SUKABUMIKITA.ID – Di tengah momentum 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Inggu Sudeni, melaksanakan kegiatan reses di wilayah Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Cikole dan Citamiang, Minggu (01/06/2025).
Dalam kegiatan reses tersebut, perwakilan warga yang hadir menyuarakan tiga isu utama yang menurut Inggu harus segera dijawab oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
“Alhamdulillah, hari ini saya bisa menjaring langsung aspirasi warga di Kecamatan Citamiang. Dari dialog yang kami lakukan, ada tiga hal pokok yang menjadi perhatian masyarakat, yakni kebersihan, infrastruktur, dan kondisi perekonomian di wilayah,” ujar Inggu.
Kebersihan: Persoalan Sampah Belum Tertangani
Isu kebersihan menjadi keluhan utama. Menurut Inggu, warga menilai penanganan sampah di Kota Sukabumi masih jauh dari ideal, padahal ini seharusnya menjadi pijakan utama dalam 100 hari awal pemerintahan Ayep Zaki–Bobby Maulana.
“Persoalan kebersihan, khususnya sampah, belum menunjukkan perubahan signifikan. Ini harus menjadi perhatian serius, karena menyangkut kualitas hidup warga,” ungkapnya.
Inggu menilai bahwa kegagalan mengelola kebersihan di awal masa jabatan dapat berdampak panjang terhadap kualitas tata kota dan kesehatan lingkungan.
Infrastruktur: Jalan Rusak Masih Banyak
Keluhan lain datang dari persoalan infrastruktur jalan. Banyak warga yang menyampaikan kondisi jalan rusak dan berlubang yang belum tersentuh perbaikan.
“Masyarakat menyampaikan langsung bahwa masih banyak jalan di lingkungan mereka yang rusak. Ini harus masuk prioritas dalam RPJMD 2025–2030,” tegasnya.
Menurutnya, kehadiran infrastruktur yang layak merupakan prasyarat utama untuk kelancaran mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Perekonomian Wilayah: Kawal Program Pusat hingga ke Akar Rumput
Selain dua hal di atas, warga juga berharap agar program-program bantuan ekonomi dari pusat dapat benar-benar dikawal dan dirasakan langsung di lapangan.
“Masyarakat ingin agar pemerintah daerah jangan hanya seremonial. Program dari pusat harus dikawal hingga menyentuh warga yang membutuhkan,” jelas Inggu.
Ia menambahkan, dorongan dari masyarakat ini seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah untuk memperkuat sistem distribusi manfaat kebijakan secara merata, bukan hanya di pusat kota.
Desakan kepada Pemkot: Jangan Abaikan Suara Warga
Secara keseluruhan, Inggu Sudeni berharap agar pemerintah kota tidak menyia-nyiakan aspirasi yang datang langsung dari masyarakat, terlebih di masa awal kepemimpinan yang seharusnya dijadikan landasan perbaikan jangka panjang.
“Ini bukan hanya daftar keluhan, tapi suara rakyat. Pemerintah harus segera bertindak dan menempatkan isu-isu ini dalam kerangka kebijakan yang konkret,” pungkasnya. (Cr5)
Komentar