Reses di Citamiang, Henry Slamet Terima Aspirasi Warga soal Desil hingga Pengangguran

SUKABUMIKITA.ID – Persoalan kenaikan data desil, kebutuhan pasar murah sembako, hingga pengangguran di kalangan pemuda menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Persidangan Ke-1 Tahun Sidang 2026–2027 Anggota DPRD Kota Sukabumi, Ir. Henry Slamet, di Jalan Pemuda, Gang Masjid Al Amin, Kecamatan Citamiang, Jumat (30/10/2026).

Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan (Dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Cikole dan Citamiang tersebut menerima berbagai pertanyaan dan masukan dari masyarakat, termasuk ketua RT dan RW di wilayah Kecamatan Citamiang.

Dalam pertemuan itu, persoalan perubahan desil menjadi salah satu topik yang paling banyak mendapat perhatian. Sejumlah warga mempertanyakan perubahan kategori desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Mereka khawatir kesalahan pendataan tersebut berdampak terhadap akses masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.

Henry menjelaskan, kegiatan reses merupakan kewajiban anggota legislatif untuk turun langsung ke daerah pemilihan guna mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat.

“Reses adalah masa di mana anggota dewan turun langsung ke masyarakat guna menyerap aspirasi warga dari daerah pemilihannya. Ini bukan tugas anggota DPRD kota saja, DPRD provinsi, DPR RI juga harus melakukan reses. Bagaimana mereka mau menyerap aspirasi warga kalau mereka tidak melakukan reses ke dapilnya,” jelas Henry.

Salah satu warga, Devi, mempertanyakan mekanisme penurunan desil bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori yang tercatat dalam pendataan.

“Bagaimana cara penurunan desil, Pak? Karena saat ini banyak warga yang memang seharusnya berada pada desil rendah, tetapi justru berada di desil tinggi. Padahal, mereka jauh dari kata sejahtera,” tanya Devi.

Keluhan serupa disampaikan Santi. Ia menyebut sejumlah warga merasa keberatan karena mengalami kenaikan kategori desil, meskipun kondisi ekonominya dinilai belum mencerminkan kelompok masyarakat mampu.

Selain meminta penjelasan mengenai persoalan tersebut, Santi juga mengusulkan agar pemerintah lebih sering menggelar pasar murah sembako untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.

“Ibu-ibu banyak keberatan masalah desil yang tiba-tiba meningkat. Orang biasa, tapi desil masuk ke kategori desil orang kaya. Kalau bisa nanti diadakan pasar murah untuk sembako yang sering,” ujarnya.

Aspirasi lainnya datang dari Dini yang menyoroti persoalan pengangguran di kalangan pemuda. Menurutnya, cukup banyak pemuda di lingkungan tempat tinggalnya yang belum mendapatkan pekerjaan. Ia pun mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah untuk membuka peluang kerja bagi mereka.

“Di sini pemuda banyak yang nganggur. Barangkali ada solusi dari pemerintah?” tanyanya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Henry mengatakan persoalan perubahan desil memang menjadi keluhan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Ia menilai ketidaksesuaian data dapat terjadi karena kualitas pendataan yang belum sempurna.

Henry mengingatkan bahwa tujuan pendataan desil semestinya membantu pemerintah memetakan kondisi kesejahteraan masyarakat sehingga kebijakan dan program yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

Ia menyarankan masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk mendatangi kantor kelurahan guna mengajukan perbaikan data.

“Mengenai desil, banyak juga yang mengeluhkan ini. Kalau ada yang berpikir semua dinaikkan desil agar orang miskinnya berkurang, itu salah. Ada yang desilnya harusnya rendah, tapi justru tergolong di desil tinggi yang tergolong orang mampu. Itu diakibatkan kualitas pendataannya belum sempurna. Solusinya, silakan datang ke kelurahan untuk memperbaiki desil tersebut,” ungkapnya.

Terkait persoalan pengangguran, Henry menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi saat ini telah membuka peluang bagi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi. Ia menilai program penyaluran pekerja migran yang dilakukan pemerintah daerah tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperluas kesempatan kerja.

“Saat ini Pemerintah Kota Sukabumi sudah membuka peluang untuk bekerja ke luar negeri secara legal. Saya rasa program penyaluran pekerja migran yang dilakukan Pemkot Sukabumi sekarang merupakan terobosan bagus,” katanya.

Selain itu, Henry juga mengajak masyarakat menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai program pemerintah, termasuk penggunaan anggaran negara dan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih.

Ia menegaskan bahwa program pemerintah menggunakan anggaran publik sehingga masyarakat memiliki kepentingan untuk ikut mengawasi pelaksanaannya.

Seluruh aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses tersebut, menurut Henry, akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di lingkungan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Sukabumi.

Melalui kegiatan tersebut, ia berharap persoalan pendataan desil, kebutuhan bahan pokok, dan terbatasnya kesempatan kerja bagi pemuda dapat memperoleh perhatian serta tindak lanjut dari pemerintah sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran yang tersedia. (Cr5)