Pemkot Sukabumi Luncurkan Sukasai, AI Mulai Digunakan dalam Tata Kelola Pemerintahan

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi mulai menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam tata kelola pemerintahan. Inovasi tersebut diwujudkan melalui peluncuran Sukabumi Smart Artificial Intelligence (Sukasai) oleh Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, Selasa (22/09/2026).

Sukasai dirancang sebagai platform berbasis AI yang memiliki dua fungsi utama. Pertama, membantu pemerintah memantau kinerja dan kehadiran pegawai secara real-time. Kedua, menjadi pusat data terpadu yang mengintegrasikan berbagai informasi pemerintahan untuk mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan.

Dalam penerapannya, Sukasai dilengkapi agen AI bernama Joy. Agen tersebut menjadi bagian dari sistem yang bertugas mengolah dan menganalisis berbagai data pemerintahan yang telah diintegrasikan ke dalam platform.

Ayep Zaki menjelaskan, data yang tersedia dalam sistem tersebut mencakup sejumlah informasi pemerintahan dan masyarakat, mulai dari data kependudukan, tingkat pendidikan hingga data perizinan usaha.

Integrasi berbagai jenis data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi Kota Sukabumi. Dengan data yang terkumpul dalam satu platform, pemerintah daerah dapat melakukan analisis berdasarkan informasi yang lebih luas.

“Sukasai sudah ditanamkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, juga kejadian-kejadian hukum yang ada di Indonesia. Sehingga apabila perangkat daerah ada kesalahan dalam pelaksanaan tugas, Sukasai bisa memberikan analisis awal tentang kesalahan tersebut,” jelas Ayep.

AI Bantu Deteksi Potensi Persoalan

Dengan kemampuan tersebut, Sukasai tidak hanya difungsikan sebagai sistem administrasi kepegawaian. Pemkot Sukabumi juga mengarahkannya sebagai instrumen pendukung untuk membantu mengidentifikasi potensi persoalan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Sistem dapat digunakan untuk menganalisis kinerja perangkat daerah serta mendeteksi kemungkinan adanya kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Hasil analisis tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan rekomendasi untuk dilakukan pembahasan dan evaluasi oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Namun, Ayep menegaskan bahwa hasil analisis Sukasai tidak otomatis menjadi dasar untuk menjatuhkan keputusan maupun sanksi terhadap aparatur.

“Sukasai memberikan rekomendasi tapi tidak menentukan. Pastinya yang menentukan adalah yang memiliki kewenangan di bidang hukum,” lanjutnya.

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa penerapan AI dalam tata kelola pemerintahan tetap menempatkan manusia sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan.

AI dimanfaatkan untuk membantu membaca data, menemukan pola, melakukan analisis awal dan mempercepat proses kerja. Sementara keputusan akhir, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum, tetap berada pada pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Terapkan Konsep Blended Workforce

Penerapan Sukasai juga membawa Pemkot Sukabumi pada konsep blended workforce, yakni pola kerja yang menggabungkan kemampuan manusia dengan teknologi AI.

Dalam konsep tersebut, AI digunakan untuk membantu pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan dan analisis data dalam jumlah besar. Sementara aparatur tetap memiliki peran penting dalam aspek yang membutuhkan pertimbangan, tanggung jawab, etika, serta pengambilan keputusan.

Pola tersebut membuat teknologi tidak hanya ditempatkan sebagai perangkat pendukung administrasi, tetapi mulai menjadi bagian dari proses kerja birokrasi.

AI dapat membantu mengolah data dalam waktu relatif cepat. Namun, hasil analisis tetap membutuhkan verifikasi dari manusia, terutama ketika hasil tersebut berkaitan dengan keputusan yang memiliki konsekuensi hukum maupun menyangkut pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, penerapan Sukasai juga membutuhkan kesiapan aparatur untuk memahami cara kerja, manfaat, sekaligus batas penggunaan teknologi AI dalam pemerintahan.

Sukasai Akan Dikembangkan Menjadi Dashboard Digital

Pengembangan Sukasai tidak berhenti pada tahap peluncuran. BKPSDM Kota Sukabumi akan berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengembangkan sistem tersebut.

Salah satu pengembangan yang disiapkan adalah perubahan nama domain menjadi sukasai.sukabumikota.go.id. Selain itu, Sukasai akan dikembangkan menjadi dashboard digital yang dapat diakses oleh masing-masing perangkat daerah.

Melalui dashboard tersebut, perangkat daerah diharapkan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara lebih cepat sekaligus memantau berbagai indikator yang berkaitan dengan kinerja dan pelaksanaan pemerintahan.

Pengembangan secara bertahap juga membuka peluang terjadinya integrasi data antarperangkat daerah. Data yang selama ini berada pada berbagai sistem diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih terintegrasi untuk mendukung proses analisis pemerintahan.

Kualitas Data Jadi Faktor Penting

Di tengah pemanfaatan teknologi AI, kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas Sukasai.

Data yang digunakan harus akurat, diperbarui secara berkala dan dikelola sesuai dengan kewenangan serta ketentuan perlindungan data yang berlaku.

Begitu pula dengan penggunaan AI untuk membaca kinerja maupun mendeteksi potensi kesalahan. Diperlukan mekanisme verifikasi yang jelas agar hasil analisis sistem tidak langsung dianggap sebagai fakta atau keputusan final tanpa melalui pemeriksaan manusia.

Pemkot Sukabumi menempatkan Sukasai sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Melalui kombinasi kemampuan aparatur dan teknologi kecerdasan buatan, pemerintah daerah berharap proses kerja pemerintahan dapat berlangsung lebih cepat, berbasis data dan terukur.

Peluncuran Sukasai sekaligus menjadi awal penerapan pola kerja baru di lingkungan Pemkot Sukabumi. Tahap selanjutnya menjadi penting untuk memastikan sistem tersebut dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung kinerja birokrasi, pengelolaan data, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan Sukasai nantinya tidak hanya diukur dari keberadaan platform digital dan kemampuan teknologinya, tetapi juga dari sejauh mana pemanfaatannya mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan pengambilan keputusan yang tetap berada pada pihak yang berwenang. (Cr5)