BMPS Jabar Tegaskan Sekolah Swasta Tak Boleh Terus Mengeluh, Kualitas Harus Naik

SUKABUMIKITA.ID — Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat menyoroti persoalan yang masih dihadapi sejumlah sekolah swasta, mulai dari minimnya jumlah peserta didik hingga belum meratanya sarana dan prasarana serta kualitas pendidikan.

BMPS menilai persoalan tersebut tidak dapat hanya dilihat dari sisi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Di sisi lain, sekolah swasta juga dituntut melakukan pembenahan internal agar mampu meningkatkan daya saing dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

Ketua BMPS Jawa Barat, Dr. H. R. Agus Sriyanta, mengatakan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada penerimaan siswa dalam jumlah besar turut memberikan dampak terhadap keberlangsungan sekolah swasta.

Hal tersebut disampaikan Agus seusai menghadiri Rapat Kerja BMPS Jawa Barat bertema “Perkuat Kolaborasi, Inovasi, dan Tata Kelola Melalui Tour of Duty Menuju BMPS Jabar yang Bermanfaat dan Bermartabat” di Aula SMA Al Azhar Kota Sukabumi, Sabtu (19/09/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki serta jajaran pengurus BMPS dari Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Agus mengatakan, pemerintah saat ini memiliki kebijakan untuk menerima siswa dalam jumlah besar. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diimbangi dengan perhatian terhadap aspek kualitas pendidikan.

“Pemerintah saat ini membuat kebijakan menerima siswa yang begitu banyak. Lebih banyak konsen ke kuantitas pendidikan, sedangkan kami berbicara tentang kualitas pendidikan,” ujar Agus.

Namun, Agus menegaskan BMPS tidak ingin persoalan tersebut membuat sekolah swasta hanya mengeluh dan menyalahkan kondisi eksternal. Menurutnya, sekolah swasta juga harus melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas agar mampu berkompetisi.

“Kami swasta harus meng-upgrade diri. Kami tidak mau berkeluh kesah. Supaya bisa berkompetisi dengan sekolah lain, termasuk sekolah negeri, kita harus meningkatkan kualitas,” tegasnya.

Menurut Agus, pembenahan sekolah swasta tidak cukup hanya dilakukan dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

Ia menilai persoalan pendidikan di Jawa Barat memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan persoalan PPDB semata.

“Permasalahan pendidikan di Jawa Barat ini bukan hanya masalah PPDB. Yang paling utama adalah pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan,” katanya.

Agus mengatakan kualitas pendidikan di Jawa Barat hingga kini belum sepenuhnya merata. Ketimpangan masih dapat ditemukan antara wilayah perkotaan dengan daerah yang memiliki keterbatasan akses maupun antar-sekolah.

Kondisi tersebut juga berkaitan dengan karakteristik peserta didik yang diterima masing-masing sekolah. Ada sekolah yang memperoleh peserta didik dengan kemampuan akademik awal relatif baik, sementara sekolah lainnya harus memberikan layanan pendidikan kepada siswa dengan kondisi akademik yang lebih beragam.

Karena itu, menurut Agus, pemerataan menjadi salah satu pekerjaan penting yang membutuhkan keterlibatan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Selain persoalan pemerataan pendidikan, BMPS Jabar juga mulai mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan sekolah swasta, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

Salah satu program yang didorong adalah pelatihan coding dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) bagi guru serta kepala sekolah.

Program tersebut dilaksanakan BMPS Jabar melalui kolaborasi dengan Intel dan Acer. Pelatihan diarahkan untuk membantu tenaga pendidik dan pengelola sekolah memahami perkembangan teknologi sekaligus mengintegrasikannya dalam proses pendidikan.

Agus mengatakan program tersebut direncanakan menjangkau sekolah swasta di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

“Ini akan menjadi bagian penting. Kami melaksanakannya di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat,” ujar Agus.

BMPS Jabar menargetkan program pelatihan tersebut dapat menjangkau 27 kabupaten/kota melalui delapan titik pelaksanaan.

Tahap awal kegiatan dilakukan di Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi. Program kemudian direncanakan berlanjut ke sejumlah wilayah lain, di antaranya Bekasi, Purwakarta, Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor.

Tingginya minat terhadap program tersebut terlihat dari jumlah pendaftar. Dari kuota sekitar 100 peserta, tercatat sebanyak 132 orang mendaftar.

“Ini menunjukkan program tersebut sangat diminati guru dan kepala sekolah,” kata Agus.

Menurut Agus, penguasaan coding dan AI bukan semata-mata untuk mengikuti tren teknologi. Kemampuan tersebut dinilai perlu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus daya saing sekolah swasta.

Dengan penguatan kompetensi guru dan kepala sekolah, BMPS berharap sekolah swasta dapat lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pendidikan di masa mendatang.

BMPS Jabar juga mendorong agar peningkatan kualitas sumber daya manusia berjalan beriringan dengan pemerataan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu pendidikan.

Dengan demikian, pembenahan sekolah swasta tidak hanya diarahkan untuk menghadapi persoalan jumlah peserta didik, tetapi juga membangun kualitas layanan pendidikan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah perubahan zaman. (Cr5)