SUKABUMIKITA.ID — Pemerintah Kota Sukabumi bergerak cepat menanggapi berbagai persoalan strategis yang dinilai bisa menghambat laju pembangunan daerah. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi terbatas yang digelar di Ruang Oproom Setda, Jumat (11/07/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dan Wakil Wali Kota, Bobby Maulana.
Rapat yang dihadiri Sekda Andang Tjahjandi, asisten daerah, staf ahli, dan sejumlah kepala dinas tersebut membahas lima isu krusial yang menjadi prioritas dalam masa kepemimpinan saat ini.
Dalam arahannya, Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa persoalan-persoalan seperti pengelolaan TPA sampah, revitalisasi Pasar Pelita, sistem parkir, manajemen PDAM, hingga iklim investasi yang terhambat birokrasi, tak bisa lagi dibiarkan berlarut.
“Jika lima masalah ini tidak segera ditangani secara sistematis, pelayanan publik akan terganggu dan investasi tidak akan tumbuh. Ini harus jadi atensi seluruh jajaran,” ujar Ayep dengan tegas.
Fokus Masalah
-
TPA Sampah
Ayep menyoroti buruknya pengelolaan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) yang sudah lebih dari satu dekade tak mendapatkan penanganan signifikan. Kondisi ini dinilai sudah kritis dan berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan jika tidak segera diperbaiki. -
Pasar Pelita
Terkait mandeknya proyek Pasar Pelita, Pemkot membuka opsi menjual sebagian saham kepada investor baru karena pengembang saat ini dinilai kesulitan keuangan. Langkah ini diharapkan bisa menghidupkan kembali denyut ekonomi kawasan pasar tersebut. -
Sistem Parkir
Wali kota juga menekankan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola parkir di sejumlah ruas jalan strategis, seperti Jalan Lettu Bakri, Julius Usman, dan Pasundan. Target penyelesaian penataan ini dijadwalkan rampung hingga Oktober 2026. -
PDAM
Masalah keempat adalah buruknya kinerja manajemen PDAM. Dengan terus mencatatkan kerugian, BUMD ini dinilai belum optimal dalam memberikan layanan air bersih kepada warga. Sekda diminta segera melakukan perombakan manajerial yang terukur. -
Iklim Investasi
Ayep menilai lambannya respons birokrasi terhadap investor dan pengembang justru menjadi penghambat kemajuan. Ia meminta OPD untuk memperbaiki sistem perizinan dan komunikasi agar dunia usaha merasa didukung, bukan dipersulit.
“Kalau tidak ada kejelasan dan kepastian, jangan harap investor akan datang. Ini masalah pelayanan dan mental birokrasi kita,” tegas Ayep.
Kolaborasi Diperkuat
Wakil Wali Kota Bobby Maulana memperkuat pernyataan Ayep dengan menekankan bahwa kehadiran proyek-proyek besar seperti Tol Bocimi Sesi 3 akan membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, ia meminta OPD menyiapkan respons cepat dan mental pelayanan yang lebih proaktif.
“Kalau kita lambat, peluang akan diambil daerah lain. Rencana pembangunan besar jangan sampai sia-sia hanya karena birokrasi tidak siap,” tegas Bobby.
Ia juga menyinggung kebutuhan revisi RTRW yang sempat dikeluhkan warga. Menurutnya, pemerintah harus memiliki jawaban teknis dan legal yang kuat agar bisa memberikan kepastian kepada masyarakat maupun pelaku usaha.
Komitmen Pemerintah
Melalui forum ini, Pemkot Sukabumi menunjukkan komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, dan berpihak kepada kepentingan publik. Seluruh permasalahan yang dibahas akan masuk dalam agenda prioritas Pemkot untuk diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.
“Langkah-langkah struktural harus segera ditempuh. Kita bangun sistem yang sehat, bukan reaktif, demi mewujudkan Sukabumi Bercahaya yang kita cita-citakan bersama,” pungkas Wali Kota Ayep Zaki. (Cr5)
Komentar