SUKABUMIKITA.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi terus memperkuat sinergi dengan partai politik dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan pendidikan politik masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui kegiatan silaturahmi bersama Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Sukabumi yang berlangsung di Twisters Coffee, Jalan Tangkil, Kelurahan Jayamekar, Rabu (24/06/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menekankan pentingnya pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan guna membangun kesadaran politik masyarakat serta mengurangi praktik pragmatisme politik yang masih menjadi tantangan dalam kehidupan demokrasi.
Ketua DPC PKB Kota Sukabumi, Yosep Pujianto, menegaskan bahwa pendidikan politik tidak boleh hanya dilakukan saat menjelang pemilihan umum. Menurutnya, partai politik memiliki tanggung jawab untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran politik bagi warga.
“Perubahan tidak bisa dilakukan secara instan. Pendidikan politik harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika tahapan pemilu dimulai,” ujar Yosep.
Ia menilai pragmatisme politik masih menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian bersama. Oleh karena itu, upaya membangun demokrasi yang sehat tidak dapat dibebankan hanya kepada partai politik, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Yosep, keterlibatan penyelenggara pemilu, pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, hingga masyarakat luas menjadi faktor penting untuk memperkuat kualitas demokrasi di daerah.
“Jika hanya partai politik yang bergerak, tentu tidak akan maksimal. Perlu keterlibatan seluruh stake holder agar praktik-praktik pragmatisme politik dapat diminimalisir,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Sukabumi, Imam Surisno, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tidak hanya fokus pada persiapan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga tengah merancang berbagai program strategis yang bertujuan memperkuat demokrasi substantif di tengah masyarakat.
Salah satu program yang sedang dipersiapkan adalah Sekolah Pemilih, sebuah program pendidikan politik yang akan menyasar berbagai segmen masyarakat dengan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok.
Menurut Imam, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi politik masyarakat sekaligus mendorong partisipasi politik yang lebih berkualitas pada setiap pelaksanaan pemilu.
“Kami melihat masih terdapat berbagai tantangan dalam demokrasi kita, termasuk meningkatnya pragmatisme politik. Karena itu, pendidikan politik harus terus diperkuat melalui berbagai inovasi, salah satunya melalui Sekolah Pemilih,” ungkapnya.
Ia menambahkan, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mempersiapkan berbagai agenda strategis pembangunan demokrasi karena tahapan pemilu berikutnya masih cukup panjang.
“Mumpung masih jauh dari tahapan teknis, ini saat yang tepat untuk memikirkan hal-hal yang lebih strategis dan mendasar dalam pembangunan demokrasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Imam juga menyoroti pentingnya peningkatan keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Menurutnya, ketentuan mengenai keterwakilan perempuan saat ini tidak lagi sekadar menjadi persyaratan administratif, melainkan telah menjadi bagian penting dalam proses kepesertaan partai politik pada pemilu.
Karena itu, ia mendorong partai politik untuk mulai mempersiapkan kader-kader perempuan terbaik sejak dini agar mampu berperan aktif dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan publik.
“Keterwakilan perempuan saat ini menjadi sesuatu yang bersifat mandatory. Karena itu, partai politik perlu mempersiapkan kader-kader perempuan terbaiknya sejak sekarang,” jelas Imam. (Cr5)
