SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi mulai merealisasikan sejumlah proyek pembangunan fisik pada pertengahan tahun 2026. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyebut beberapa pekerjaan tersebut dibiayai melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mulai dikerjakan pada Juni hingga awal Juli 2026.
Di satu sisi, langkah percepatan pembangunan tersebut mendapat respons positif karena manfaatnya dinilai langsung dirasakan masyarakat. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai apakah seluruh kegiatan tersebut telah masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2026.
Beberapa proyek yang disebut Ayep antara lain penataan kawasan Pasar Gudang, revitalisasi trotoar atau pedestrian di depan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri, pembangunan kantor Kecamatan Gunungpuyuh, serta perbaikan jalan lingkungan di kawasan Perumahan Prana.
“Untuk saat ini yang dikerjakan selain Pasar Gudang, lanjut ke trotoar di depan Setukpa. Kemudian juga pembangunan kantor kecamatan di Gunungpuyuh dan satu lagi perbaikan jalan di Perumahan Prana. Itu dikerjakan bulan ini dan awal Juli,” ujar Ayep kepada wartawan, Senin (22/06/2026).
Menurut Ayep, pembangunan tersebut sementara mengandalkan sumber pembiayaan dari PAD karena sejumlah sumber pendanaan lainnya, termasuk Transfer Keuangan Daerah (TKD), belum terealisasi.
Meski demikian, ia memastikan roda pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
Manfaat Pembangunan Diakui Masyarakat
Sejumlah proyek yang tengah berjalan memang menyasar kebutuhan publik yang selama ini menjadi perhatian warga.
Penataan trotoar di depan Setukpa misalnya, diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pejalan kaki sekaligus mempercantik wajah kota. Begitu pula pembangunan kantor Kecamatan Gunungpuyuh yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.
Sementara perbaikan jalan lingkungan di Perumahan Prana dinilai penting untuk mendukung mobilitas warga dan memperbaiki aksesibilitas kawasan permukiman.
Dari sisi manfaat, pembangunan tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan.
Kesesuaian Dengan APBD 2026 Menjadi Pertanyaan
Meski manfaat pembangunan tidak dipersoalkan, aspek perencanaan dan penganggaran menjadi perhatian penting dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, setiap kegiatan pembangunan idealnya telah melalui proses perencanaan yang dimulai dari Musrenbang, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga ditetapkan dalam APBD.
Karena itu, publik maupun DPRD berpotensi mempertanyakan apakah proyek-proyek yang kini mulai dikerjakan tersebut memang telah tercantum dalam APBD 2026 atau merupakan hasil pergeseran dan penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.
Transparansi mengenai sumber anggaran, nomenklatur kegiatan, serta perangkat daerah pelaksana menjadi penting agar masyarakat mengetahui dasar hukum dan perencanaan pembangunan yang sedang berlangsung.
Apalagi penggunaan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan sering kali menjadi indikator kemampuan fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri.
Jalan Merbabu Tunggu Anggaran Provinsi
Selain proyek yang bersumber dari APBD Kota Sukabumi, Ayep juga menjelaskan bahwa penanganan Jalan Merbabu akan menggunakan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini.
Menurutnya, sejumlah titik kerusakan jalan tersebut telah mendapatkan penanganan sementara melalui kegiatan penambalan.
“Untuk pengerjaan Jalan Merbabu tahun ini dari provinsi. Tapi tambalannya sudah dikerjakan sebagian. Ada dana insentif sekitar Rp2 miliar yang akan dimanfaatkan untuk beberapa kebutuhan prioritas,” jelasnya.
Dana insentif tersebut, lanjut Ayep, akan dialokasikan untuk tiga program utama, yakni penanganan jalan rusak, pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), serta program kebersihan lingkungan bertajuk “Sapu Bersih”.
“Nanti sabar, program Sapu Bersih juga akan berjalan. Jangan banyak sampah di kota,” katanya.
Pemkot Tunggu Transfer Keuangan Daerah
Di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, Ayep menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur di Kota Sukabumi.
Ia meminta masyarakat tidak khawatir terhadap keberlanjutan pembangunan karena pemerintah daerah terus berupaya mencari sumber pendanaan yang memungkinkan berbagai program dapat direalisasikan.
“Buat masyarakat jangan khawatir terkait infrastruktur. Saya akan ikhtiar terus untuk membangun Kota Sukabumi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ayep berharap Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat segera turun sehingga dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah.
“Kita tunggu, mudah-mudahan TKD segera turun. Kalau sudah turun, kita langsung tancap gas untuk merealisasikan program-program pembangunan yang telah disiapkan,” pungkasnya. (Cr5)
