SUKABUMIKITA.ID — Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki memasang target ambisius bagi keuangan daerah. Pada tahun 2027, Pemerintah Kota Sukabumi ditargetkan memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp1,5 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipacu hingga Rp700 miliar.
Target besar tersebut disampaikan Ayep Zaki usai menghadiri Forum Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Sukabumi yang digelar di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah, Senin (09/02/2026).
Ayep menegaskan, pencapaian target tersebut tidak bisa dilakukan secara normatif, melainkan harus didukung oleh langkah konkret, terukur, dan kolaboratif dari seluruh perangkat daerah.
“Setiap perangkat daerah harus punya target yang jelas dan strategi yang nyata untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Tidak bisa lagi hanya berjalan rutinitas,” tegas Ayep Zaki.
Untuk tahun anggaran 2026, Ayep Zaki memproyeksikan APBD Kota Sukabumi berada di kisaran Rp1,175 triliun, dengan peluang meningkat hingga Rp1,4 triliun pada perubahan anggaran.
Sementara itu, PAD diproyeksikan melonjak signifikan, dari Rp535 miliar menjadi Rp650 miliar. Kenaikan tersebut, menurut Ayep, menjadi fondasi penting menuju target PAD Rp700 miliar pada 2027.
“Kenaikan PAD ini harus menjadi indikator keberhasilan kita dalam membenahi sistem, menutup kebocoran, dan memaksimalkan potensi yang selama ini belum tergarap optimal,” ujarnya.
Dalam arah kebijakan pembangunan, Ayep Zaki kembali menegaskan visinya menjadikan Kota Sukabumi sebagai kota singgah yang nyaman bagi masyarakat dari luar daerah.
Menurutnya, sektor transportasi memegang peran strategis dalam mendukung visi tersebut. Kota yang nyaman disinggahi harus memiliki sistem transportasi yang tertib, aman, dan ramah.
“Orang dari luar daerah harus merasa nyaman berhenti, beraktivitas, dan berbelanja di Kota Sukabumi. Transportasi menjadi kunci utama,” kata Ayep.
Pembenahan angkutan umum menjadi fokus utama, mulai dari penataan fasilitas, peningkatan kualitas layanan, hingga penguatan sumber daya manusia.
Ayep bahkan menyoroti secara khusus standar penampilan dan etika pelayanan pengemudi angkutan umum agar lebih profesional.
“Penampilan, sikap, dan pelayanan pengemudi juga harus tertib dan profesional. Ini soal citra kota,” ujarnya.
Untuk wilayah yang hingga kini belum terlayani angkutan umum, Pemkot Sukabumi akan melakukan kajian bersama pihak terkait, termasuk membuka opsi penambahan armada.
Sebagai tahap awal, layanan bus keliling pagi hari telah mulai dioperasikan guna menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat.
Ayep Zaki juga menyinggung persoalan pungutan liar (pungli) yang dinilainya menjadi salah satu penyebab utama kebocoran PAD.
Ia menegaskan, kenaikan PAD pada 2026 harus menjadi cerminan menurunnya praktik pungli di berbagai sektor.
“Kalau PAD naik signifikan, artinya kebocoran bisa ditekan. Ini harus menjadi komitmen bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Iskandar Ifhan, menyampaikan bahwa Forum Perangkat Daerah menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat hasil Musrenbang dengan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia juga mengingatkan adanya tantangan baru seiring beroperasinya jalan tol yang berpotensi meningkatkan arus kendaraan dan kunjungan ke Kota Sukabumi.
“Kondisi ini harus diantisipasi agar tidak menimbulkan kemacetan, kesemrawutan kota, hingga persoalan sampah akibat meningkatnya kunjungan,” ujarnya.
Menurut Iskandar, kesiapan infrastruktur dan manajemen transportasi akan menjadi faktor penentu agar peluang ekonomi dari meningkatnya arus masuk ke Sukabumi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan dampak negatif. (Cr5)
