SUKABUMIKITA.ID – Persoalan bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Sukabumi, Suhud Jayakusumah, dari Fraksi Partai Golkar, yang digelar bersama warga RT 01/05 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kamis (05/02/2026).
Dalam forum dialog tersebut, warga secara terbuka menyampaikan kegelisahan mereka terkait masih adanya penerima bantuan yang dianggap tidak layak, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Kondisi ini dinilai kerap memicu kecemburuan sosial dan kesalahpahaman di tingkat lingkungan.
Tak jarang, Ketua RT dan RW menjadi pihak yang disalahkan oleh warga, meskipun mereka tidak sepenuhnya memiliki kewenangan dalam penentuan data penerima bansos.
“Kami di lapangan sering disalahkan ketika bantuan tidak merata atau tidak sesuai. Padahal data penerima bukan sepenuhnya kewenangan kami,” ungkap salah seorang perwakilan warga saat dialog reses.
Menanggapi aspirasi tersebut, Suhud Jayakusumah mengakui bahwa persoalan pendataan bantuan sosial masih menjadi pekerjaan rumah serius yang harus segera dibenahi. Ia menilai, ketidakakuratan data berpotensi menimbulkan konflik sosial jika terus dibiarkan.
“Memang ada temuan di lapangan terkait data penerima bansos yang tidak akurat. Ini harus menjadi perhatian bersama. Data harus benar-benar valid agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat,” ujar Suhud.
Sebagai wakil rakyat, Suhud menegaskan komitmennya untuk membawa persoalan tersebut ke DPRD Kota Sukabumi agar dibahas secara serius bersama komisi dan dinas terkait. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor guna memperbaiki sistem pendataan penerima bantuan.
“Kami akan mendorong dinas terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang data penerima bantuan sosial. Termasuk warga yang sudah meninggal dunia harus otomatis dicoret dari daftar penerima. Jangan sampai data yang sudah tidak relevan masih digunakan,” tegasnya.
Menurut Suhud, pembaruan data secara berkala dan transparan menjadi kunci utama agar kebijakan bansos benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ia berharap, ke depan penyaluran bantuan sosial di Kota Sukabumi dapat berjalan lebih adil, objektif, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang berhak.
Kegiatan reses tersebut berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh antusiasme. Warga berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret oleh pemerintah daerah dan DPRD. (Cr5)
