SUKABUMIKITA.ID — Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syihabudin, melaksanakan Reses Masa Persidangan Ke-II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Warudoyong dan Gunungpuyuh.
Dalam keterangannya, Syihabudin menyebut kegiatan reses tersebut berhasil menyerap beragam aspirasi strategis masyarakat yang menyentuh langsung sektor pendidikan, sosial, kesehatan, hingga infrastruktur lingkungan.
“Tadi ada beberapa aspirasi yang berhasil kita serap, untuk selanjutnya akan kita teruskan kepada Pemerintah Kota Sukabumi melalui sidang paripurna nantinya,” ujar Syihabudin, Minggu (08/02/2026).
Salah satu isu krusial yang mencuat dalam forum reses tersebut adalah persoalan pendidikan, khususnya terkait kebutuhan SMA Negeri di Kecamatan Warudoyong. Syihab mengungkapkan, aspirasi itu disampaikan langsung oleh salah seorang Ketua RT yang mempertanyakan kejelasan rencana pembangunan SMA Negeri di wilayahnya.
“Ada warga yang menanyakan kapan akan dibangunnya SMA Negeri di Kecamatan Warudoyong. Karena berdasarkan regulasi zonasi sekolah, wilayah Warudoyong tidak masuk ke zonasi SMA Negeri yang ada, terkendala jarak,” jelasnya.
Kondisi tersebut dinilai menyulitkan masyarakat, terutama keluarga dengan keterbatasan ekonomi, karena harus menyekolahkan anak ke wilayah lain yang jaraknya cukup jauh.
Selain pendidikan formal, Program Indonesia Pintar (PIP) juga menjadi sorotan warga. Syihab menyebut adanya keluhan masyarakat terkait penyaluran PIP yang dinilai belum tepat sasaran.
“Ada warga yang mengadukan pengajuan PIP untuk anaknya ditolak dengan alasan orang tuanya berstatus P3K. Padahal yang bersangkutan P3K paruh waktu, dan secara penghasilan masih di bawah ambang batas sejahtera,” ungkap Syihab.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi evaluasi serius agar program bantuan pendidikan benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
Isu lain yang turut dibahas adalah keberlanjutan P2RW (Program Pemberdayaan Rukun Warga). Sejumlah Ketua RW mempertanyakan apakah akan ada kenaikan nominal manfaat program tersebut pada tahun anggaran berjalan.
“Alih-alih naik, dalam APBD murni 2026 saja program P2RW belum dianggarkan. Ini akan kita dorong kepada Wali Kota Sukabumi agar program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi perhatian,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, warga juga mengeluhkan banyaknya kepesertaan KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang dinonaktifkan, sehingga menghambat akses layanan kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Syihab memberikan penjelasan agar warga segera berkoordinasi dengan pihak kelurahan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai perpanjangan tangan Dinas Sosial Kota Sukabumi.
“Kami sampaikan agar warga yang KIS-nya tidak aktif segera menghubungi kelurahan. Di sana ada Puskesos yang bertugas melakukan validasi ulang data, sehingga kepesertaan KIS bisa diaktifkan kembali,” jelasnya.
Tak hanya itu, persoalan infrastruktur lingkungan juga tak luput dari perhatian peserta reses. Mulai dari kondisi jalan lingkungan yang rusak hingga pertanyaan terkait keberlanjutan program rumah tidak layak huni (Rutilahu) turut disampaikan warga.
Syihab menegaskan seluruh aspirasi tersebut akan diinventarisir dan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD agar dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
“Semua masukan akan kami catat dan sampaikan dalam sidang paripurna. Harapannya, aspirasi masyarakat ini bisa segera dieksekusi dan memberikan dampak nyata,” pungkasnya. (Cr5)
