SUKABUMIKITA.ID — Ratusan pegawai honorer RSUD R. Syamsudin SH atau RS Bunut mendatangi Gedung DPRD Kota Sukabumi pada Sabtu (22/11/2025). Kedatangan mereka bertujuan meminta kejelasan status kepegawaian setelah pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang digelar sehari sebelumnya.
Aksi tersebut dilakukan para pegawai yang tergabung dalam Forum Komunikasi Administrasi dan Non PNS (FKAP). Mereka menilai proses pelantikan PPPK Paruh Waktu tidak transparan dan tidak melibatkan honorer yang sudah lama mengabdi di RS Bunut. Ketua FKAP, Noki Kurnia Megantara, menyebut sedikitnya 734 honorer merasa terabaikan dalam proses tersebut.
“Yang paling menyedihkan, pelantikan PPPK kemarin di lakukan tanpa informasi yang jelas kepada kami. Banyak dari kami sudah bekerja belasan hingga 20 tahun melayani masyarakat, namun justru tidak di perhatikan,” tegas Noki di hadapan anggota DPRD.
Kegelisahan Terkait Rencana Penghapusan Tenaga Honorer
Selain itu, para honorer juga gelisah dengan wacana penghapusan tenaga honorer pada Desember 2025. Bahkan sempat beredar isu bahwa mereka bisa dikirim bekerja ke luar negeri jika tidak terakomodasi dalam formasi PPPK.
Menurut FPKA, informasi mengenai pendaftaran PPPK Paruh Waktu yang di sebut bisa di akses melalui email atau situs resmi pemerintah tidak pernah mereka terima secara formal.
FKAP meminta DPRD untuk menyampaikan tuntutan mereka ke pemerintah pusat dan Kemenpan RB, agar honorer RS Bunut bisa segera di angkat menjadi PPPK. Mereka juga mendesak agar 132 orang yang di lantik namun bukan berasal dari formasi RS Syamsudin di tinjau ulang dan di kembalikan sesuai formasi awal.
Komisi I DPRD Kota Sukabumi, menerima langsung aspirasi ratusan tenaga kesehatan tersebut. Bersama perwakilan BKPSDM dan Direksi BUOK RS Syamsudin SH. Seluruh pihak berjanji menindaklanjuti keluhan para honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan.
Aksi tersebut berlangsung tertib namun penuh emosi. Situasi ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan tenaga honorer, terutama di sektor kesehatan, belum menemukan titik terang meski pemerintah terus mendorong skema PPPK sebagai solusi nasional. (Cr5)
