PEMERINTAHAN
12 PAS Kota Sukabumi Dikembangkan, Kini Sasar Pemberdayaan UMKM dan Disabilitas
SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi mulai mengembangkan program unggulan Ayeuna Waktuna Berbagi Berkah Melalui 12 PAS, dari yang semula berorientasi pada pemberian bantuan sosial menjadi program yang juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pengembangan tersebut dilakukan melalui bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Langkah ini diharapkan dapat membantu penerima manfaat meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, dr. Lulis Delawati, mengatakan program 12 PAS yang telah berjalan sejak Agustus 2025 kini memasuki episode ke-26 hingga ke-27 pada putaran kedua. Setiap putaran mencakup 33 kelurahan di Kota Sukabumi.
“Alhamdulillah, program 12 PAS Ayeuna Waktuna Berbagi Berkah sampai sekarang sudah memasuki episode 26-27 pada putaran kedua. Artinya, satu putaran mencakup 33 kelurahan,” ujar Lulis saat diwawancarai, Senin (09/11/2026).
Menurut Lulis, pengembangan program mulai dilakukan pada Februari 2026 dengan menambahkan skema bantuan modal usaha dalam bentuk barang. Sasaran utamanya adalah masyarakat usia produktif yang telah memiliki usaha UMKM agar dapat mengembangkan dan mempertahankan keberlangsungan usahanya.
Selain menyasar pelaku UMKM, Dinas Sosial juga memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas melalui program pemberdayaan ekonomi yang diberi nama Pelita.
Bantuan Sosial Tetap Berjalan
Lulis menegaskan, pengembangan 12 PAS ke arah pemberdayaan ekonomi bukan berarti menghapus bantuan sosial berupa uang tunai dan sembako.
Bantuan tersebut tetap diberikan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial, terutama kepada masyarakat yang sudah tidak produktif dan membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas.
“Jadi, bukan berarti bantuan uang tunai dan sembako dihentikan. Itu tetap berjalan karena merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial. Hanya saja, sekarang kami mengembangkan program ini ke arah pemberdayaan ekonomi,” jelasnya.
Ia berharap, masyarakat yang masih memiliki kemampuan produktif dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk meningkatkan kondisi ekonominya secara bertahap.
Dengan demikian, ke depan diharapkan muncul proses graduasi atau kemandirian ekonomi, sehingga penerima manfaat tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
Menurut Lulis, pemerintah daerah juga telah menyusun target pengembangan program secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Sukabumi.
12 PAS Juga Menyasar Rutilahu dan Perbaikan Jamban
Tidak hanya perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, pengembangan 12 PAS juga mencakup sektor perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) melalui program Ayeuna Waktuna Ngawangun Imah.
Saat ini, sebanyak 31 rumah di Kelurahan Cisarua tengah dibenahi. Program tersebut direncanakan menyasar total 80 rumah di wilayah kelurahan tersebut.
Selain perbaikan rumah, Dinas Sosial Kota Sukabumi juga mengembangkan bantuan perbaikan jamban. Lulis menyebutkan, sebanyak 22 jamban telah diperbaiki melalui dukungan PNM.
Program lainnya adalah Grebeg UMKM yang diarahkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat kelurahan sekaligus memperluas promosi produk usaha lokal.
Kegiatan tersebut turut melibatkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.
Keberlanjutan Program Membutuhkan Kolaborasi
Meski cakupan kegiatannya terus dikembangkan, keberlanjutan program 12 PAS masih membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak.
Pasalnya, program tersebut dijalankan melalui skema non-APBD. Karena itu, sinergi dengan pihak swasta, lembaga, dan mitra lainnya menjadi penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program.
Dinas Sosial Kota Sukabumi pun terus berupaya membangun kolaborasi agar cakupan penerima manfaat dan jenis bantuan dapat terus berkembang.
Melalui pengembangan tersebut, 12 PAS diharapkan tidak hanya menjadi program pemberian bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang mampu mendorong kemandirian masyarakat Kota Sukabumi. (Cr5)