Perubahan APBD 2026 Sukabumi Disahkan, Pendapatan Rp1,22 Triliun dan Belanja Rp1,27 Triliun

SUKABUMIKITA.ID — Pemerintah Kota Sukabumi memperkuat peran PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Sukabumi melalui kebijakan penyertaan modal daerah. Langkah tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperkuat bisnis perbankan milik daerah, tetapi juga menjadikan BPR sebagai instrumen penggerak ekonomi kerakyatan dan salah satu pilar penguatan keuangan daerah.

Penguatan tersebut menjadi bagian dari agenda Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi pada Jumat (25/09/2026), yang membahas sekaligus mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Kota Sukabumi serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki menegaskan, keberadaan PT BPR Kota Sukabumi harus berkembang melampaui fungsi komersial sebagai lembaga keuangan.

“Kehadiran PT Bank Perekonomian Rakyat Kota Sukabumi harus bermetamorfosis menjadi instrumen strategis penggerak ekonomi kerakyatan dan pilar utama penguatan keuangan daerah, melampaui fungsi komersial semata,” tegas Ayep Zaki.

Menurutnya, penyertaan modal pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi kelembagaan dan permodalan PT BPR Kota Sukabumi agar mampu menjalankan peran yang lebih luas dalam mendukung perekonomian masyarakat.

Modal Dasar PT BPR Rp50 Miliar

Berdasarkan regulasi yang dibahas dalam rapat paripurna, modal dasar PT BPR Kota Sukabumi ditetapkan sebesar Rp50 miliar.

Sementara itu, akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kota Sukabumi yang telah direalisasikan hingga akhir 2024 tercatat sebesar Rp15 miliar berdasarkan hasil audit.

Pemerintah daerah kemudian menyusun skema penambahan modal secara bertahap untuk mendukung pengembangan bisnis dan penguatan tata kelola perusahaan.

Pada tahun anggaran 2027, pemerintah daerah mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp1,5 miliar.

Selanjutnya, penyertaan modal direncanakan sebesar Rp1 miliar setiap tahun mulai 2028 hingga 2036.

Skema bertahap tersebut menjadi bagian dari kebijakan penguatan permodalan PT BPR Kota Sukabumi dengan tetap mempertimbangkan tata kelola perusahaan serta kemampuan keuangan daerah.

Dengan pola tersebut, pemerintah daerah tidak hanya memberikan dukungan terhadap kapasitas permodalan BPR, tetapi juga mengarahkan perusahaan daerah tersebut agar memiliki ruang untuk mengembangkan layanan dan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Perubahan APBD 2026 Capai Rp1,27 Triliun

Selain penyertaan modal PT BPR, Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi juga mengesahkan kesepakatan mengenai struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam struktur Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp1,22 triliun, sedangkan kebutuhan Belanja Daerah mencapai Rp1,27 triliun.

Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut ditopang melalui komponen pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp46,95 miliar.

Postur tersebut merupakan hasil pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD dengan mempertimbangkan kondisi fiskal serta kebutuhan pembangunan hingga akhir tahun anggaran 2026.

Penyesuaian dalam Perubahan APBD diarahkan untuk menjaga pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara terukur, termasuk menjaga likuiditas daerah serta memastikan belanja publik dapat berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan.

Seluruh instrumen pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD 2026 selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal hingga akhir tahun anggaran.

Menunggu Evaluasi Gubernur Jawa Barat

Setelah disepakati dalam rapat paripurna, dokumen Perubahan APBD 2026 masih harus melalui tahapan evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat.

Proses evaluasi tersebut dijadwalkan berlangsung selama 15 hari kerja. Setelah hasil evaluasi diterima, pemerintah daerah akan melakukan penyempurnaan terhadap dokumen anggaran.

Tahapan penyempurnaan tersebut dilakukan paling lama tujuh hari sebelum dokumen ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme evaluasi dan penetapan perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi Kementerian Dalam Negeri.

Eksekutif-Legislatif Kawal Pengelolaan Anggaran

Dalam rapat paripurna tersebut, Ayep Zaki juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Sukabumi yang terlibat dalam proses pembahasan.

Apresiasi diberikan kepada Badan Musyawarah, Badan Anggaran, fraksi, panitia khusus, serta komisi yang turut membahas substansi material dan aspek legalitas dari kebijakan yang disepakati.

Menurut pemerintah daerah, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam memastikan proses pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi, Sekretaris Daerah, serta jajaran aparatur Pemerintah Kota Sukabumi.

Dengan disepakatinya penyertaan modal PT BPR Kota Sukabumi dan Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah kini memiliki landasan kebijakan untuk melanjutkan penguatan perbankan milik daerah sekaligus menjalankan program pembangunan hingga akhir tahun anggaran.

Kebijakan penyertaan modal PT BPR diarahkan untuk memperkuat kapasitas lembaga keuangan daerah, sedangkan perubahan APBD menjadi instrumen untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat Kota Sukabumi. (Cr5)