi

Dalam sambutannya, Sahat mengatakan bahwa pembangunan Kota Sukabumi, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

Menurutnya, dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan serta membantu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan.

Namun, ia menyebut Pemerintah Kota Sukabumi saat ini belum menganggarkan dana Pokir tersebut. Meski demikian, Sahat mengaku tetap optimistis berbagai persoalan masyarakat dapat dibantu melalui sumber pendanaan lain, termasuk dana hibah meskipun jumlahnya terbatas.

Ia juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Sukabumi agar usulan penganggaran Pokir dapat memperoleh persetujuan.

Menurut Sahat, dukungan anggaran diperlukan agar aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses tidak berhenti sebatas usulan, tetapi dapat diwujudkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Perubahan Desil Berdampak pada BPJS dan Bantuan Sosial

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam kegiatan reses tersebut adalah perubahan desil kesejahteraan masyarakat. Sejumlah warga mengeluhkan perubahan kategori desil yang berdampak terhadap status penerimaan bantuan sosial maupun kepesertaan BPJS Kesehatan.

Keluhan tersebut salah satunya disampaikan Okti, warga Kampung Sawahbera, Kelurahan Dayeuhluhur. Ia mengaku merasakan dampak perubahan data desil yang menyebabkan masyarakat yang sebelumnya masuk kategori penerima bantuan mengalami perubahan status.

Menurut Okti, perubahan tersebut juga berpengaruh terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya aktif, tetapi kini tidak dapat digunakan.

“Dengan adanya reses, saya bisa menyampaikan aspirasi dan usulan. Alhamdulillah, Pak Dewan sudah menjawab tadi terkait desil, yang awalnya rendah sekarang naik, sehingga BPJS Kesehatan jadi tidak aktif,” kata Okti kepada wartawan.

Menanggapi keluhan tersebut, Sahat mengatakan bahwa persoalan perubahan desil memang banyak disampaikan masyarakat. Ia mengakui perubahan kategori kesejahteraan dapat berpengaruh terhadap status penerimaan bantuan yang sebelumnya diperoleh warga.

“Memang banyak yang menyampaikan kaitan dengan desil, banyak yang desilnya naik, yang tadinya dapat bantuan, sekarang tidak, itu karena perubahan desil,” ujar Sahat.

Untuk merespons persoalan tersebut, Sahat menyebut pihaknya telah menggandeng Dinas Sosial Kota Sukabumi, yang saat ini memiliki program Grebeg Desil.

Melalui program tersebut, ia berencana mengajak Dinas Sosial turun langsung ke wilayah-wilayah yang menjadi lokasi reses untuk memberikan penjelasan sekaligus melakukan koordinasi terkait persoalan data kesejahteraan masyarakat.

“Kami sudah menggandeng Dinas Sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa Dinas Sosial itu sudah ada program Grebeg Desil, yang mana nantinya kami ajak Dinas Sosial bersilaturahmi ke dua wilayah yang hari ini kita reses,” tandasnya.

Sahat berharap, melalui koordinasi tersebut, masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai perubahan data desil, termasuk mekanisme penyampaian keberatan atau pemutakhiran data apabila terdapat ketidaksesuaian kondisi sosial ekonomi warga.

Dorong UMKM Melalui Program Bantuan Modal Pribadi

Selain memperjuangkan aspirasi terkait persoalan sosial dan kesehatan, Sahat juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM.

Ia mengatakan, pemberian bantuan modal bagi pelaku usaha kecil merupakan salah satu program unggulan yang telah dijalankannya bahkan sebelum menjadi anggota DPRD Kota Sukabumi.

Menurut Sahat, program tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha kecil agar memiliki tambahan modal dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

Ia menegaskan bahwa bantuan modal UMKM yang dimaksud menggunakan anggaran pribadi, bukan bersumber dari APBD maupun anggaran Pemerintah Kota Sukabumi.

“Jadi memang UMKM ini adalah program unggulan saya dan kesehatan. Ini program unggulan saya sebelum saya menjadi anggota Dewan. Saya memberikan bantuan modal terhadap usaha-usaha kecil yang menjadi basis-basis saya,” ungkapnya.

Sahat berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan modal usaha dan menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa penyaluran bantuan modal tersebut direncanakan mulai direalisasikan pada November 2026, dengan tahap awal menyasar wilayah Sukakarya, kemudian dilanjutkan ke wilayah lainnya.

“Saya berharap program unggulan ini murni anggaran pribadi saya, bukan dari pemerintah daerah, tapi murni pribadi saya, yang insyaallah di bulan ini akan kita cairkan. Yang pertama di wilayah Sukakarya dan selanjutnya di wilayah tadi,” pungkasnya.

Melalui kegiatan reses tersebut, Sahat berharap berbagai aspirasi masyarakat, khususnya terkait perubahan desil, jaminan kesehatan, bantuan sosial, dan pemberdayaan UMKM, dapat menjadi bahan perjuangan dan tindak lanjut melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. (Cr5)