Jambore PKK 2026, Ayep Zaki Soroti Pendidikan dan Pengangguran di Sukabumi

SUKABUMIKITA.ID – Persoalan pendidikan dan pengangguran menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Sukabumi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua persoalan tersebut dinilai memiliki keterkaitan dengan berbagai masalah sosial lain, termasuk kemiskinan, stunting, hingga keberadaan rumah tidak layak huni.

Hal itu disampaikan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki saat menghadiri Jambore PKK Tingkat Kota Sukabumi Tahun 2026 yang mengusung tema “Gerak PKK, Keluarga Sejahtera, Sukabumi Sehat”, Selasa (06/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP PKK Kota Sukabumi, Kepala DP2KBP3A, para camat, serta kader TP PKK dari seluruh wilayah Kota Sukabumi.

Dalam sambutannya, Ayep Zaki menegaskan bahwa pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat.

Menurut Ayep, setidaknya terdapat dua persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara serius, yakni pendidikan dan pengangguran.

Ia menyebut masih terdapat warga Kota Sukabumi yang belum menyelesaikan pendidikan, mulai jenjang dasar hingga menengah. Di sisi lain, jumlah warga usia produktif yang belum memiliki pekerjaan juga masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

“Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga harus diwujudkan melalui kerja nyata. Mari kita kompak menyelesaikan persoalan pendidikan dan pengangguran demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Ayep.

Dorong Pendidikan Kesetaraan

Untuk menangani persoalan pendidikan, Pemerintah Kota Sukabumi akan mendorong perluasan akses terhadap pendidikan kesetaraan. Program tersebut antara lain melalui Paket A, Paket B, Paket C, serta penguatan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Langkah tersebut diarahkan agar masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan dan meningkatkan kapasitas dirinya.

Ayep menilai penyelesaian persoalan pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang lebih baik diharapkan dapat memperbesar peluang masyarakat memperoleh pekerjaan dan meningkatkan taraf kehidupan keluarga.

Upaya tersebut juga tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan. Pemerintah daerah membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, termasuk pemerintah kecamatan dan kelurahan, TP PKK, serta seluruh perangkat daerah.

Penempatan Tenaga Kerja Jadi Perhatian

Selain pendidikan, persoalan pengangguran juga menjadi perhatian Pemkot Sukabumi.

Ayep mendorong peningkatan penempatan tenaga kerja sebagai salah satu strategi untuk membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat usia produktif.

Salah satu sektor yang turut didorong adalah program Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurutnya, penempatan tenaga kerja melalui jalur yang resmi dan sesuai kompetensi dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperluas kesempatan kerja masyarakat.

Namun, upaya tersebut harus dibarengi dengan peningkatan keterampilan dan kesiapan calon tenaga kerja. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan kesempatan bekerja, tetapi juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pemerintah daerah pun dituntut membangun keterhubungan antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan dunia kerja sehingga lulusan maupun pencari kerja memiliki peluang yang lebih besar untuk terserap.

Berdampak pada Masalah Sosial Lain

Ayep menjelaskan, penanganan pendidikan dan pengangguran tidak berdiri sendiri. Keduanya memiliki dampak berantai terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Ketika masyarakat memperoleh pendidikan yang memadai dan memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan yang lebih baik, kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar juga akan meningkat.

Kondisi tersebut pada akhirnya diharapkan turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan, pencegahan stunting, peningkatan kualitas hunian, serta penyelesaian berbagai persoalan sosial lainnya.

Karena itu, Ayep meminta seluruh unsur pemerintahan dan elemen masyarakat memiliki persepsi serta komitmen yang sama dalam menangani persoalan tersebut.

Ia secara khusus mengajak TP PKK, camat, lurah, dan seluruh perangkat daerah untuk mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya.

Ditargetkan Berkelanjutan hingga 2035

Penanganan persoalan pendidikan dan pengangguran, lanjut Ayep, tidak cukup dilakukan melalui program jangka pendek. Pemerintah Kota Sukabumi menargetkan upaya tersebut berjalan secara berkelanjutan hingga 2035.

Target jangka panjang itu menjadi bagian dari visi pembangunan menuju Sukabumi Emas, dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga sebagai salah satu fondasinya.

Dalam konteks tersebut, keberadaan TP PKK dinilai memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.

Gerakan PKK diharapkan tidak hanya menjalankan kegiatan pemberdayaan secara administratif, tetapi turut menjadi kekuatan sosial yang membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan keluarga, mendorong peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Jambore PKK Kota Sukabumi 2026 pun menjadi momentum untuk memperkuat kembali kolaborasi antara pemerintah daerah dan kader PKK dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan.

Dengan semangat “Gerak PKK, Keluarga Sejahtera, Sukabumi Sehat”, Pemkot Sukabumi berharap gerakan pemberdayaan keluarga dapat semakin konkret dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pada akhirnya, penyelesaian persoalan pendidikan dan pengangguran diharapkan menjadi bagian penting dari upaya membangun keluarga yang lebih mandiri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meletakkan fondasi menuju Sukabumi Emas 2035. (Cr5)