SUKABUMIKITA.ID — Pemerintah Kota Sukabumi memastikan bahwa program Ayeuna Waktuna Berbagi Berkah akan terus dilaksanakan dalam beberapa tahun mendatang. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, usai menghadiri pelaksanaan edisi ke-15 program tersebut di Kecamatan Gunungpuyuh. “Ya, program ini akan terus berjalan hingga beberapa tahun ke depan. Ini untuk menuntaskan permasalahan pemerlu atensi sosial di Kota Sukabumi,” ujar Ayep, Jumat (05/12/2025).
Ayep menegaskan bahwa program berbagi berkah akan terus digulirkan selama ia menjabat sebagai Wali Kota Sukabumi. Program ini dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama melalui pemberian bantuan sosial yang disalurkan secara rutin di berbagai wilayah.
Selain menyerahkan bantuan sosial, Ayep juga melakukan peninjauan terkait perkembangan pembangunan melalui Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) di kawasan tersebut. Ia menilai pembangunan yang telah berjalan sekitar tiga minggu menunjukkan hasil yang baik dan sesuai harapan.
Wali kota menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 juta untuk setiap RW di seluruh wilayah kota. Dana tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan pembangunan lingkungan, peningkatan fasilitas, dan program pemberdayaan warga.
Ayep menegaskan bahwa program P2RW akan terus berlanjut selama pelaksanaannya tetap objektif, transparan, dan tepat sasaran. Ia juga meminta agar setiap RW memanfaatkan anggaran secara maksimal sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Ayep menemukan beberapa infrastruktur yang mengalami kerusakan, seperti jalan amblas, gorong-gorong yang rusak, serta rumah warga yang terbakar. Namun, ia menyampaikan bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada tahun ini mengingat waktu yang sudah tidak mencukupi. “Perbaikan jalan, drainase, dan rutilahu akan segera dikerjakan setelah pengesahan anggaran DPRD tahun 2026 agar bisa dimulai Februari,” tuturnya.
Ayep juga mengingatkan agar seluruh pemanfaatan anggaran tetap mengikuti aturan yang berlaku. Ia menekankan bahwa APBD merupakan uang rakyat sehingga setiap realisasi anggaran harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (Cr5)
