NASIONAL
Pemerintah Targetkan Akad 71.000 Rumah Subsidi Serentak di Seluruh Indonesia
SUKABUMIKITA.ID — Pemerintah menyiapkan akad massal sebanyak 71.000 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Desember 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung serentak di berbagai wilayah Indonesia dengan Kota Malang, Jawa Timur, sebagai titik utama pelaksanaan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, jadwal kegiatan akan disesuaikan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan rencana tersebut saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/10/2026), sekaligus bermaksud mengundang Presiden untuk menghadiri kegiatan tersebut.
“Saya akan mengundang beliau untuk bulan Desember, nanti waktunya kita menyesuaikan. Sesudah kita akad rumah, itu kan sudah tiga kali ya,” ujar Maruarar, dikutip dari berbagai media.
Rencana akad massal ini menjadi kelanjutan dari sejumlah kegiatan serupa yang telah dilaksanakan pemerintah sejak 2025. Dengan jumlah yang disiapkan mencapai 71.000 unit, agenda Desember mendatang direncanakan melibatkan lebih banyak rumah dibandingkan tiga pelaksanaan sebelumnya yang disebutkan dalam laporan tersebut.
Berdasarkan rangkaian kegiatan yang disampaikan, pemerintah sebelumnya menggelar akad 26.000 rumah subsidi di Bogor, Jawa Barat, pada September 2025. Selanjutnya, pada Desember 2025, sebanyak 50.000 rumah subsidi diakadkan di Serang, Banten.
Pemerintah kemudian kembali menggelar akad massal untuk sekitar 62.000 rumah subsidi dengan skema FLPP di Batang, Jawa Tengah, sekitar empat bulan sebelum pernyataan Maruarar pada Oktober 2026.
Jika dibandingkan dengan ketiga kegiatan tersebut, rencana akad 71.000 unit pada Desember 2026 menunjukkan peningkatan jumlah rumah yang akan diakadkan dalam satu kegiatan. Jumlah itu lebih banyak 9.000 unit dibandingkan kegiatan sebelumnya yang mencapai sekitar 62.000 unit.
Meski demikian, realisasi agenda Desember tetap bergantung pada penyesuaian jadwal pelaksanaan. Dalam pernyataannya, Maruarar menegaskan bahwa waktu kegiatan akan mengikuti agenda Presiden.
“Untuk bulan Desember di Malang, untuk 71.000 rumah yang diakadkan sekaligus di seluruh Indonesia, tapi titiknya ada di Malang,” kata Maruarar.
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan skema dukungan pembiayaan perumahan yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah melalui pembiayaan yang memenuhi ketentuan program.
Dalam rencana yang disampaikan Menteri PKP, akad massal tersebut akan dilaksanakan di berbagai daerah secara serentak, sedangkan Malang menjadi lokasi utama kegiatan. Namun, rincian mengenai daerah peserta, jumlah unit di masing-masing wilayah, serta kelompok penerima yang akan mengikuti akad pada Desember 2026 belum dijelaskan dalam bahan informasi yang tersedia.
Jumlah 71.000 unit yang direncanakan diakadkan juga perlu dibedakan dari jumlah rumah yang telah selesai dibangun, diserahterimakan, atau dihuni. Akad merupakan tahapan dalam proses pembiayaan dan transaksi rumah, sehingga status setiap unit perlu merujuk pada data resmi pelaksanaan program.
Informasi mengenai jumlah penerima, sebaran lokasi, serta kesiapan unit menjadi penting bagi masyarakat untuk memahami cakupan program secara menyeluruh. Data tersebut juga dapat membantu memastikan perkembangan pelaksanaan program perumahan pemerintah dapat dipantau secara transparan.
Hingga pernyataan yang dikutip pada Senin (26/10/2026), pemerintah masih menyesuaikan waktu pelaksanaan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, tanggal pasti kegiatan pada Desember 2026 belum disebutkan dalam bahan berita.
Rincian teknis lainnya, termasuk daftar wilayah yang mengikuti akad serentak, jumlah unit per daerah, data penerima, serta mekanisme pelaksanaan di lokasi utama, juga masih perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi Kementerian PKP atau pihak penyelenggara.
Kepastian jadwal dan data pelaksanaan akan menjadi informasi penting bagi calon penerima rumah subsidi maupun masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan program pembiayaan perumahan pemerintah. (Cr5)