SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menerapkan aturan ketat dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Kebijakan ini memberi dampak besar di Kota Sukabumi karena ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berisiko kehilangan hak akibat menyalahgunakan bansos untuk praktik judi online.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Sukabumi, Een Rukmini, menyatakan bahwa Kemensos melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dayasos) dan Direktorat Jaminan Sosial (Jamsos) sudah mengirimkan data resmi kepada pihaknya.
571 Penerima Masuk Daftar Terindikasi
Een menjelaskan bahwa dua jenis bansos terdampak, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Data mencatat sebanyak 571 penerima di Kota Sukabumi masuk dalam daftar terindikasi pelanggaran dan pemerintah berencana menghapusnya mulai Oktober 2025.
Menurutnya, para penerima tersebut tidak layak karena mereka menggunakan bansos untuk kepentingan yang tidak sesuai. Catatan dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta hasil pemantauan lapangan memperkuat temuan tersebut.
“Dalam catatan DTSEN, sebagian penerima menggunakan bansos bukan untuk kebutuhan pokok. Ada yang terdeteksi memakainya untuk hal yang tidak semestinya, termasuk judi online. Karena itu, mereka otomatis tidak bisa lagi mendapatkan bantuan,” ungkap Een, Jumat (26/09/2025).
Een menegaskan bahwa penghapusan nama penerima dalam By Name By Address (BNBA) tidak bersifat permanen. Jika penerima merasa masih layak, mereka dapat berkoordinasi dengan pendamping sosial untuk diverifikasi ulang. “Kalau hasil verifikasi membuktikan penerima memenuhi syarat, maka ada proses reaktivasi sehingga bansos bisa kembali disalurkan,” tambahnya.
Dampak Bagi Masyarakat Miskin
Keputusan ini tentu menimbulkan dampak signifikan karena PKH dan BPNT selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga miskin di Kota Sukabumi. Namun, di sisi lain, banyak pihak menilai kebijakan tersebut penting untuk memastikan bansos benar-benar tepat sasaran.
Een menekankan bahwa pemerintah daerah hanya melaksanakan aturan pusat. Ia meminta penerima manfaat memahami mekanisme ini dan segera menghubungi pendamping sosial jika memiliki keberatan terhadap data yang tercatat.
“Tujuan pemerintah sebenarnya bukan memutus bantuan, melainkan memastikan penerima benar-benar layak dan bantuan dipakai sesuai kebutuhan. Bansos adalah hak warga yang membutuhkan, bukan untuk digunakan sembarangan,” tegasnya.
Kasus penyalahgunaan bansos untuk judi online tidak hanya terjadi di Sukabumi, melainkan juga muncul di berbagai daerah lain. Kemensos menemukan pola serupa di mana sebagian penerima lebih memilih menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan konsumtif yang tidak produktif.
Kebijakan penghapusan penerima tidak layak ini menjadi bagian dari strategi nasional pemerintah dalam memperketat pengawasan bansos agar lebih tepat sasaran dan transparan. (Cr5)
Komentar