NASIONAL

DPR RI Kaji Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Saan Mustopa: Perlu Pertimbangkan Plus-Minus

Published

on

SUKABUMIKITA.ID – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan DPR akan mengkaji secara menyeluruh wacana pemindahan badak jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kajian tersebut diperlukan untuk mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kepentingan konservasi, perlindungan satwa langka, hingga dampak pemindahan terhadap kelangsungan hidup badak jawa.

Saan mengatakan, rencana pemindahan satwa yang dilindungi tersebut tidak bisa diputuskan secara terburu-buru. Berbagai kemungkinan, termasuk keuntungan dan risiko atau plus-minus pemindahan, perlu dipelajari dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

Menurutnya, DPR RI melalui Komisi IV akan berkoordinasi dengan kementerian terkait serta pemerintah daerah, baik Pemerintah Kabupaten Pandeglang maupun Pemerintah Provinsi Banten, untuk membahas persoalan tersebut.

“Di DPR dalam hal ini nanti di Komisi IV, dan juga nanti kementerian terkait, juga pemerintah daerah baik Kabupaten Pandeglang maupun juga Provinsi Banten, untuk sama-sama mengkaji,” kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, dikutip Rabu (18/11/2026).

Ia menegaskan, pembahasan tersebut penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan konservasi dan perlindungan badak jawa sebagai salah satu satwa langka Indonesia.

DPR RI juga akan mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik atas munculnya wacana pemindahan badak jawa dari kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Alas Purwo Diusulkan sebagai Habitat Kedua Badak Jawa

Wacana pemindahan badak jawa mencuat setelah Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai salah satu lokasi potensial yang dapat dikaji untuk pengembangan habitat kedua badak jawa.

Gagasan tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat perlindungan dan konservasi badak jawa melalui kemungkinan penyediaan habitat tambahan di luar kawasan asalnya.

Namun, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa penyebutan Taman Nasional Alas Purwo masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan resmi mengenai penetapan lokasi maupun pelaksanaan pemindahan satwa.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyampaikan penegasan tersebut dalam keterangan resmi pada Minggu (15/11).

“Penyebutan Alas Purwo belum merupakan keputusan resmi penetapan lokasi maupun keputusan pelaksanaan translokasi,” kata Ristianto.

Dengan demikian, belum ada keputusan final mengenai pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo.

Kajian Konservasi Jadi Pertimbangan Utama

Wacana pengembangan habitat kedua badak jawa menjadi perhatian karena menyangkut keberlanjutan perlindungan satwa langka yang menjadi salah satu kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia.

Dalam proses pembahasannya, sejumlah aspek perlu menjadi perhatian, termasuk kesesuaian habitat, perlindungan satwa, serta konsekuensi konservasi apabila pemindahan benar-benar dilakukan.

Keterlibatan pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan memiliki dasar kajian yang memadai.

Melalui rencana pembahasan di Komisi IV DPR RI bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah, berbagai pertimbangan diharapkan dapat dihimpun sebelum pemerintah menentukan langkah lebih lanjut.

Hingga saat ini, Taman Nasional Ujung Kulon masih menjadi habitat badak jawa, sedangkan Taman Nasional Alas Purwo baru disebut sebagai salah satu calon lokasi yang potensial untuk dikaji sebagai habitat kedua.

DPR RI pun mendorong agar wacana tersebut dibahas secara komprehensif dengan mengutamakan kepentingan konservasi dan keselamatan badak jawa. (Cr5)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Exit mobile version