SUKABUMIKITA.ID – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menanggapi wacana terkait permintaan penambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menegaskan bahwa Komisi IX belum menyetujui usulan tersebut karena anggaran awal sebesar 71 triliun rupiah belum terserap secara maksimal.
Dalam wawancara pada Sabtu (15/11/2025), Zainul menjelaskan bahwa angka yang sebelumnya disepakati antara Komisi IX dan BGN adalah 71 triliun rupiah dengan target sekitar 5.000 dapur. Namun dalam perjalanannya, jumlah dapur meningkat drastis hingga mencapai 17.000 dapur, atau naik lebih dari 300 persen.
“Dengan penambahan dapur yang sampai 300 persen lebih ini, tentu BGN membutuhkan backup finansial yang cukup. Tapi kan sampai hari ini serapan BGN sendiri masih di angka kurang lebih 40 triliun. Sebisa mungkin dimaksimalkan dulu anggaran yang 71 triliun,” ujar Zainul.
Ia juga menyinggung pernyataan Kepala BGN yang sebelumnya menyebut akan mengembalikan sebagian anggaran ke negara. Namun kini justru muncul permintaan tambahan anggaran baru.
“Sekarang jadi maunya bagaimana? Kemarin dikembalikan, kok sekarang minta tambah lagi. Kita berharap ini di maksimalkan dulu sambil melihat kebutuhan hingga akhir tahun,” tambahnya.
Tidak Ada Koordinasi Soal Usulan Tambahan 100 Triliun
Zainul menegaskan bahwa tidak ada koordinasi resmi, terutama mengenai wacana tambahan anggaran sebesar 100 triliun rupiah. “Kalau yang 71 triliun, BGN berkoordinasi dengan kami. Tapi kalau yang mau tambahan 100 triliun, itu tidak ada koordinasi dengan kami,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa informasi penambahan anggaran MBG menjadi 171 triliun rupiah belum pernah ada pembahasan dalam rapat resmi Komisi IX DPR RI. “Yang sudah di bicarakan di Komisi IX adalah yang 71 triliun. Sampai sekarang baru terserap 40 triliun. Kalau soal tambahan 100 triliun, di rapat resmi belum pernah di bahas, apalagi soal pengembalian,” ungkapnya.
Zainul menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI hanya dapat mengambil sikap berdasarkan koordinasi dan pembahasan resmi. Karena itu, pihaknya meminta BGN untuk terlebih dahulu memaksimalkan serapan anggaran yang sudah ada sebelum mengusulkan tambahan baru. (Cr5)
