SUKABUMIKITA.ID – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik sepuluh anggota Komite Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Komite Reformasi Polri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (07/11/2025) sore. Komite ini diketuai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008, Jimly Asshiddiqie, yang juga merangkap sebagai anggota.
Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komite Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Langkah ini menandai komitmen kuat Presiden Prabowo untuk mempercepat reformasi internal Polri secara menyeluruh. Dengan adanya komite ini, diharapkan Polri menjadi lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Daftar Anggota Komite Reformasi Polri
Selain Jimly, terdapat sembilan tokoh nasional lainnya yang masuk dalam struktur komite, yakni:
-
Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kapolri;
-
Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian;
-
Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
-
Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
-
Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri sekaligus mantan Kapolri periode 2016–2019;
-
Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum;
-
Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019–2024 serta Ketua MK periode 2008–2013;
-
Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz, Kapolri periode 2019–2021;
-
Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti, Kapolri periode 2015–2016.
Kehadiran mereka menunjukkan bahwa komite ini berisi sosok-sosok yang berpengalaman di bidang hukum, keamanan, dan tata kelola pemerintahan. Dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, reformasi Polri diharapkan berjalan efektif dan menyentuh akar permasalahan.
Pelantikan Berlangsung Khidmat dan Penuh Makna
Prosesi pelantikan di awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, yang kemudian di lanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden. Setelah itu, para anggota komite mengucapkan sumpah jabatan yang di pimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Bahwa saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden Prabowo di ikuti seluruh anggota secara serentak.
Usai pengucapan sumpah, Ketua Komite Jimly Asshiddiqie menandatangani berita acara pelantikan. Selanjutnya, Presiden menyalami seluruh anggota sebagai tanda ucapan selamat. Momen tersebut berlangsung hangat dan simbolik, menggambarkan semangat sinergi dalam membangun Polri yang lebih baik.
Selain Presiden dan para anggota komite, acara pelantikan juga di hadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Hadir di antaranya Menko Polhukam Djamari Chaniago, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.
Kehadiran para menteri ini bukan sekadar seremonial, melainkan juga bentuk dukungan nyata terhadap langkah reformasi Polri. Dengan dukungan lintas kementerian, proses pembenahan di harapkan berjalan lebih cepat dan terukur.
Wujud Nyata Komitmen Reformasi Polri
Pembentukan Komite Reformasi Polri merupakan implementasi dari janji politik Presiden Prabowo yang telah di sampaikan sejak masa kampanye. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai desakan masyarakat dan akademisi yang menuntut peningkatan transparansi serta akuntabilitas di tubuh kepolisian.
Melalui komite ini, pemerintah berupaya menata ulang sistem rekrutmen, manajemen SDM, serta pengawasan internal di tubuh Polri. Selain itu, komite juga akan memberikan rekomendasi kebijakan strategis yang menyentuh aspek kelembagaan dan budaya kerja kepolisian.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa reformasi Polri tidak boleh berhenti pada tataran wacana. “Kita ingin menghadirkan kepolisian yang tegas, profesional, dan dekat dengan rakyat. Reformasi ini bukan sekadar pembenahan struktur, tetapi juga perbaikan moral dan integritas,” ujarnya dalam kesempatan sebelumnya.
Dengan terbentuknya komite ini, publik berharap Polri dapat menjawab tantangan zaman secara lebih adaptif dan humanis. Karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan proses reformasi tersebut. (Cr5)
