Hasim Adnan Dorong Jabar Lumbung Air, Penanganan Kekeringan Tak Bisa Hanya Andalkan Dropping Air

SUKABUMIKITA.ID – Kekeringan yang berulang setiap musim kemarau dinilai tidak cukup ditangani hanya dengan pendistribusian atau dropping air bersih. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan, mendorong perubahan paradigma pengelolaan air dari pola reaktif menuju kebijakan ketahanan air jangka panjang.

Menurut Hasim, pemerintah memang harus hadir ketika masyarakat mengalami krisis air bersih. Namun, persoalan yang terus berulang setiap musim kemarau menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan air secara menyeluruh.

Gagasan tersebut disampaikan Hasim dalam tulisannya yang menyoroti persoalan kekeringan di Jawa Barat. Ia mengungkapkan, persoalan kekurangan air bukan fenomena baru. Setiap musim kemarau, masyarakat di sejumlah wilayah kembali menghadapi sumur mengering, debit mata air menurun, lahan pertanian kehilangan sumber pengairan, hingga kebutuhan distribusi air bersih.

Hasim menilai, kondisi tersebut perlu dilihat bukan semata-mata sebagai persoalan alam. Menurutnya, sebagian dampak kekeringan berkaitan dengan bagaimana air, ruang, lingkungan dan pembangunan dikelola.

“Pertanyaannya bukan hanya berapa banyak hujan yang turun, tetapi berapa banyak air hujan yang berhasil kita simpan untuk digunakan ketika hujan berhenti?” demikian gagasan Hasim dalam tulisannya.

Dari Dropping Air ke Ketahanan Air

Hasim mengatakan, pola penanganan kekeringan selama ini cenderung bersifat reaktif. Ketika musim kemarau tiba, kekeringan terjadi, masyarakat mengalami krisis air, kemudian pemerintah mendistribusikan air menggunakan truk tangki.

Menurutnya, langkah tersebut tetap diperlukan dalam situasi darurat. Namun, apabila persoalan yang sama terus terjadi setiap tahun, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan jangka panjang agar tidak terus berada dalam siklus penanganan yang sama.

Karena itu, Hasim mendorong perubahan cara pandang dari “politik tanggap kekeringan” menjadi “politik ketahanan air”.

Paradigma tersebut menempatkan musim hujan sebagai momentum untuk mengumpulkan dan menyimpan cadangan air. Air hujan, kata dia, tidak semestinya hanya dialirkan ke sungai dan laut, tetapi perlu dipandang sebagai salah satu aset pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi musim kemarau.

Lima Langkah Menuju Jabar Lumbung Air

Hasim mengusulkan konsep Jabar Lumbung Air sebagai salah satu arah kebijakan untuk memperkuat ketahanan air di Jawa Barat.

Menurutnya, Jawa Barat memiliki modal alam yang memungkinkan pembangunan sistem ketahanan air secara lebih terintegrasi. Wilayah hulu, sungai, situ, waduk, lahan pertanian, kawasan perkotaan hingga ribuan desa merupakan bagian dari ekosistem yang perlu dikelola sebagai satu kesatuan.

Ia menyebut setidaknya terdapat lima langkah yang dapat dilakukan.

Pertama, memperbanyak tampungan air. Pembangunan embung, revitalisasi situ, kolam retensi, reservoir dan berbagai infrastruktur penyimpanan air dinilai penting untuk meningkatkan cadangan air.

Kedua, memperluas pemanenan air hujan. Hasim menilai sistem pemanenan air hujan tidak hanya relevan untuk sektor pertanian dan perikanan. Sekolah, pesantren, kantor pemerintah, fasilitas kesehatan dan bangunan publik juga dinilai dapat secara bertahap memiliki sistem pemanenan air hujan.

Ketiga, mengembalikan fungsi daerah resapan. Rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), penghijauan dan perlindungan kawasan resapan dinilai bukan sekadar agenda lingkungan, tetapi juga bagian dari investasi ketahanan air.

Keempat, memodernisasi sistem irigasi. Upaya menjaga ketahanan pangan, menurut Hasim, harus berjalan beriringan dengan efisiensi penggunaan air agar kehilangan air dalam perjalanan menuju lahan pertanian dapat ditekan.

