Desil Warga Naik hingga BPJS Nonaktif, H. Ridwan Siapkan Pembahasan di DPRD Sukabumi

SUKABUMIKITA.ID – Persoalan kenaikan data desil masyarakat hingga berdampak pada status kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi salah satu keluhan yang mencuat dalam kegiatan Reses Masa Persidangan Ke-1 Tahun Sidang 2026–2027 Anggota DPRD Kota Sukabumi.

Aduan tersebut diterima anggota DPRD Kota Sukabumi dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2, H. Ridwan, saat menggelar kegiatan reses pada, Jumat (30/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait perubahan peringkat desil yang mereka alami. Bahkan, terdapat masyarakat yang mengaku mengalami kenaikan dari desil 2 menjadi desil 6, 7, hingga 10.

Perubahan data tersebut menjadi perhatian warga karena mereka juga mempertanyakan status kepesertaan BPJS Kesehatan yang diketahui tidak lagi aktif.

H. Ridwan mengungkapkan, kegiatan reses kali ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Jumlah warga yang hadir bahkan melebihi perkiraan awal.

“Alhamdulillah lancar dan banyak juga masyarakat yang datang, undangan sempat membludak. Semua pada datang, yang diperkirakan tidak hadir, alhamdulillah hadir semua,” ungkapnya.

Menurut Ridwan, persoalan perubahan desil dan kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Ia menilai, persoalan itu perlu mendapatkan perhatian dan pembahasan lebih lanjut bersama perangkat daerah terkait agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai perubahan status data mereka.

“Semua dari masyarakat yang merasa desilnya naik dari 2 ke 6, ke 7 sampai ke 10, semua pada datang ke anggota Dewan menanyakan,” ujarnya.

Meski demikian, Ridwan menyebut pemerintah telah menyediakan alternatif untuk memperbaiki data masyarakat yang mengalami perubahan desil. Salah satunya melalui pengajuan perbaikan di kelurahan masing-masing.

Namun, proses tersebut membutuhkan waktu sehingga masyarakat tidak bisa mengharapkan perubahan data terjadi secara langsung.

“Alhamdulillah sekarang terobosan-terobosan pemerintah sudah ada alternatif, nanti bisa diperbaiki di kelurahannya masing-masing. Cuma jangka waktunya mungkin agak beberapa hari, tidak instan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ridwan memastikan persoalan kenaikan desil tersebut akan menjadi salah satu materi yang dibahas di Komisi III DPRD Kota Sukabumi bersama dinas-dinas terkait.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme perubahan data desil sekaligus menjawab keluhan masyarakat yang mengalami persoalan status kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Insha Allah nanti di Komisi III akan kita bahas juga semua tentang kenaikan desil ini,” pungkasnya.

Persoalan ini menjadi perhatian karena keakuratan data sosial masyarakat berkaitan dengan penentuan kelompok kesejahteraan dan akses terhadap sejumlah program bantuan maupun layanan jaminan kesehatan. Karena itu, kejelasan mekanisme pemutakhiran data dan penyelesaian pengaduan masyarakat menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. (Cr5)