SUKABUMIKITA.ID — Pemerintah Kota Sukabumi kembali memperkuat komitmennya terhadap perencanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan.
Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, pada Senin (01/12/2025), menjadi langkah awal penting dalam penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2027.
Musrenbang ini merupakan amanat dari Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam proses perencanaan bottom-up agar kebijakan yang disusun lebih akurat dan sesuai kebutuhan wilayah.
Capaian Indikator Makro: Pengangguran dan Kemiskinan Menurun
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, memaparkan berbagai capaian indikator makro sosial dan ekonomi Kota Sukabumi hingga tahun 2025.
-
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 8,34% (2024) menjadi proyeksi 8,19% (2025).
-
Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 7,20% menjadi 6,90%.
-
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Triwulan II 2025 diproyeksikan mencapai 5,40%.
-
Inflasi year-on-year 2024 tetap terkendali di angka 2,59%.
Di sektor fiskal, belanja pegawai dalam RAPBD 2026 diperkirakan mencapai 49,76% dari total belanja daerah, atau sekitar Rp 592,57 miliar.
Program Prioritas: Stunting Turun Tajam dan Kinerja Pemerintahan Menguat
Bobby juga menyoroti capaian positif dalam penanganan stunting. Angka stunting balita turun signifikan dari 26,9% (2023) menjadi 19,7% (2024), lebih baik dari rata-rata Jawa Barat.
Selain itu, Kota Sukabumi kembali mempertahankan predikat BB pada evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan skor 76,36.
Sejumlah prestasi lain turut memperkuat posisi Kota Sukabumi:
-
Peringkat ke-6 Kota Toleran Nasional dan peringkat pertama se-Jawa Barat.
-
Masuk 12 besar Kota Terinovatif Nasional.
-
Peraih APBD Award.
-
Peraih Public Services of the Year Jawa Barat 2025.
-
Prestasi sektor perpustakaan kelurahan, KB Pria, dan Rumah Data Kependudukan tingkat provinsi.
Fokus Baru Pembangunan: Kenaikan Target PAD dan Program Unggulan
Pemerintah Kota Sukabumi menetapkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai arah kebijakan penting menuju 2027. Dalam RPJMD, target PAD berada pada angka Rp 555,59 miliar, namun Wali Kota menegaskan perlunya shadow target minimal Rp 600 miliar untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Selain itu, sejumlah program strategis akan dipercepat, di antaranya:
-
Program beasiswa sarjana
-
Pelatihan vokasi
-
Dana bergulir
-
Pembangunan stadion
Untuk menurunkan angka pengangguran, Pemkot mengusulkan langkah perluasan lapangan kerja, penguatan wakaf produktif (Mauquf ‘Alaih), hingga pendampingan intensif bagi UMKM.
Pusat Pertumbuhan Baru dan Proyek Infrastruktur 2026
Tahun 2026 akan menjadi momentum penting dengan rencana pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru di kawasan pusat pemerintahan. Proyek ini mencakup:
-
Pembangunan jembatan baru
-
Pembangunan alun-alun sebagai ruang publik
-
Infrastruktur pendukung lainnya
Langkah ini di harapkan mampu meningkatkan konektivitas, aktivitas ekonomi, dan kualitas ruang kota.
Musrenbang sebagai Forum Aspirasi Masyarakat
Musrenbang Kelurahan Cikundul mempertemukan perwakilan RT, RW, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan usulan terkait pembangunan wilayah. Forum ini memastikan bahwa program prioritas benar-benar mencerminkan kebutuhan warga.
Pendekatan bottom-up ini tidak hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap arah pembangunan kota.
Menuju RKPD 2027: Kolaborasi dan Partisipasi Jadi Kunci
Musrenbang di Kelurahan Cikundul menjadi fondasi awal penyusunan pembangunan Kota Sukabumi menuju tahun 2027. Dengan berbagai capaian dan tantangan yang ada, Pemkot menegaskan pentingnya kolaborasi serta partisipasi aktif masyarakat agar kebijakan publik memiliki legitimasi kuat dan dampak positif pada kualitas hidup warga. (Cr5)
