SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi terus melaju dalam memastikan pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kota Sukabumi, Novian Restiadi, mengumumkan bahwa perencanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2025 telah rampung 100 persen.
Bahkan, menrut Novian bahwa seluruh paket pengadaan sudah dapat diumumkan, dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebelum tenggat waktu nasional pada 31 Maret 2025.
Ribuan Paket Siap Eksekusi
Novian menjelaskan, total ada 11.274 paket pengadaan yang sudah terdaftar di SIRUP dengan nilai mencapai Rp665,5 miliar. Paket ini mencakup berbagai kebutuhan mulai dari pengadaan alat tulis kantor hingga proyek infrastruktur besar.
“Kami akan melakukan review lebih lanjut untuk memastikan setiap paket yang diajukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dan layak dieksekusi,” ujar Novian pada Kamis (20/03/2025).
Hingga kini, BPBJ sudah menyelesaikan proses pengadaan senilai Rp28,9 miliar, dengan 224 paket yang telah masuk tahap kontrak melalui metode e-purchasing, penunjukan langsung, dan tender.
Strategi Efisiensi dan Konsolidasi
Dalam upaya meningkatkan efisiensi, BPBJ juga melakukan konsolidasi beberapa paket kecil agar lebih hemat. Contohnya, belanja alat tulis seperti pensil dan pulpen yang dulu diproses terpisah kini digabungkan menjadi satu paket besar.
Namun, meski persiapan sudah matang, Novian mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengajukan proses pelelangan untuk proyek besar tahun 2025. Di tahun sebelumnya, hanya satu tender dilakukan, yaitu untuk jasa konsultansi yang tak tersedia di e-katalog.
Fokus pada Proyek Strategis
Tahun 2025, pengadaan strategis masih menitikberatkan pada proyek konstruksi besar, di antaranya:
- Penataan kawasan permukiman kumuh terpadu senilai Rp5,76 miliar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).
- Proyek air minum dengan anggaran Rp2,262 miliar.
- Proyek sanitasi tematik senilai Rp1,1 miliar.
- Rehabilitasi sekolah di bawah Dinas Pendidikan senilai Rp1,872 miliar.
Meski ada proyek besar peningkatan kapasitas jalan, Novian menjelaskan proyek tersebut tidak masuk dalam kategori strategis. Semua proyek ini diusulkan melalui Bappeda agar tetap sejalan dengan visi-misi Wali Kota Sukabumi.
Efisiensi Anggaran, Fokus pada Layanan Publik
Sesuai instruksi Presiden dan surat edaran Wali Kota, BPBJ juga menerapkan penghematan anggaran. Beberapa pengeluaran yang dianggap kurang prioritas, seperti publikasi pemerintahan di hotel dan konsumsi rapat, dipangkas.
“Pengadaan yang tetap berjalan adalah yang berkaitan langsung dengan layanan publik, seperti rehabilitasi sarana dan prasarana yang berdampak langsung ke masyarakat,” tambah Novian.
Dengan strategi ini, diharapkan pengadaan barang dan jasa di Kota Sukabumi berjalan lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran demi mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. (Cr5)
