SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memimpin langsung Rapat Pimpinan SKPD yang digelar di Oproom Setda Kota Sukabumi, Senin (23/06/2025).
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Plh Sekda, para asisten daerah, staf ahli, kepala SKPD, direktur BUMD, camat, kepala bagian Setda, dan Ketua Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan.
Fokus Kemandirian Fiskal dan Optimalisasi PAD
Dalam arahannya, Ayep Zaki menekankan pentingnya kemandirian fiskal. Ia mendorong setiap SKPD menggali potensi lokal dan tidak bergantung penuh pada dana pusat atau provinsi.
“Kita harus hadirkan inovasi, gali potensi daerah, dan manfaatkan semua peluang yang ada untuk meningkatkan PAD,” tegas Ayep.
Penegasan Disiplin Anggaran dan Akuntabilitas
Wali Kota meminta agar anggaran disusun secara rinci dan akurat. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada anggaran yang tidak tercatat atau terlewat.
“Setiap rupiah harus jelas peruntukannya. Kita akan evaluasi menyeluruh agar penggunaan anggaran benar-benar efektif dan adil,” ujarnya.
Untuk dana khusus seperti cukai, pajak kendaraan, dan PJU, Ayep menegaskan agar penggunaannya mematuhi regulasi.
“Kepatuhan bukan sekadar urusan administrasi. Ini soal menjaga kepercayaan publik,” tambahnya.
BACA JUGA: Bappeda Kota Sukabumi Evaluasi RAD-PG 2025–2029, Pastikan Sinkronisasi dengan RPJMD
Komunikasi Internal, Lapangan, dan Media Sosial
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi internal antarunit kerja. Jika ada kendala, ia meminta agar disampaikan langsung.
“Kita harus punya komitmen etis. Kalau ada masalah, sampaikan langsung ke saya,” katanya.
Selain itu, Ayep mendorong kepala SKPD, camat, dan lurah untuk aktif turun ke lapangan. Menurutnya, kehadiran pemerintah harus terasa langsung oleh masyarakat.
Tak hanya itu, ia juga meminta semua kegiatan didokumentasikan dan dipublikasikan secara konsisten di media sosial.
“Masyarakat berhak tahu apa yang sedang kita kerjakan,” ungkapnya.
Penyelesaian Temuan BPK dan Reformasi Jabatan
Terkait hasil audit BPK, Wali Kota memerintahkan SKPD untuk segera menyelesaikan seluruh rekomendasi.
“Kita sudah bentuk Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah. Jangan tunggu. Tahun 2026 harus bersih dari temuan berulang,” ujarnya tegas.
Dalam hal mutasi jabatan, Ayep memastikan semua proses dilakukan sesuai aturan.
“Mutasi itu bagian dari penyegaran organisasi. Jangan takut,” ucapnya.
BACA JUGA: Wali Kota Sukabumi Targetkan Zero Stunting pada 2026, Ini Strateginya
BUMD dan Bappeda Jadi Motor Pembangunan
Wali Kota meminta BUMD dan BLUD agar proaktif menjadi penggerak ekonomi daerah. Ia juga memerintahkan Bagian Hukum segera menyelesaikan regulasi pendukung percepatan pembangunan.
Untuk Bappeda, ia memberi perhatian khusus.
“Rencana pembangunan harus lebih presisi, terukur, dan adaptif. Bappeda adalah kompas pembangunan. Jangan sampai kita kehilangan arah,” tandasnya.
Sinergi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang
Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan strategi antarunit kerja di lingkungan Pemkot Sukabumi. Pemerintah menargetkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Cr5)
Komentar