SUKABUMIKITA.ID – Ketersediaan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Kota Sukabumi kembali menjadi sorotan. Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, mengaku kecewa terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyediaan unit sekolah baru (USB).
Dalam wawancara, Rabu (01/04/2026), Wawan mengungkapkan bahwa pihak DPRD bersama Pemerintah Kota Sukabumi telah berulang kali mengajukan pembangunan SMA negeri baru. Namun hingga saat ini, sejumlah kecamatan di Kota Sukabumi masih belum memiliki fasilitas pendidikan tingkat SMA negeri.
“Itu dia, kesal saya juga ke provinsi. Selama ini selalu ada alasan. Katanya nanti sediakan tanah dulu, tapi setelah itu tidak ada realisasi pembangunan dari Pemprov Jabar. Bisa dibilang kurang komitmen,” ujarnya.
Menurut Wawan, kondisi tersebut berdampak langsung pada terbatasnya akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke sekolah negeri. Ia menegaskan bahwa kewenangan pembangunan SMA berada di tingkat provinsi, sehingga diperlukan keseriusan dalam merealisasikan kebutuhan tersebut.
Ia juga mengingatkan, jika persoalan ini terus berlarut, maka kesenjangan akses pendidikan akan semakin melebar, terutama di wilayah yang hingga kini belum memiliki SMA negeri.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan bahwa pembangunan infrastruktur, termasuk sektor pendidikan, menjadi fokus utama pemerintah provinsi dalam dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi.
Menurut Herman, alokasi anggaran untuk pembangunan sarana pendidikan seperti unit sekolah baru, ruang kelas baru, hingga rehabilitasi sekolah telah disiapkan secara signifikan.
“Komitmen Pak Gubernur di 2025 dan berlanjut di 2026 fokus pada infrastruktur, termasuk sarana prasarana sekolah. Unit sekolah baru dan ruang kelas baru menjadi prioritas, selain jalan, jembatan, dan layanan kesehatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh kebutuhan pembangunan telah diidentifikasi dan akan direalisasikan secara bertahap. Namun, khusus untuk penambahan unit sekolah baru di Kota Sukabumi, pihaknya masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut.
“Tidak usah khawatir, tunggu saja. Semua sudah kita identifikasi, pada waktunya akan kita perbaiki. Untuk Sukabumi nanti saya cek dulu,” katanya.
Perbedaan pandangan antara DPRD Kota Sukabumi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menunjukkan masih adanya persoalan komunikasi serta realisasi program di lapangan.
Di satu sisi, pemerintah provinsi mengklaim telah mengalokasikan anggaran besar dan menjadikan infrastruktur pendidikan sebagai prioritas. Namun di sisi lain, pemerintah daerah masih merasakan minimnya realisasi pembangunan, khususnya untuk unit sekolah baru.
Kondisi ini menjadi catatan penting, mengingat kebutuhan SMA negeri di Kota Sukabumi bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tanpa percepatan pembangunan, kekurangan fasilitas pendidikan dikhawatirkan akan terus berulang setiap tahun ajaran baru, sehingga membebani masyarakat yang harus mencari alternatif pendidikan ke sekolah swasta atau bahkan ke luar daerah. (Cr5)
