SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pada Selasa (18/03/2025). Acara ini berlangsung di Pusat Kajian Islam Kota Sukabumi dan dibuka langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki.
Turut hadir dalam forum ini Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, para aparatur Pemkot Sukabumi, kepala perangkat daerah, serta perwakilan unsur pentaheliks—yang mencakup akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan pemerintah. Partisipasi berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam merancang pembangunan Kota Sukabumi yang lebih maju dan berkelanjutan.
Masukan Publik Jadi Kunci dalam Penyusunan RPJMD
Dalam laporannya, Asep Supriadi selaku panitia penyelenggara menyampaikan bahwa rancangan RPJMD telah disusun dengan spesifik dan terarah. Namun, masukan dari masyarakat tetap dibutuhkan agar perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan warga Sukabumi.
“Kuncinya adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan yang konstruktif,” ujar Asep.
Ia menegaskan bahwa RPJMD harus selesai dalam waktu enam bulan setelah pelantikan kepala daerah, yaitu sekitar Agustus 2025. Oleh karena itu, proses penyusunan akan dilakukan secara bertahap, termasuk melalui konsultasi dengan DPRD Kota Sukabumi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kita perlu menyamakan persepsi dan pemahaman tentang visi dan misi pembangunan Kota Sukabumi,” tambahnya.
Visi Wali Kota Sukabumi: Pembangunan yang Strategis dan Mandiri
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa RPJMD harus disusun dengan pendekatan strategis, bukan sekadar teknis.
“Secara struktural, pemerintahan kita sudah sangat matang. Sekarang, tugas kita adalah bekerja lebih strategis untuk mencapai hasil maksimal,” katanya.
Salah satu fokus utama dalam pembangunan ke depan adalah pengelolaan anggaran yang lebih efisien, khususnya dalam hal hibah daerah. Ayep menegaskan bahwa anggaran hibah yang tidak sehat harus dikontrol dengan baik, agar tidak menghambat program-program prioritas Pemkot Sukabumi.
“Untuk tahun 2025, karena ada arahan langsung dari gubernur, hibah akan terkena efisiensi. Anggaran tersebut akan dialihkan untuk meningkatkan kebersihan kota,” jelasnya.
Selain itu, hibah ke depan hanya akan diberikan kepada lembaga yang benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kota. Sebagai bentuk penghargaan bagi pihak yang berperan dalam ketertiban dan keamanan, Pemkot Sukabumi akan memberikan insentif sebesar Rp100.000 per bulan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
“Kejujuran dalam pembangunan harus kita bangun bersama. Selain itu, kita juga akan memperkuat sektor perizinan dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah,” tambah Ayep.
Ia menegaskan bahwa keseimbangan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pusat harus terus diperbaiki agar Kota Sukabumi semakin produktif dan mandiri.
Konsultasi Publik Jadi Langkah Awal Menuju Sukabumi Bercahaya
Forum Konsultasi Publik ini menjadi langkah awal yang krusial dalam perencanaan pembangunan Kota Sukabumi lima tahun ke depan. Dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pihak, diharapkan RPJMD yang disusun benar-benar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan warga.
Ke depan, Pemkot Sukabumi berkomitmen untuk menjalankan pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi Sukabumi Bercahaya—yaitu berbudaya, religius, dan sejahtera. (Cr5)