Kelima, membangun sistem peringatan dini kekeringan berbasis data. Pemerintah perlu mengetahui sejak awal wilayah yang berpotensi mengalami defisit air sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum masyarakat benar-benar memasuki kondisi krisis.

DPRD Diminta Perkuat Pengawasan Anggaran

Hasim juga menilai DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan gagasan Jabar Lumbung Air tidak berhenti sebagai wacana.

Ia mendorong agar ukuran keberhasilan program pemerintah tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang telah dibelanjakan. Ukuran keberhasilan perlu diarahkan pada dampak nyata yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain peningkatan kapasitas tampungan air, jumlah desa yang keluar dari kategori rawan kekeringan, luas sawah yang mendapatkan kepastian pasokan air, hingga jumlah rumah tangga yang memperoleh akses air baku.

Menurut Hasim, salah satu indikator penting lainnya adalah seberapa besar anggaran untuk dropping air dapat dikurangi seiring meningkatnya kapasitas ketahanan air.

Dengan demikian, politik anggaran tidak hanya digunakan untuk mengatasi masalah setelah terjadi, tetapi juga diarahkan untuk mencegah agar persoalan yang sama tidak terus berulang.

Anggaran Harus Berbasis Kerentanan

Hasim juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pengalokasian anggaran penanganan kekeringan.

Menurutnya, keadilan anggaran tidak selalu berarti setiap daerah mendapatkan jumlah anggaran yang sama. Daerah yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi justru harus memperoleh intervensi yang lebih besar dan tepat sasaran.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memiliki indeks prioritas kekeringan yang mempertimbangkan jumlah penduduk terdampak, luas lahan pertanian, tingkat defisit air, kerentanan sosial serta ketersediaan infrastruktur air.

Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan membuat intervensi pemerintah tidak sekadar berdasarkan wilayah yang paling cepat mengajukan bantuan, tetapi berdasarkan tingkat kebutuhan dan kerentanan yang terukur.

Hujan Harus Menjadi Momentum Mengisi Cadangan Air

Hasim menekankan bahwa pengelolaan kekeringan harus dilakukan secara adaptif dan preventif.

Ia mengibaratkan pengelolaan air dengan prinsip sederhana: air yang tidak disimpan ketika musim hujan pada akhirnya harus dicari ketika musim kemarau.

Dalam perspektif tersebut, musim kemarau tidak seharusnya hanya menjadi momentum pembagian air bersih. Kemarau juga harus menjadi waktu untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pengelolaan air berjalan.

Sebaliknya, musim hujan tidak semestinya hanya dipandang sebagai ancaman banjir. Musim hujan harus menjadi kesempatan untuk mengisi kembali cadangan air melalui penampungan dan peningkatan resapan.

Jabar Lumbung Air Bukan Sekadar Infrastruktur

Hasim menilai Jawa Barat perlu keluar dari siklus ketika hujan deras menyebabkan banjir dan air terbuang, sementara saat kemarau masyarakat kembali menghadapi kekeringan dan bergantung pada dropping air.

Ia menawarkan perubahan siklus pengelolaan air menjadi hujan → tangkap → simpan → resapkan → kelola → gunakan secara efisien → tahan menghadapi kemarau.

Menurutnya, konsep Jabar Lumbung Air tidak sekadar berkaitan dengan pembangunan embung atau penambahan reservoir. Lebih dari itu, konsep tersebut merupakan perubahan paradigma dalam melihat keterkaitan antara air, tata ruang, lingkungan, pertanian, tata kota dan pembangunan.

“Jawa Barat harus mulai berpikir lebih jauh. Jangan tunggu kemarau baru mencari air. Tangkap air ketika hujan, simpan ketika berlebih, dan pastikan tersedia ketika dibutuhkan,” tulis Hasim.

Gagasan tersebut menempatkan ketahanan air sebagai salah satu fondasi pembangunan Jawa Barat. Sebab, ketahanan pangan membutuhkan kepastian air, sementara pembangunan ekonomi dan sosial juga sangat bergantung pada keberlanjutan sumber daya air. (Cr5)